19 March 2019

presiden

Ferry: Presiden tidak Bahas Reshuffle dengan Menteri

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo tidak pernah membahas mengenai evaluasi kinerja dan rencana perombakan susunan menteri di Kabinet Kerja kepada jajarannya, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Selasa (5/5).

"Tidak, dia (Presiden) tidak pernah ada (komunikasi). Evaluasi itu tugas Presiden, bukan kami. Presiden yang mengevaluasi kami," kata Ferry ditemui di Kantor Wakil Presiden.

Pengamat : Sebagai kepala negara, Presiden bisa intervensi Polri

KONFRONTASI-Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan sebagai kepala negara, Presiden boleh mengintervensi Polri, termasuk dalam kasus Novel Baswedan, tetapi tetap ada batasan.

"Intervensi itu dapat dimasukkan sebagai bagian dari perintah eksekutif. Namun, intervensi Presiden ke dalam Polri terbatas," kata Said Salahudin melalui surat elektronik di Jakarta, Senin.

Said mengatakan Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum yang merupakan turunan dari fungsi eksekutif yang tanggung jawabnya ada di tangan Presiden.

Terkait Kisruh KPK-Polri, Asrul Sani : Presiden Harus Jadi Mediator

KONFRONTASI-Penangkapan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, dianggap membuat hubungan Polri dan KPK kembali memanas. Untuk itu, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menjadi mediator untuk kembali mendamaikan dua lembaga penegak hukum tersebut.

Wapres: Presiden Belum Setujui Gedung Baru DPR

Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo belum menyetujui pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam anggaran Pemerintah.

"Saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu (sudah ada) persetujuan Presiden. Kalau persetujuan kan artinya harus tertulis, ini saya belum mengetahui karena itu belum ada persetujuannya," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/4).

Kata Presiden Jokowi, Eksekusi Terpidana Narkoba Hanya Soal Waktu

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo mengatakan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dari berbagai negara akan dilaksanakan sesuai prosedur hukum.

"Ada prosedur dan proses hukum yang harus diikuti yang saya tidak mau campuri, itu urusan waktu saja," katanya dalam wawancara dengan Antara di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Jika ada kesan eksekusi tertunda, ia menjelaskan, itu lebih karena ada proses hukum yang memang harus dilalui oleh semua terpidana.

Kongres PKPI Akan Dihadiri Presiden

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Kongres IV Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang akan diselenggarakan di Kota Medan, 18-21 April 2015.

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Januari Siregar di Medan, Kamis (16/4), mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari Sekretariat Presiden mengenai kehadiran Presiden Jokowi tersebut.

"Sudah dapat kepastian Presiden akan datang bersama sejumlah menteri," katanya.

Presiden Undang Pakar Politik ke Istana

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pakar politik ke Istana Negara makan siang untuk mendapatkan masukan dalam rangka memperbaiki komunikasi antara pemerintah dengan rakyat.

"Tujuan pertemuan tadi hanya untuk makan siang. Kalau ditanya resmi tidak resmi, judul undangan tadi adalah makan siang," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, di Jakarta, Selasa.

Presiden Gelar Upacara Kenegaraan Sambut PM Norwegia

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Upacara Kenegaraan di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Selasa (14/4), menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Norwegia Erna Solberg.

Presiden Jokowi mengenakan setelan jas warna hitam dengan dasi warna merah sementara PM Norwegia mengenakan blazer warna merah muda.

Dalam upacara kenegaraan itu dinyanyikan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam.

Setelah dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, kedua kepala pemerintahan melakukan inspeksi pasukan.

Presdien Perlu Jubir yang Profesional

Konfrontasi - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo memerlukan seorang juru bicara (jubir) kepresidenan yang profesional.

"Saya rasa gaya kepemimpinan seperti Pak Jokowi membutuhkan figur juru bicara Presiden yang sepaham dengan karakternya," kata Hendri Satrio kepada Antara di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan selama enam bulan kepemimpinan hingga saat ini, banyak komentar dari Presiden Joko Widodo yang sering menimbulkan polemik.

Presiden Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pertanian dan Perkebunan

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas pertanian dan perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat utamanya petani, baik yang usaha di kebun maupun di pertanian," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/4).

Dia mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan ini, maka pemerintah telah mempersiapkan lahan yang sangat besar yang akan diberikan kepada petani di luar Jawa.

Pages