16 August 2018

reformasi

Penumpang Gelap Reformasi Penyebab Pribumi Kehilangan Kedaulatan

Oleh:  Bastian P. Simanjuntak

 

 

  KELUARNYA Inpres Nomor 26 tahun 1998 yang ditandatangani Presiden BJ Habibie tentang Larangan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keputusan liar sebab Inpres tersebut tidak tertulis dalam enam tuntutan reformasi yang digadang-gadang oleh mahasiswa.

Tidak Pernah ada Reformasi di Indonesia

KONFRONTASI -  "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."
Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."
Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"
Baca juga : 2019, Pertarungan yang Kedua Pro Reformasi Melawan Pro Orde Baru

20 Tahun Reformasi Dalam Sorotan Komnas Perempuan

KONFRONTASI-Komisi Nasional Perempuan menilai usia reformasi Indonesia yang menginjak tahun ke-20 belum memperlihatkan adanya Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian.

Komisioner Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifahdi di Jakarta, Rabu, menyebut, meski memperlihatkan adanya perubahan dalam kebijakan untuk penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia, tetapi kemajuan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya korban konflik dan untuk membangun perdamaian yang sejati.

"Hal ini disebabkan karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, termasuk memulihkan hak-hak perempuan korban," kata Yuniyati Chuzaifah.

Menurut dia, kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan politik identitas yang mempertebal intoleransi.

Di samping itu, model pembangunan yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakat lain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif.

"Situasi ini diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni," kata dia.

Dia menyebut, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Euforia Reformasi Sering Disalahgunakan untuk Sebar Hoax

KONFRONTASI-Menelaah perjalanan 20 tahun setelah reformasi, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melihat banyak hal yang positif yang telah dicapai negeri ini, diantaranya adalah kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

20 Tahun Reformasi, Keadilan Masih Jadi Barang Langka

KONFRONTASI-Orde Reformasi sebagai pengganti Orde Baru memang sudah berjalan 20 tahun, tetapi bidang hukum belum mampu mewujudkan keadilan lantaran para praktisi hukum, khususnya para hakim di pengadilan masih bersikap koruptif.

Sebagian masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan khususnya di pengadilan karena para hakim belum dapat meninggalkan sikap koruptif-nya, sehingga banyak putusan yang disampaikannya tidak kredibel atau terkesan kurang mempunyai landasan hukum, kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr Laksanto Utomo.

Hal itu dikemukakan Laksanto Utomo usai menyerahkan hasil eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi DKI,kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Selasa.

Reformasi mental belum dapat diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, karena ketika rakyat dan para pemimpinnya melaksanakan perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak disiapkan dulu dasar-dasarnya secara baik, sehingga pelaksanaan hukum justru tambah "amburadul" dibanding saat Orde Baru dulu, kata pakar hukum Laksanto.

Menurut Laksanto, APPTHI menyerahkan dokumen hasil eksaminasi atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI ke Wantimpres, agar dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan meskipun reformasi sudah berjalan lebih dari dua windu.

"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum.

"Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena betapa sulitnya memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum," kata Laksanto.

20 Tahun Reformasi, Habibie: Sasarannya Masih Jauh

KONFRONTASI-Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi 20 tahun yang lalu berjalan sesuai rencana, tetapi untuk mencapai sasarannya sebagai peradaban, ia menilai masih jauh.

"Apakah jalannya reformasi sesuai dengan rencana yang saya dan kawan-kawan persiapkan? Apakah sampai sasarannya? Saya sampaikan jalannya sesuai rencana, sasarannya masih jauh," ujarnya dalam acara "Memperingati 20 Tahun Reformasi" di Jakarta, Senin.

20 Tahun Reformasi, RR: Kembalikan Ekonomi ke UUD 45

KONFRONTASI-Begawan Ekonomi Rizal Ramli memberikan sedikit pesan dan wejangan pada peringatan 20 tahun reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2018.

Dalam pesannya, RR, begitu ia disapa meminta, agar teman-teman mahasiswa yang waktu tahun 1998 ikut berjuang untuk mewujudkan era reformasi, sadar diri.

“Yang hari ini sudah masuk sistem, kami minta supaya sadar diri. Karena ternyata mereka di dalam sistem tidak melakukan perubahan. Jadi bagaimana bersama anak muda kita tuntaskan reformasi ini,” ujar Rizal di Jakarta, ditulis Senin (21/5/2018).

Abraham Samad: Indonesia Perlu Reformasi Putih

KONFRONTASI-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melontarkan gerakan Reformasi Putih untuk kembali meluruskan tujuan awal gerakan reformasi yakni memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Indonesia perlu Reformasi Putih yang damai yang didasari semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Jangan ada anak bangsa yang ditinggalkan, apalagi dilupakan," kata Abraham Samad melalui siaran persnya, Senin.

Reformasi Indonesia, Sudahkah Berjalan di Arah yang Benar?

Sudah banyak asa dan amarah dicurahkan oleh gelombang massa yang menginginkan perubahan setelah 32 tahun hidup di bawah tatanan militer dan demokrasi palsu. Suharto berhasil ditumbangkan oleh kombinasi kekuatan moral solidaritas mahasiswa di jalanan dan manuver-manuver politik kelompok elite di parlemen dan gedung-gedung partai. Meski tercoreng oleh serangkaian konflik horizontal di kalangan rakyat biasa, namun tak salah menyebut bahwa gerakan reformasi adalah sebuah usaha patungan yang luar biasa.

20 Tahun Reformasi, Kekalahan Barisan Nasional Malaysia Dan Kemenangan Oposisi

KONFRONTASI -  TEPAT 20 tahun yang lalu, Soeharto memutuskan berhenti dari jabatan Presiden. Keputusan Soeharto diambil setelah di seluruh Tanah Air dilanda demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Soeharto.

Pages