23 June 2018

Presidential Threshold

Alasan Pakar dan Akademisi Gugat Presidential Threshold ke MK

KONFRONTASI - Sejumlah pakar dan akademisi kembali mengajukan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait ambang batas calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski uji materi ini pernah ditolak MK, para pemohon mengklaim memiliki alasan berbeda dalam permohonannya. Perwakilan pemohon, Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, permohonan yang diajukan berbeda dari materi yang diajukan sejumlah pihak sebelumnya.

Giliran FPR Gugat Presidential Threshold

KONFRONTASI-Gugatan terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terus bergulir sejak tahun lalu.

Pasal itu berisi, "Pasangan Calon disusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi palin sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

ACTA Yakin Pendaftaran Gugatan Uji Materi Presidential Threshold ke MK Bakal Jebol

KONFRONTASI-Uji materi ketentuan Presidential Threshold (PT) rencananya akan didaftarkan Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburohkman ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun uji materi ini dilakukan terhadap Pasal 222 Undang-undang Pemilu. Ia menyebutkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ketentuan bahwa untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan parpol tidak harus mempunyai 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional.

Kegemaran Mengimpor Pangan dan Jebakan Presidential Threshold

Oleh Edy Mulyadi

Presidential Threshold Bukti Jokowi Tak 'Pede' Hadapi Pilpres 2019

KONFRONTASI- Penetapan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Pemilu diduga sengaja diciptakan untuk memuluskan laju Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Padahal, perhelatan Pilpres diadakan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada dua tahun mendatang.

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari pun menyebut ketentuan tersebut sebagai indikasi ketidakpedean Jokowi dalam menghadapi Pilpres yang akan datang.

Refly Harun: Presidential Threshold 20 Persen Tidak Logis dan Diskriminatif

KONFRONTASI-Ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden diniliai Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan ketentuan yang tidak logis.
Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.

Refly Harun: Presidential Threshold Timbulkan Diskriminasi Peserta Pemilu/Pilpres dan Langgar Konstitusi

KONFRONTASI- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan, ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden merupakan ketentuan yang tidak logis.

Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.

Effendi Ghazali Kembali Ajukan Uji Materi Soal "Presidential Threshold"

KONFRONTASI - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali tidak setuju dengan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Menurut dia, ketentuan tersebut bisa merugikan hak politik masyarakat.

"Kan jelas ada kerugian nyata yang sudah terjadi. Ada kerugian potensial, kerugian potensial kan misalnya ada calon pilihan kita jadi terbatas," kata Effendi saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Samakan Presidential Threshold 20 % seperti Pemilu 2009 dan 2014, Jokowi Terlihat Ngawur

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat ngawur dan tidak mengetahui pokok persoalan dengan menyamakan Presidential Threshold (PT) 20 persen seperti Pemilu 2009 dan 2014.

Presidential Threshold 20% Langgar Konstitusi, Sebut Refly Harun

KONFRONTASI - 

Pages