PSBB

KONFRONTASI-Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSBB) di kabupaten/kota serta provinsi di kepulauan Jawa dan Bali, mendapat apresiasi dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla mengaku mendukung kebijakan tersebut. Karena menurutnya, PSBB ketat diambil untuk menanggulangi laju penyebaran Covid-19 yang melesat tajam.

Namun, La Nyalla menilai perlu adanya langkah-langkah kebijakan yang terkait perekonomian, agar bisa berjalan beriringan seuai dengan mekanisme penanganan Covid-19.

KONFRONTASI-Menteri keuangan era SBY Chatib Basri menyebut jaminan sosial (social security) menjadi alasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia tak efektif.

Pasalnya, kunci kesuksesan dari penguncian wilayah (lockdown) adalah kemampuan finansial setiap warga untuk menyambung hidup selama tidak keluar rumah atau bekerja.

KONFRONTASI -    Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Kodam (Pangdam) berada di bawah gubernur. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam UU, guna memudahkan pengamanan di daerah.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut UU No 32 tahun 2004 dan PP No 19 tahun 2010," kata Gamawan saat dihubungi detikcom, Rabu (20/10/2010).

Artinya, lanjut Gamawan, sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan semua pimpinan instansi vertikal di daerah.

KONFRONTASI-Kebijakan rem darurat yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ini terjadi karena ada kesalahpahaman. 

Salah satunya mengenai penyebutan PSBB total. Padahal, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menyebut istilah tersebut.

KONFRONTASI -   Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono menegaskan, kemerosotan ekonomi di Indonesia bukan karena ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi kata dia, kemerosotan ekonomi di Indonesia lebih diakibatkan pandemi yang gagal diatasi.

Hal itu dia sampaikan Pandu melalui akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

KONFRONTASI- Munculnya polemik terhadap keputusan PSBB yg dikeluarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah hal wajar. Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dgn Presiden Jokowi, sehingga sangat wajar jika ada pihak2 yg hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid 19 ini.

KONFRONTASI-Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga Gubernur Anies Baswedan memiliki motif politik dibalik rencananya menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, wajar jika ada kecurigaan itu.

Gembong mengatakan bahwa saat ini semua pihak tengah mengintegrasikan kebijakan antara sektor kesehatan dan ekonomi. Namun, Anies justru ingin menerapkan PSBB dengan ketat.

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim, pemerintah pusat telah memberi lampu hijau terkait rencana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI guna menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Anies, pemerintah pusat turut menyadari kasus Covid-19, terutama di DKI Jakarta memang meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

KONFRONTASI-Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) total DKI Jakarta yang akan diberlakukan mulai Senin (14/9) membuat para pedagang makanan mulai mengencangkan tali pinggang.

Salah satunya, pemilik warteg di daerah Palmerah, Jakarta Barat, Ardhi. Dia mengaku terkejut kala mendengar pengumuman Anies akan kembali memberlakukan PSBB.

Namun, rasa kagetnya berubah menjadi cemas karena ia tak boleh melayani pembeli untuk makan di tempat dan hanya boleh menjual untuk take away.

KONFRONTASI -  Ketua Tim Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto mengaku keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota negara. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak kepada roda perekonomian Jakarta.

Menurut Menteri Kordinator perekonomian itu, meski PSBB total berlaku pekan depan, aktivitas perkantoran tetap beroperasi 50 persen.