Puan Maharani

Mengejutkan Puan Maharani Mendadak Ingin Gandeng Buruh, Gelombang Demonstran Masih Berlangsung

KONFRONTASI -   Gelombang demonstran kaum buruh masih berlanjut hingga hari ini, 8 Oktober 2020 menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelumnya DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Berbagai cuitan dan orasi disampaikan kaum buruh hingga turun kejalan untuk memperjuangkan nasib mereka.

Ahli Filsafat Rocky Gerung Nilai Nikita Mirzani Lebih Paham Pancasila daripada Puan Maharani

KONFRONTASI -    Akademisi dan Aktivis Rocky Gerung menilai artis Nikita Mirzani lebih paham Pancasila dibandingkan Ketua DPR Puan Maharani.

Lewat channel youtubenya yang diunggah 2 hari lalu, dia mengungkapkan alasan kenapa dirinya mengatakan hal tersebut.

Menurutnya, kritik Nikita soal Puan yang disebut mematikan mik ketika salah satu anggota DPR bicara, telah melanggar Pancasila.

Amien Rais Minta Masyarakat Kenang "Jasa" Presiden Jokowi Sebagai Pencetus Omnibus Law

Konfrontasi - Penjajahan ekonomi oleh asing di Indonesia dinilai kian sempurna setelah adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja di tanah air.

Begitu terang pendiri Partai Ummat, Amien Rais dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (11/10/2020).

Atas anggapannya itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini meminta masyarakat untuk terus mengenang bahwa Presiden Joko Widodo adalah pencetus UU Ciptaker.

“Jangan pernah dilupakan, Pemrakarsa Omnibus law Indonesia, itu adalah Pak Jokowi sendiri,” ujarnya.

Sindir Orang yang Lupa Pancasila, Nikita Mirzani Tak Takut Disomasi Tim Puan Maharani

Konfrontasi - Nikita Mirzani kembali menjadi perhatian setelah menyentil Ketua DPR RI Puan Maharani, yang diduga mematikan mikropon seorang anggota dewan, saat pengesahan RUU Cipta Kerja.

Akibatnya, Nikita Mirzani pun disomasi oleh Puan Maharani Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN). Somasi tersebut diabaikan Niki, janda tiga anak itu pun terancam dilaporkan ke polisi.

Najwa Shihab Sindir Puan Maharani : Saya Tidak Akan Matikan Mic karena Anda Semua Berhak Bicara

KONFRONTASI -  Acara Mata Najwa malam ini di Trans 7 berlangsung seru. Perdebatan terjadi dalam acara yang mengangkat tema Mereka-reka Cipta Kerja.

Ada empat nara sumber yang dihadirkan dalam acara tersebut. Yakni Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR; Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Baleg DPR Fraksi PKS; Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokatara; dan perwakilan dari pemerintah.

Pemerintah Ubah Bea Meterai jadi Rp 10 Ribu, Mardani PKS: Langkah Keliru

Konfrontasi - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti keputusan pemerintah mengubah tarif cukai meterai menjadi Rp 10 ribu.

Ia menilai, perubahan tarif bea meterai itu adalah langkah yang keliru di tengah pandemi.

"Diberlakukannya perubahan tarif bea meterai menjadi 10 ribu merupakan langkah keliru di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pemerintah harus memikirkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat yang sedang tidak baik," kata Mardani melalui cuitan Twitter-nya, Jumat (2/9/2020).

Ia mengatakan keputusan mengubah bea meterai itu tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia diprediksi baru akan memasuki masa recovery pada tahun 2021 nanti.

"Terlebih, belum adanya pasal atau ayat yang kuat dalam mengatur pengawasan dan pengendalian yang menjamin bea meterai yang dipungut oleh pihak yang ditetapkan benar-benar masuk kas negara," tulis Mardani.

Selain kondisi ekonomi masyarakat, Mardani juga berpendapat jika kenaikan bea meterai akan menimbulkan tekanan pada sektor real.

"Khususnya bagi pelaku investor dan berpotensi menurunkan volume perdagangan saham, karena meningkatnya biaya transaksi," sambung dia.

Ketua DPR Ingatkan Pemerintah: Jangan Jadi Contoh Buruk Atasi Covid

KONFRONTASI - 17 kantor kementerian di Jakarta diketahui menjadi klaster penyebaran virus corona. Ketua DPR, Puan Maharani meminta seluruh kantor pemerintah meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 terhadap semua pegawainya.

Puan mengatakan seluruh kantor pemerintah harus memberi contoh yang baik terkait disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Ia pun meminta seluruh kementerian serta lembaga di pusat dan daerah mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di masing-masing kantornya.

Polemik Pernyataan Puan Maharani, Ini Kata Ketua Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud

Konfrontasi - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila", menuai polemik. Pro dan kontra terkait pernyataan itu belum juga mereda.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Abdul Khak menilai, pernyataan para politisi harus kembali dicerna oleh masyarakat.

Makin Terzalimi, Puan Maharani Bisa Jadi Presiden 2024

KONFRONTASI - Politikus PDIP Ahmad Basarah menyayangkan sejumlah pihak yang melakukan politisasi atas pernyataan Puan Maharani terkait Sumatera Barat dan Pancasila.

“Padahal, jika kita telisik secara jernih dalam konteks alam pikir kebangsaan dan spiritualitas, Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan pertama, sesungguhnya telah menemukan esensi alam pikir dan spiritualitas seorang Puan dalam dimensi nasionalisme relgius,” ujar Basarah dikutip rmco.id, Rabu (8/9).

Usai Jadi Buah Bibir, Puan Maharani Malah Dapat Brevet Kehormatan dari BIN Bersama Bamsoet

 

KONFRONTASI -   - Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut 'Sumbar tidak pancasilais' masih menjadi buah bibir masyarakat.

Namun, Puan Maharani baru-baru ini menerima penghargaan brevet warga kehormatan dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Rabu 9 September 2020.

Brevet itu diserahkan Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan kepada Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sentul, Kabupaten Bogor.

Pages