21 November 2018

presiden

Kata Denny JA, Presiden disarankan terbitkan Perppu pembatalan UU Pilkada

KONFRONTASI-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada yang baru diputuskan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Jumat (26/9).

Saran tersebut disampaikan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang baru-baru ini berkorespondensi dengan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, seperti yang tertuang dalam twitter @DennyJA_World, Senin malam.

Kata Hayono Isman, Presiden Bakal Kembali Dipilih oleh MPR

KONFRONTASI-Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah disetujui DPR. Pilkada akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman, mengatakan tindakan DPR tidak menghormati perjuangan rakyat untuk demokrasi.

"Dengan begitu, RUU membuka seluas-luasnya pintu menuju Presiden RI dipilih oleh MPR," katanya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu 27 September 2014.

Konspirasi Internasional Kobarkan Perang Saudara Yaman

Konfrontasi - Presiden Yaman Abdrabuh Mansour Hadi mencurigai aksi spionase internasional di Yaman. Dia menilai banyak pihak ingin menggoyahkan keamanan Yaman dan mengobarkan perang saudara.

Ketika berpidato di istana presiden Selasa (23/9), Hadi mengatakan konspirasi asing memicu perang saudara di Yaman. Peranan konspirasi terlihat pada aksi serangan pemberontak di beberapa lembaga negara awal pekan ini. Sayang, Hadi belum secara jelas menyebut pihak-pihak yang dicurigainya.

“Mengenang” SBY

Meski  jabatannya tersisa beberapa minggu lagi, rasanya perlu kita memberi sebuah kesan baik itu apresiasi maupun sekadar membincangkan dengan “longgar” perkara yang berkaitan dengan SBY kala tengah menjadi Presiden Republik Indonesia, yang beberapa hari lagi akan menyerahkan estafet kekuaasannya kepada Presiden Terpilih Joko Widodo.

Jokowi, Wong Ndeso yang Jadi Rebutan Para Elite Bisnis dan Politik

KONFRONTASI- Jokowi jadi sorotan publik karena banyak masalah warisan SBY yang membebani. Jokowi disarankan tidak usah takut berdiskusi dengan ekonom senior Rizal Ramli, pembelanya paling gigih  selama blusukan sebagai gubernur DKI Jakarta dan walikota Solo. Terpilihnya Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden RI ketujuh banyak memunculkan harapan, pesismistis, skeptis, bahkan juga apatis. Asa dan sikap-sikap ini tentunya memiliki ragam latar belakang politik.

Jika Jokowi Ditolak Mundur oleh DPRD DKI, Jusuf Kalla jadi Presiden

KONFRONTASI- Jokowi memang manusia antik, maju dilarang mundur dilarang dan beda dengan Soeharto maju didorong mundur didorong. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyarankan Joko Widodo (Jokowi) segera mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta sebelum pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober.

Gamawan pun enggan dimintai keterangan jika pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur ditolak oleh DPRD.

SBY: Presiden Berhak Pecat Kepala Daerah Lewat UU Pemda

Konfrontasi - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus bekerja memperbaiki sistem pemerintahan jelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2014. SBY memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden pada Rabu (17/9).

Presiden menginginkan pemerintah pusat berwenang memberikan sanksi pada kepala daerah lewat UU Pemda. Sehingga presiden mendatang berhak memecat kapala daerah yang terbukti melanggar kode etik dan kinerjanya ridak bagus.

Presiden Didesak Tolak RUU Pilkada

KONFRONTASI-Pengamat politik Refly Harun mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Kalau presiden menyatakan tidak setuju, maka RUU tidak bisa disetujui. Artinya kita tetap pemilihan, langsung," kata Rekfy saat ditemui di aksi Koalisi Kawal RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

DPRD Jakarta Masih Sibuk Bahas Tatib, Pelantikan Jokowi sebagai Presiden Terancam Diundur

KONFRONTASI - DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan pembahasan tata tertib (tatib). Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih terancam diundur. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Selamat Nurdin mengungkapkan, hingga kini DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan agenda internal, yakni pembahasan tatib, penetapan pimpinan defenitif, pembentukan alat kelengkapan berupa badan dan komisi.

Soal menteri, NasDem terserah Presiden Terpilih

KONFRONTASI-Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya soal menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang akan memimpin lima tahun mendatang.

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih, siapa yang akan menjadi menteri. Karena sejak awal NasDem telah memberikan dukungan tanpa syarat," katanya di sela pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, Minggu.

Pages