26 May 2019

presiden

SBY: Presiden Berhak Pecat Kepala Daerah Lewat UU Pemda

Konfrontasi - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus bekerja memperbaiki sistem pemerintahan jelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2014. SBY memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden pada Rabu (17/9).

Presiden menginginkan pemerintah pusat berwenang memberikan sanksi pada kepala daerah lewat UU Pemda. Sehingga presiden mendatang berhak memecat kapala daerah yang terbukti melanggar kode etik dan kinerjanya ridak bagus.

Presiden Didesak Tolak RUU Pilkada

KONFRONTASI-Pengamat politik Refly Harun mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Kalau presiden menyatakan tidak setuju, maka RUU tidak bisa disetujui. Artinya kita tetap pemilihan, langsung," kata Rekfy saat ditemui di aksi Koalisi Kawal RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

DPRD Jakarta Masih Sibuk Bahas Tatib, Pelantikan Jokowi sebagai Presiden Terancam Diundur

KONFRONTASI - DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan pembahasan tata tertib (tatib). Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih terancam diundur. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Selamat Nurdin mengungkapkan, hingga kini DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan agenda internal, yakni pembahasan tatib, penetapan pimpinan defenitif, pembentukan alat kelengkapan berupa badan dan komisi.

Soal menteri, NasDem terserah Presiden Terpilih

KONFRONTASI-Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya soal menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang akan memimpin lima tahun mendatang.

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih, siapa yang akan menjadi menteri. Karena sejak awal NasDem telah memberikan dukungan tanpa syarat," katanya di sela pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, Minggu.

Presiden Resmikan Situs Pekabaran Injil di Papua Barat

KONFRONTASI-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Papua Barat, Minggu, setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit menggunakan KRI Sampari 628 dari Pelabuhan Peti Kemas Manokwari.

Presiden meresmikan situs Pekabaran Injil dengan patung Kristus Raja dan tugu peringatan kedatangan utusan Zending yang pertama pada 1855 itu antara lain dengan didampingi Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Banyak Jebakan, RR: Presiden Terpilih Harus Berani Bongkar RAPBN 2105

KONFRONTASI-Presiden ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerintah sekarang. Harus ada kebijakan terobosan untuk menyiasati banyaknya jebakan yang bisa menjadi ‘bom waktu’. 

 

“RAPBN 2015 menunjukkan, di akhir pemerintahannya, tim ekonomi Presiden SBY sama sekali tidak bisa membaca keadaan. Mereka sepertinya tidak mampu melihat adanya dua tantangan startegis yang bakal dihadapi pemerintah berikutnya,” ujar ekonom senior Rizal Ramli pada diskusi bertema Membedah RAPBN 2015 di Press Room DPR, Kamis (21/8).

 

Kata Pengamat, Golkar Cuma Jadi Alat Aburizal untuk Jadi Presiden

KONFRONTASI-Peneliti dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai sangat wajar jika ada desakan internal Partai Golkar untuk segera mengadakan semacam audit politik terhadap pemerintah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie melalui musyawarah nasional (munas).

Menurut Kristiadi, Golkar harus segera melakukan konsolidasi karena konsolidasi Golkar saat ini dianggapnya karut-marut.

RAPBN 2015 Masih Jadi Tanggung Jawab SBY

KONFRONTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak ada kabinet demisioner, sehingga para menteri harus tetap bekerja serta menjalankan tugasnya dengan baik hingga presiden baru disumpah oleh MPR pada 20 Oktober 2014.

Tiga Hal Ini Yang Bisa Batalkan Joko Jadi Presiden

KONFRONTASI -  Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengungkapkan ada tiga skenario yang dapat membatalkan pelantikan Jokowi jadi presiden. Pertama, permohonan untuk mundur dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dapat ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.

"Ini adalah hal yang sangat mungkin mengingat koalisi yang dibangun oleh Jokowi tidak cukup kuat untuk meloloskan permohonan ini," kata Jajat di Jakarta, Kamis (24/7).

Menlu AS Ucapkan Selamat kepada Joko

KONFRONTASI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Wododo. Dilansir AFP, Rabu (23/7/2014), Kerry menyatakan ingin bekerjasama dengan Jokowi. Kerry mengapresiasi jalannya Pemilu di Indonesia.

"Rakyat Indonesia bersatu sekali lagi untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi melalui Pemilu yang bebas dan adil," kata Kerry lewat pernyataannya pada Selasa (22/7) waktu setempat.

Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah AS. Kedua negara dapat memberikan tauladan bagi seluruh dunia.

Pages