reformasi

Aneh, Pasal Penghinaan Presiden Kembali Hidup Di Era Reformasi

Konfrontasi - Penolakan pembahasan dan disahkannya pasal penghinaan terhadap presiden yang tengah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) DPR terus berlanjut. Tidak hanya dari kalangan internal DPR, penolakan juga datang dari kalangan aktivis.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menegaskan pihaknya menolak keras pasal tersebut dimasukkan dalam KUHP. Dia mengaku khawatir bahwa penggunaan pasal karet itu bakalan kembali dijadikan sebagai sarana untuk menjaring para aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

"Kami mengetuk hati dan jiwa yang visioner. Janganlah membuat peraturan hukum perundang-undangan hanya demi kepentingan sesaat. Terlalu mahal reformasi dan demokrasi ini tercipta," katanya dilansir RMOL, Jumat (9/2/2018).

Dia menjelaskan bahwa pasal ini sebenarnya diadopsi penguasa orde baru dari aturan hukum negara barat, dalam hal ini Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Dimana pada awalnya Belanda menerapkannya di negara India.

"Para pejuang kemerdekaan (India) Gandi, Nehru, Jinah merasakan pasal ini. Aslinya berbunyi barang siapa yang menghina ratu maka akan dikenakan penjara. Belanda mengadopsinya secara serta merta. Banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut rasakan pasal ini," bebernya.

Karenanya para aktivis India maupun dunia menilai pasal Hatzaai Artikelen warisan kolonial itu sebagai atau pasal karet. Namun anehnya kata di Orba malah mengadopsi pasal itu ke dalam KUHP.

"Saat Orba sedang di puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137, 154, 155, 160 KUHP). Tidak terhitung kalangan oposan terhadap Orba yang merasakan pasal pasal karet ini," jelasnya.

Namun, lanjut Andrianto, seiring penguasa Orba tumbang. Pasal Penghinaan Presiden pun ikut-ikutan menghilang. Bahkan bisa dibilang dibuang jauh-jauh oleh Presiden Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.

Menyimak Gaya Politik Etnis Cina Sepanjang Orde Baru dan Reformasi

KONFRONTASI -  Tanggal 2 Oktober 1965 Ketua G5 Koti dipimpin oleh Brigjen TNI Sutjipto bersama beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) mahasiswa dan pemuda membentuk KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September), terpilih Subchan Z.E. (Nahdlatul Ulama) sebagai Ketua, dan Harry Tjan Silalahi (Sekjen Partai Katolik Indonesia) dari etnis Cina sebagai Sekjen. Atas dorongan TNI Angkatan Darat, dalam pengaruh Soeharto sebagai Pangkopkamtib, pada 4 Oktober 1965 diadakanlah Rapat Umum mengutuk G-30-S PKI 1965 di Lapangan Banteng.

Menyimak Gaya Politik Etnis Cina pada Orde Baru dan Reformasi

KONFRONTASI -  Tanggal 2 Oktober 1965 Ketua G5 Koti dipimpin oleh Brigjen TNI Sutjipto bersama beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) mahasiswa dan pemuda membentuk KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September), terpilih Subchan Z.E. (Nahdlatul Ulama) sebagai Ketua, dan Harry Tjan Silalahi (Sekjen Partai Katolik Indonesia) dari etnis Cina sebagai Sekjen. Atas dorongan TNI Angkatan Darat, dalam pengaruh Soeharto sebagai Pangkopkamtib, pada 4 Oktober 1965 diadakanlah Rapat Umum mengutuk G-30-S PKI 1965 di Lapangan Banteng.

Mahasiswa yang Berjuang, Jokowi yang Menikmati & Tangkapi Penggerak Reformasi

KONFRONTASI -  Penangkapan aktivis dan penetapan Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa  Seluruh Indonesia  (BEM SI) dinilai menandai ambruknya demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Jokowi dinilai telah merampas jaminan kebebasan berpendapat dan persamaan hukum yang menjadi soko guru dalam berdemokrasi di Indonesia. 

Reformasi Dipelopori Mahasiswa, Kini Mahasiswa Justru Ditangkapi Rezim Jokowi

KONFRONTASI -  Penangkapan aktivis dan penetapan Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa  Seluruh Indonesia  (BEM SI) dinilai menandai ambruknya demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Jokowi dinilai telah merampas jaminan kebebasan berpendapat dan persamaan hukum yang menjadi soko guru dalam berdemokrasi di Indonesia. 

Tindakan Represif Aparat dan Penangkapan Aktivis Mahasiswa! Buah Reformasi Yang Paradoks

tidurlah, kata-kata
kita bangkit nanti
menghimpun tuntutan-tuntutan
yang miskin papa dan dihancurkan
(Wiji Thukul)

 

Narasi Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, revitalisasi nilai Pancasila, dan berbagai nilai luhur bangsa di tengah gegap gempita demokrasi yang merupakan buah reformasi, hari ini kembali dihadapkan dengan realita yang paradoks.

Menlu Amerika Dukung Reformasi Demokrasi Myanmar

Konfrontasi - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry akan menyambut reformasi demokrasi di Myanmar dan menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih banyak perubahan termasuk tentang HAM. Hal itu diungkapkan Kerry selama kunjungannya yang pertama sejak pemerintah Myanmar terbentuk dari pemilihan demokratis, Minggu (22/5/2016).

"Kami sedang mencari cara baru untuk mendukung pemerintahan baru ini," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang bepergian dengan Kerry.

Perjuangan Reformasi Belum Tuntas

KONFRONTASI -  12 Mei 1998 merupakan sejarah berharga bagi bangsa Indonesia. Universitas Trisakti memperingati hal tersebut dengan upacara bendera setengah tiang dan tabur bunga. Dalam rangka mengenang empat pahlawan mahasiswa yang gugur memperjuangkan Reformasi yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Rektor Usakti Thoby Mutis dalam pidatonya mengungkapkan peringatan ini merupakan momentum untuk mengenang  jasa para mahasiswa yang gugur kala itu agar mahasiswa saat ini dapat terinspirasi Tragedi Usakti.  

Pemuda Wajib Mengawal Reformasi

Konfrontasi - Pemuda wajib mengawal reformasi di Indonesia. Diharapkan pemuda juga dapat menjadi kaum kritis dan terhindar dari pengaruh negatif. Demikian harapan Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, menanggapi Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober.

“Saya ingin bahwa pemuda kita harus mengawal reformasi, sebagaimana di awal dulu. Namun, sekarang saya kok melihat pemuda banyak berdiam, tidak sekritis kondisi di tahun-tahun yang lalu," kata Sutan, ketika dikonfirmasi Parlementaria melalui telepon, Rabu (28/10).

Pages