22 August 2019

presiden

Jokowi Masih Disebut Presiden Boneka Megawati

KONFRONTASI - Hasil survei lembaga Cyrus Network mengatakan sekitar 21,8 persen dari 1.220 responden menyebut Joko Widodo sebagai presiden boneka.

Menurut bos Cyrus, Hasan Nasbi, responden yang menyebut Jokowi presiden boneka itu pendukung Koalisi Merah Putih atau pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

Muhammadiyah Dukung Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu tujuan Prsiden yaitu meminta saran mengenai hukuman mati untuk pengedar narkoba.

Presiden yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, dampak negatif narkoba sudah sangat merusak. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pemberantasan narkoba.

Lembaga Survei Milik Andrinof: Jokowi Bukan Presiden Boneka

KONFRONTASI - Survei Cyrus Network menunjukkan mayoritas publik menganggap Kabinet Kerja disusun Presiden Joko Widodo atas pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"83 persen Megawati punya pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet," ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat memaparkan survei "Pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta Selatan, Minggu (21/12).

Jokowi Sudah Merasa Hebat, Tidak Butuh Wantimpres?

JAKARTA- Manusia adalah makhluk tak sempurna, karena itu ia membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Lingkungan sosial dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Seorang pemimpin diharapkan sebagai yang orang sempurna, setidaknya ia diberikan kepercayaan dari orang banyak untuk membawa mereka mencapai tujuan hidupnya. Pada zaman dahulu, seorang raja memimpin rakyatnya dengan mendapatkan nasihat dari para tetua kerajaan.

Kader PKS Tuding Presiden 'Bermain' Dalam Konflik PPP-Golkar

Konfrontasi -  Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas politik tanah air.

Misalnya, jangan melarang para menterinya di Kabinet Kerja menghadiri undangan rapat kerja di DPR RI.

Selain itu, Jokowi diharapkan tidak ikut campur mengurusi internal partai politik, seperti 'mengerecoki' Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, selama ini Pemerintahan Jokowi terkesan ikut campur dalam konflik PPP dengan mensahkan PPP kubu M. Romahurmuzy.

Jokowi Ditantang Ubah Status Bencana Lumpur Lapindo

Konfrontasi - Status bencana nasional yang diterapkan dalam kasus lumpur Lapindo diyakini menghambat upaya penyelesaian. Pemerintah terkesan berlindung di balik status bencana dan tidak memiliki solusi konkret.

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ahmad Nawardi menyarankan agar status lumpur Lapindo yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional diubah.
"Sebaiknya Bapak Presiden Jokowi meninjau ulang tentang status ini," ujar Nawardi ketika dihubungi, Kamis, 11 Desember 2014.

Jokowi Jarang Pakai. Pesawat yang Dibeli Presiden SBY Hanya Pemborosan !

JAKARTA-Setelah membaca artikel dikompasiana tentang pesawat kepresidenan yang dibeli pada masa sby,membuat saya tertarik untuk membuat tulisan ini. Seperti yang kita ketahui, pesawat tsb dibeli dengan harga kira2 Rp1trilyun. alasan yang digunakan oleh sby pada saat itu adalah untuk penghematan jika dibandingkan dengan harus mencarter pesawat.

Polri di Bawah Kementerian Timbulkan Masalah Baru, kata Yusril

KONFRONTASI - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika Polri di bawah Kementerian akan menimbulkan masalah baru. "Kalau dikembalikan itu nanti akan kena masalah lain. Misalnya di bawah Kemendagri kena otonomi daerah," jelas Yusril di sela kunjungannya di Semarang, Jawa Tengah, Kamis 4 Desember 2014.

Pakar hukum tata negara ini 

tak memungkiri lebih sepakat jika Polri tetap berada di bawah Presiden.

Fitra: Sepi Demo BBM, Wong Cilik Bela Jokowi

Konfrontasi – Respon masyarakat terhadap kenaikan BBM era Presiden Joko Widodo terasa lebih kalem. Kesan perlawanan dan penderitaan yang sering muncul era Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak terasa.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menyatakan  demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak masif. Padahal era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sensitif apabila ada kenaikkan harga BBM.

Melantik Ahok sebagai Gubernur, Presiden dan Mendagri Inkonstitusional

KONFRONTASI - Basuki T Purnama alias Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta yang cacat secara konstitusi jika pelantikannya dilanjutkan atas dasar proses yang inkonstitusionaL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut, Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang mengumumkan status Ahok sebagai Gubernur untuk segera dilantik oleh Presiden pekan lalu adalah ilegal.

Pages