Presidential Threshold

Sebut Presidential Threshold Sekrup Pemerasan, Rizal Ramli: Orang Baik, Cerdas dan Amanah Tidak Mungkin Nongol

KONFRONTASI -  Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold terus menjadi perbincangan. Pemberlakuan syarat usulan calon presiden dan wakil presiden ini dinilai untuk menghindari banyaknya kontestan di pilpres.

Pada Pilpres 2019 yang lalu, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold masih digunakan.

Angkanya cukup tinggi yaitu sebanyak 20 persen suara hasil pemilu. Hasilnya, hanya dua pasangan calon saja yang bisa ikut dalam kontestasi pemilihan presiden.

Presidential threshold Langgengkan Monopoli Parpol, Hapuskan!

KONFRONTASI -   Monopoli partai politik dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden sudah saatnya dihapuskan.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menilai sudah saatnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pemilu 2024 dan seterusnya ditiadakan.

Fahri Bachmid: Presidential Threshold Ditiadakan Sejalan dengan Spirit Konstitusi

KONFRONTASI  -  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Fahri Bachmid menilai, ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold untuk calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan seterusnya idealnya ditiadakan.

Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden 20 persen tidak sejalan dengan spirit konstitusi dan tidak konstitusional. Karenanya, MK juga tak boleh membiarkan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan penyelenggara negara, terkait UU Pemilu ini.

Refly Harun Sebut Presidential Threshold Mainan Cukong dan Kartel

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, menjadi mainan para cukong politik dan kartel dalam pemilu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Refly, dalam webinar dengan tema "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" di Jakarta, Jumat (19/6).

Hadir juga sebagai pembicara lain yakni pakar hukum tata negara sekaligus pemohon gugatan presidential threshold di MK, Denny Indraya dan peneliti senior LIPI R Siti Zuhro.

Prof Firman Noor, Kepala Peneliti LIPI Katakan Presidential Threshold Sebaiknya Dihapus Saja

KONFRONTASI -    Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Firman Noor, berpendapat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebaiknya dihapuskan saja. "Presidential threshold sebaiknya tidak ada," kata Firman dalam diskusi virtual, Ahad, 14 Juni 2020.

Rizal Ramli: Presidential Threshold Hanya Bikin Indonesia Ngos-Ngosan dan Kembali Melahirkan Pemimpin Tak Kredibel, KW 3 !

KONFRONTASI- Pemimpin perubahan/Tokoh nasional Rizal Ramli menyesalkan sejumlah partai politik yang berupaya menaikkan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 7 persen. Menurutnya, langkah tersebut jauh dari harapan demokrasi yang diinginkan oleh setiap orang di Indonesia.

“Bayangkan saja, Indonesia ini bukan hanya milik segelintir partai politik, masyarakat kita harus bisa memilih calon pemimpin yang memiliki kapabilitas tinggi, dan mampu membawa arus negara kepada yang lebih baik, ujarnya, sata dihubungi melalui ponselnya, kemarin.

Mantan Ketua KPU: Presidential Threshold Bertentangan dengan UUD 1945

KONFRONTASI-Mantan Ketua KPU Bennie Akbar Fattah melancarkan kritik keras atas aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pemilihan presiden.

Ia pun meminta KPU untuk mengakui UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di NKRI.

Menurutnya, UUD 1945 Pasal 6A Ayat (2) telah menetapkan bahwa pasangan capres-cawapres bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol tanpa mesti memperhitungkan jumlah kursi di parlemen.

Soal Presidential Threshold, Rocky Gerung Minta MK Gunakan Logika

KONFRONTASI-Pemilu Presiden yang dilangsungkan harus menghilangkan aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Aktivis Senior, Rocky Gerung menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) haruslah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pages