Reklamasi

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini bahwa langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap pulau reklamasi yakni pulau C dan D adalah benar.
     

KONFRONTASI -  Polisi mengaku masih mendalami kasus dugaan korupsi pulau reklamasi Jakarta. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 40 orang saksi, termasuk dari jajaran Pemprov DKI.

KONFRONTASI-

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku memastikan, bahwa dirinya konsisten untuk menolak megaproyek reklamasi.

Anies menegaskan, akan tetap menepati sesuai janji kampanyenya di Pilkada DKI 2017 lalu.

KONFRONTASI- Imam Besas Fron Pembela Islam  Habib Rizieq menyatakan Rizal Ramli (RR) adalah seorang menteri (Menko Kemaritiman) yang amanah, dia protes atas reklamasi/penjualan pulau-pulau perairan Jakarta oleh Ahok (basuki Tjahaya Purnama, Gubenur DKI waktu itu) , namun Presiden Jokowi justru mencopot RR yang bervisi-misi kebangsaan, berjiwa nasionalisme,cerdas, amanah dan berani membela keadilan dan kebenaran.

KONFRONTASI- Korupsi reklamasi dikuak. Berawal dari polemik yang muncul di tengah masyarakat tentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta, polisi kemudian menyelidiki duduk perkara dan persoalan terkait reklamasi itu. Polisi menggali data untuk menemukan kebenaran proses pengerjaan reklamasi tersebut. Penyelidikan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dilakukan penyidik Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus (Subdit Sumdaling Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Pada 12 Oktober 2017, polisi mulai menyelidiki data reklamasi.

KONFRONTASI -  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) diminta dapat menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya. Sebagai lembaga negara, OR diminta tak tebang pilih dalam melakukan evaluasi. Selain soal penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ORI harus juga mengevauasi semua pelanggaran yang dilakukan Pemerintah DKI sebelumnya, antara lain kasus Reklamasi,  dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pembangunan Simpang Susun Semanggi, dan penggusuran Bukit Duri, di Jakarta Selatan.

KONFRONTASI -  Sengkarut masalah reklamasi Teluk Jakarta memang bukan cerita baru di bumi Jakarta raya ini. Masalah hukum yang membelit proyek Reklamasi Teluk Jakarta tampaknya memang harus ‘diakhiri dengan kata ditutup atau tidak dilanjutkan demi kemaslahatan bersama’. Sebab, semenjak bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi ‘lampu hijau’ atas perizinan, permasalahan itu sampai saat ini masih berlanjut khususnya di masalah hukum.

KONFRONTASI-Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan reklamasi Pulau Teluk Jakarta pada Rabu (31/1).

"Pemeriksaan untuk menggali informasi penerbitan sertifikat sesuai aturan atau tidak," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis.

Argo mengatakan penyidik kepolisian akan menelusuri seluruh prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat atau Hak Guna Bangunan proyek reklamasi Pulau Teluk Jakarta.

Polisi juga akan menyelidiki penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pulau C dan Pulau D yang terindikasi tidak normal.

"Apakah yang bersangkutan ikut rapat dan bagaimana menentukan NJOP dan lainnya," ujar Argo.

Konfrontasi - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengirim pesan kepada pengembang pulau-pulau reklamsi Teluk Jakarta. Sandi menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya bersama Anies Baswedan konsisten untuk menghentikan reklamasi.

Sandi mengaku tidak pernah bertemu pihak pengembang pulau reklamasi sedari masa kampanye hingga kini dirinya berkantor di Balaikota Jakarta.

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima surat resmi penolakan pembatalan proses Hak Guna Bangunan (HGB) pada tiga pulau reklamasi.

“Sudah terima tadi malam surat resmi kami terima. Malam kita pelajari, pagi ini juga kita pelajari dan banyak item – itemnya yang menurut pandangan kami, memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi bahwa sebenarnya bisa itu dibatalkan,” kata Anies, di Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).