Puan Maharani

Politikus PKS Puji Puan Maharani yang Rintis Karir Politik dari Bawah, Sindiran untuk Gibran?

KONFRONTASI-Dinasti politik sudah menjadi hal umum yang tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga negara lain. Namun sayang, nuansa dinasti politik yang belakangan terasa dalam majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution pada Pilkada 2020 tidak dipersiapkan dengan matang.

Megawati Serukan PDIP Regenerasi Total Tapi Tetap Utamakan Trah Keluarga, Ini Kata Direktur PRC

Konfrontasi - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa tahun 2024 adalah tahun regenerasi total bagi partai berlogo banteng moncong putih.

Direktur Eksekutif Politika Research dan Colsulting (PRC), Rio Prayogo mengatakan selama ini tidak ada regenerasi di PDIP mulai Megawati berkuasa sejak tahun 1996.

Rio menjelaskan bahwa Megawati sudah memikirkan regenerasi dengan menyiapkan putra putrinya untuk menjadi tulang punggung PDIP di masa depan.

Ketua DPR: Ada RUU BPIP, Pembahasan RUU HIP Tidak Dilanjutkan

KONFRONTASI-Pimpinan DPR RI pastikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak dibahas lebih lanjut setelah pemerintah menyodorkan draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa sesuai dengan mekanisme yang ada, RUU HIP tidak akan diteruskan lantaran pemerintah melalui enam menterinya sudah datang ke DPR menyerahkan draf baru yakni RUU BPIP.

Tak Terima Mobil PCR Diserobot Daerah Lain, Risma Ngamuk Sebut Nama Puan Maharani dan Pramono Anung

Konfrontasi - Sebuah video yang merekam percakapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berbicara dengan nada keras.

Risma mengamuk karena dua mobil PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Surabaya justru diserobot Gugus Tugas (Gugas) COVID-19 Jawa Timur dan dialihkan ke daerah lain.

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Susun Protokol New Normal

KONFRONTASI-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menyusun teknis protokol normal baru sehingga tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

"Rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya. Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Puan Wanti-wanti Pemerintah, Pelebaran Defisit Jangan Sampai Timbulkan Masalah

KONFRONTASI-Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah soal penggunaan anggaran negara dalam penanggulangan wabah virus corona (COVID-19). Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah menggunakan pelebaran defisit anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 secara baik agar tak menimbulkan persoalan di masa mendatang.

Puan: BPJS Kesehatan Dibentuk Bukan untuk Cari Untung

KONFRONTASI-Di hadapan DPR, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, BPJS Kesehatan hingga kini mengalami defisit hingga Rp15,5 triliun. BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit hingga Rp32 triliun, jika BPJS tidak disuntik dana sebesar Rp13,5 triliun pada 2019.  

Tidak hanya itu, BPJS bahkan sudah menunggak pembayaran kesehatan terhadap 5.000 fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Untuk menutupi defisit, Pemerintah telah menganggarkan suntikan dana tambahan sebesar Rp48 triliun yang berasal dari APBN 2020. 

Puan Ingatkan Amandemen UUD Jangan Melebar ke Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

KONFRONTASI-Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Soal Deradikalisasi, Mahfud dan Puan Beda Pendapat

KONFRONTASI-Menko Polhukam Mahfud MD tidak sepakat dengan usulan Ketua DPR RI Puan Maharani yang ingin program deradikalisasi dievaluasi.

“Enggak (perlu dievaluasi). Program deradikalisasi diperkuat saja,” ujar Mahfud di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

“Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke, tapi sekarang terjadi perluasan subjek,” imbuhnya menambahkan.

Puan Jadi Ketua DPR, Novanto: Sudah Dipersiapkan Sejak Lama

KONFRONTASI-Terpidana kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov) mengomentari soal terpilihnya Politikus PDI-Perjuangan, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Setnov, yang juga Mantan Ketua DPR RI ini, ‎pemilihan Puan sebagai Ketua DPR telah direncanakan sejak lama.

Demikian diungkapkan Setnov saat menghadiri sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP untuk terdakwa Markus Nari, pada hari ini. Di mana posisinya kali ini dihadirkan sebagai saksi.

Pages