Reklamasi

Awas, Jokowi Bisa Membusuk kalau Lindungi Ahok

JAKARTA- Para analis menilai, Ahok menyeret Jokowi dan merusak Jokowi serta membusukkan Jokowi karena tidak amanah. Dan Jokowi bakal membusuk kalau lindungi Ahok dalam kasus isu korupsi rekalamasi yang  terbukti telanjang yakni ''tidak masuk APBD'', off budgeter, yang jelas melanggar hukum. Kasus kontribusi tambahan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, sarat bau korupsi.

Tolak Reklamasi, LBH lanjutkan Upaya Hukum

KONFRONTASI- Sejumlah langkah hukum tengah disiapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, selaku kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta,untuk menghentikan proyek reklamasi. Langkah hukum disiapkan meski masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan banding Pemprov DKI atas izin reklamasi.

Reklamasi Teluk Jakarta Hancurkan Perbukitan di Tulangbawang, Kerusakan Lingkungan Begitu Nyata

KONFRONTASI-Pelaksanaan reklamasi dilihat dari sisi manapun tidak layak dilakukan. Baik perspektif lingkungan, perspektif hukum, perspektif tata ruang, perspektif hak asasi manusia, maupu perspektif lainnya, reklamasi tidak ada sisi kebaikannya. Demikian ditegaskan peneliti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farid Ridwanuddin.

Reklamasi Ahok Melenceng dari UU. Susi Sebut Reklamasi itu Proyek Banjir

KONFRONTASI - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai ‎pelaksanaan reklamasi 17 pulau di wilayah Teluk Jakarta melanggar dan melenceng dari undang-undang. Perundangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bambang Widjojanto: Reklamasi Teluk Jakarta Abaikan UU

KONFRONTASI-Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta telah mengabaikan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian diungkapkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Dia pun heran karena reklamasi selama ini hanya berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. "UU nomor 27 tahun 2007 tidak dipakai," kata BW saat diskusi bertajuk Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya di kantor KPK, Selasa (4/10).

Menteri Susi: Perintah Presiden Jelas, Reklamasi Jangan Sampai Langgar UU

KONFRONTASI-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana reklamasi di sejumlah daerah termasuk di Teluk Jakarta sudah jelas, yaitu jangan sampai melanggar aturan.

"Permintaan Pak Presiden sudah sangat jelas. Reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan," kata Menteri Susi dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Reklamasi Teluk Jakarta Gusur Lahan Parkir Kapal Selam TNI AL

KONFRONTASI-Beberapa pulau dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta menggunakan bahan material yang berasal dari Pulau Tunda, Banten. Pengerukan itu berimbas terhadap hilangnya tempat parkit untuk kapal selam milik Angkatan Laut (AL).

“AL sekarang gak punya tempat untuk menyimpan kapal selam, karena pasirnya sudah hilang di Pulau Tunda. Jadi nanti kapal selamnya harus digantung,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti sambil disambut riuh peserta diskusi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/10).

Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, ProDEM: Ada Bau Amis Kekuasaan di Sini

KONFRONTASI- Terdapat indikasi pelanggaran berat dalam pelaksanaan mega proyek reklamasi di Pulau G. Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM ), Andrianto.

Andrianto mengaku heran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan rasa percaya dirinya mengatakan bahwa reklamasi tersebut tidak bermasalah. Padahal, proyek tersebut sempat dihentikan oleh Menko Maritim era Rizal Ramli dengan membentuk tim gabungan.

Pilkada Jakarta dalam Cengkeraman Kartel Reklamasi: Mereka Merusak dan Merampok, Kata Walhi

KONFRONTASI - Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Mustaqiem Dahlan mengatakan isu reklamasi Teluk Jakarta jangan dikerucutkan sebagai isu untuk menjegal petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI 2017. Reklamasi ditolak karena‎ berdampak sosial kepada masyarakat sekitar pantai.

Pages