23 August 2019

PSI

Fahri: PSI Belum Paham DPR

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ternyata tidak sudi dikritik orang dari luar parlemen. Karena itu, dia menertawakan aksi PSI yang memberi "Gabut Award" kepada DPR.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengingatkan sebaiknya PSI fokus kampanye saja. Fahri menilai PSI belum tahu apa-apa tentang DPR.

"Dia belum paham DPR itu apa, legislatif itu apa, legislasi itu apa, prinsip kehadiran dalam legislatif apa, kerja DPR itu apa, kan belum paham," kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Fahri mengatakan sebaiknya PSI berjuang agar terpilih di Pemilu 2019 sehingga anggotanya ada yang duduk di parlemen. "Jadi, bagusnya terpilih dulu, biar ada anggotanya nanti di sini, baru nanti berjuang. Sekarang belum paham apa-apa," ungkap Fahri.

Dia mengingatkan tidak ada istilah gaji buta dalam kerja DPR. Menurut Fahri, pada dasarnya semua keputusan diambil secara kolektif kolegial. Bahkan, Fahri menegaskan, DPR di Indonesia ini adalah salah satu parlemen yang masa sidangnya paling banyak di dunia. Dari sisi transparansi, DPR menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Kerja-kerjanya itu tidak bisa dilakukan sendiri.

Fahri menduga ada upaya membelokkan isu demi meraup keuntungan politik. Sebab, kata Fahri, berdasar survei elektabilitas PSI belum mencapai ambang batas parlemen 4 persen.

"Dugaan saya mereka ingin belokin karena survei belum ada, jadi pengin agak punya, ha ha ha, saya tahu akal-akalnya, tetapi ya sudahlah. Ya makanya masuk DPR dulu, insyaallah bisa masuk," katanya.

Sekali lagi, Fahri mengatakan sebaiknya PSI menang dulu di pemilu yang berat ini. Setelah itu, Fahri bersedia mengajari cara menjadi anggota DPR.

"Namanya orang usaha. Ini orang lagi kampanye semua. Dia tidak paham ini DPR kerjanya apa," ujarnya.

"Makanya ini usaha saja biar mereka ada berita terus setidaknya sampai minggu tenang. Ini saya nyumbang nih, ha ha. Ya sudahlah, kasihan," pungkas Fahri.

Survei Litbang Kompas: PSI Partai Baru Paling Ditolak Masyarakat

KONFRONTASI -  Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan soal partai baru yang tidak lolos ke DPR dalam Pemilu 2019. Namun, survei juga menemukan soal tingkat resistensi atau penolakan masyarakat terhadap partai-partai tersebut.

Survei Litbang Kompas: PSI Partai Baru yang Paling Ditolak Masyarakat

KONFRONTASI-Hasil survei terbaru Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan tiada satu pun partai pendatang baru di Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen, tetapi juga resistansi (penolakan) masyarakat terhadap partai-partai tersebut.

Uniknya, angka resistansi tersebut justru lebih tinggi dari elektabilitas mereka yang rata-rata cuma berkisar nol koma.

Pidato Grace Natalie 'Kanibalisme Politik' yang Bahayakan Koalisi Jokowi

KONFRONTASI-Pidato ketua umun PSI, Grace Natalie dianggap akan merugikan koalisi pendukung 01.

Menurut Pengamat politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, pidato itu bisa membahayakan soliditas koalisi pendukung petahana.

"Posisi petahana saat ini yang unggul justru bisa terganggu dengan pidato Ketua Umum PSI,"katanya, di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kubu Jokowi Pecah! PSI Tuding Muchdi Pr Rusak TKN dari Dalam

KONFRONTASI -  Partai Solidaritas Indonesia menyatakan kekhawatirannya bahwa petinggi Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr, akan menjadi "kuda troya" dalam kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, menyusul dukungan mantan komandan Kopassus TNI AD itu kepada capres petahana. 

"Pantas dipertanyakan, apakah dia ingin berperan sebagai kuda troya yang merusak dari dalam, atau memang hanya ingin mencari sensasi belaka," ujar juru bicara PSI, Surya Tjandra, dihubungi di Jakarta, Selasa (12/2/2019). 

Kampanye di Kampus, Caleg PSI Jadi Tersangka

KONFRONTASI-Polres Tanjungpinang bakal segera melimpahkan berkas perkara dan tersangka Ranat Mulia Pardede calon legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada kejaksaan. Caleg PSI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Tanjungpinang ini menjadi tersangka melanggar undang-undang pemilu karena berkampanye di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang pada Januari 2019 lalu.

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie mengatakan, setelah dilimpahlan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjungpinang proses kasusnya sudah masuk tahap 2 (P21).

Tersangka terbukti bersalah melakukan kampanye di tempat terlarang undang-undang pemilu. Dia menyampaikan, hasil musyawarah dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanjungpinang akan dilaksanakan penyerahan berkas dan tersangkanya.

"(Kamis) besok rencananya akan dilaksanakan penyerahan berkas dan tersangka kepada jaksa penuntut umum di Gakkumdu," ujar Alie saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, Rabu (20/2/2019).

Dikatakannya, dalam kasus ini alat bukti yang diperoleh adalah kartu tanda pengenal caleg bersangkutan yang dibagi-bagi kepada mahasiswa di kampus. Alie menyampaikan, saksi-saksi yang diperiksa sebanyak enam orang terdiri dari Komisioner Bawaslu Tanjungpinang, mahasiswa, pelapor dan tersangka. "Pelanggaran berupa kampanye di Kampus. Alat bukit kartu nama yang dibagikan di kampus," kata Alie.

Dalam kasus ini, kata dia, tersangka dalam Pasal 521 dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. "Tersangka tidak ditahan karena hukumannya di bawah lima tahun penjara. Sejauh ini tersangka sangat kooperatif atas proses hukumnya," kata Alie.

Kasus pelanggaran kampanye oleh Ranat Mulia Pardede di Kampus STIE Pembangunan Tanjunginang tercium Bawaslu Tanjungpinang. Di mana Bawaslu menerima informasi dugaan pelanggaran itu dari mahasiswa.

Setelah proses investigasi dan klarifikasi selasai dilakukan, Bawaslu kemudian menyerahkan kasusnya ke Polres Tanjungpinang. Setelah terpenuhi unsur pidananya, Sentra Gakkumdu lanjutkan tahap penyidikan dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan. Sentra Gakkumdu Tanjungpinang memutuskan bahwa laporan dengan nomor register: 02/LP/PL/Kot/10.01/I/2019 dugaan pelanggaran kampanye di salah satu tempat pendidikan di Tanjungpinang.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini sekaligus pengarah Sentra Gakkumdu menyampaikan keputusan yang diambil sesuai dengan Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu yang bertujuan untuk melakukan kajian terhadap hasil penyelidikan, apakah memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak.

Setelah dilakukan penyelidikan 14 hari dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi terkait, pemeriksaan dan kajian kasus dengan berbagai fakta dan data, akhirnya menilai bahwa kasus dugaan kampanye di tempat pendidikan tersebut cukup alat bukti sehingga dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. "Secara administrasi Bawaslu telah mengumumkan hasil penyelidikan tersebut di papan pengumuman kantor Bawaslu Tanjungpinang," kata Zaini.

Pernyataan Sekjen PSI Menyinggung Perasaan Megawati?

KONFRONTASI- Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat sekjennya Raja Juli Antoni yang berharap Basuki T. Purnama (Ahok) bisa menularkan spirit bersih, transparan dan profesional kepada PDIP, dinilai tidak pantas.
Omongan tersebut bisa menyinggung perasaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP.

Menurut pengamat politik, Ujang Komarudin, spirit bersih, transparan dan profesional yang bisa ditularkan Ahok setelah resmi gabung PDIP hanyalah pendapat pribadi Grace.

PDIP Minta PSI Lebih Banyak Belajar Tentang Etika Politik

KONFRONTASI-PDIP meminta partai rekan koalisinya di Pilpres 2019, PSI untuk lebih banyak belajar tata krama dalam berpolitik.

Permintaan itu disampaikan politisi PDIP Eddy Kusuma Wijaya menanggapi pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menularkan semangat bersih kepada kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Eddy menjelaskan bahwa PSI banyak dihuni oleh politisi muda. Untuk itu, dia meminta agar mereka lebih banyak belajar etika dalam berpolitik.

PSI Kirimkan Piala Kebohongan Untuk Prabowo, Sandiaga, Dan Andi Arief

KONFRONTASI -  Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam bergerilya dan meramaikan kontestasi politik elektoral benar-benar luar biasa. PSI membuat banyak gebrakan, dari mulai gebrakan yang serius, sampai gebrakan yang receh.

Gebrakan yang serius tentu saja adalah ketika PSI menyatakan akan melarang praktik poligami. Sedangkan gebrakan yang receh adalah apa yang mereka lakukan kemarin terhadap tokoh-tokoh lawan politiknya: mengirimkan piala.

PSI Polisikan Penyebar Video Maruf Amin Berjubah Sinterklas

KONFRONTASI-Pengacara Partai Solidaritas Nasional (PSI), Muannas Al-Aidid, di Jakarta, Kamis, mengatakan, mereka melaporkan dua penyebar video Kiai Ma'ruf Amin yang dimodifikasi hingga terlihat mengenakan topi dan jubah Sinterklas ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Pages