Reklamasi

DPR Harus Dukung Menteri Susi Tolak Reklamasi

JAKARTA-Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan DPR perlu melakukan langkah lebih dalam mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menolak reklamasi sebelum pengembang mentaati persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

"DPR perlu pertegas dengan surat lembaga," kata Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities di Jakarta, Rabu, (18/1/2017).

Reklamasi Sengsarakan Wong Cilik, Eks Pengurus PDIP Jakut Pilih Merapat ke Nomor 3

Konfrontasi - Pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali kantongi dukungan dari mantan kader PDI Perjuangan.

Kali ini giliran bekas kader banteng Jakarta Utara mendeklarasikan dukungan kepada pasangan yang diusung PKS dan Gerindra itu.

Seperti mantan kader lainnya yang sudah lebih dulu menyebrang ke Anies-Sandi, kelompok yang menamakan diri G'Bos Jakarta Utara ini adalah loyalis eks Ketua DPD PDIP Jakarta Boy Sadikin.

Jalinan Merah Antara Ahok, Istri Ahok, Adik Ahok, Ipar Ahok di Sumber Waras, Reklamasi Jakarta dan Podomoro

Pada awal Mei 2013, Veronica Tan yang merupakan istri AHOK dilantik menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Veronica Tan dengan senyum khasnya yang menawan sering mengungkapkan mimpinya agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus kanker sendiri. Tentunya sebuah mimpi yang sangat mulia. Meskipun di Jakarta sudah ada 5 rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker, tapi menurut Veronica Tan, Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada.

Bagian Nekolim, Ahok Korbankan Rakyat Demi Proyek Reklamasi

KONFRONTASI - Gerakan neo kolonialisme dan liberalisme (nekolim) sejak pasca reformasi 1998 di Indonesia sudah cukup masif. Tak hanya sudah memengaruhi pemerintahan daerah tapi juga sudah bercokol di belakang Istana. Di DKI Jakarta, nekolim sendiri dikuatkan dengan sosok Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kebijakan Ahok terus merugikan rakyat kecil tapi justru menguntungkan para pengusaha, taipan-taipan dari China, terutama di proyek reklamasi.

KPK Harus Tuntaskan Korupsi Reklamasi yang Menyeret Ahok

KONFRONTASI- Kubu Ahok  terus mencermati isu korupsi yang melanda Ahok terkait reklamasi yang menimbulkan persepsi publik bahwa korupsi mewarnai reklamasi.. Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap mega korupsi di balik proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang menyeret Ahok alias BAsuki Tjahaya Purnama, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief beberapa waktu lalu.

Menteri Susi: Reklamasi Tidak Sesuai Aturan. Isu Korupsi Reklamasi Terjang Ahok

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa, 10 Mei 2016. Pemeriksaan itu terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Para pengamat menilai, tindakan Ahok soal dana terkait proyek reklamasi untuk pemda DKI yang off budget itu melanggar hukum.

Kasus Reklamasi: Pemprov DKI Diyakini Bakal Kalah di Tingkat Kasasi

KONFRONTASI-Kemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan yang membatalkan reklamasi Pulau G bukanlah hal yang menggembirakan.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meyakini Pemprov DKI akan kalah di tingkat kasasi.

“Nanti kan kasasi lagi itu,” ujar Margarito di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).

Pages