presiden jokowi

Mahfud MD: Kunjungan Presiden Jokowi Menunjukkan Natuna Hak Milik Indonesia

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut Mahfud, kehadiran Presiden Jokowi menunjukan kalau Natuna milik sah Indonesia.

"Ya bagus, itu follow up dari perintah presiden dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Dulu Dihapus Era Ahok, Presiden Jokowi Minta BPBD Kota di Jakarta Dikembalikan

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dihidupkan sampai tingkat kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan mengajukan kembali hal itu kepada Gubernur Anies Baswedan karena dulu BPBD Kota dihapus di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, ICW: Pengalihan Isu UU KPK

Konfrontasi - Beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang hukuman mati untuk koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai apa yang disampaikan Jokowi tidak tepat.

Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan Jokowi tidak paham tentang pemberian efek jera ke koruptor. Kurnia menyebut apa yang diungkapkan Jokowi adalah narasi baru agar masyarakat melupakan masalah KPK.

Siapa Bilang Presiden Jokowi Tidak Punya Uang ?

Oleh : Salamuddin Daeng

Dalam beberapa waktu terakhir beragam spekulasi menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak punya uang, dan tidak akan mampu membiayai pemerintahannya sampai dengan akhir tahun ini. Logika dibangun berdasarkan kondisi penerimaan negara yang stagnan, utang jatuh Tempo yang besar dan beban subsidi BBM, listrik, BPJS, yang besar. Konon beban APBN tersebut selalu ditutupi dengan utang baru. Namun ditengah situasi global yang buruk, pemerintah sudah mulai kesulitan mendapatkan utang.

Jawaban Presiden Jokowi Terkait Penolakan OSO jadi Wantimpres

Konfrontasi - Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO menolak tawaran dari Presiden Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

"Beliau (OSO) punya alasan, karena lebih mencintai partai. Sehingga tidak mau, dan mundur (menolak) Wantimpres," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Keputusan mengundurkan diri itu disampaikan langsung oleh OSO kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kantor Sekretariat Negara, Jumat pagi.

Presiden Jokowi Minta Kasus Novel Terungkap Dalam Hitungan Hari

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo ingin agar kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Novel Baswedan terungkap dalam hitungan hari. "Saya tidak bicara masalah bulan. Kalau saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

IMF dan Bank Dunia Hubungi Presiden Jokowi, Ingatkan Kondisi Ekonomi

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo menyatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berada di kisaran 5,04-5,05%. Proyeksi itu di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 5,2%.

Menurutnya, kondisi perekonomian global belum pulih, baik pada tahun ini maupun pada tahun depan. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan juga bisa terpengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Pengangkatan Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara

Konfrontasi - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan terkait Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa 7 milenial jadi staf khusus. Dia menilai beberapa yang diangkat adalah sosok yang sudah mengabdi di lingkungan masyarakat dan hanya bertugas untuk memberikan opini. Seharusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia cari ahli-ahli profesional dan tidak digaji tetap.

Soal Pemilihan Menteri di Kabinet, Wapres Ma'ruf Amin: Saya dan Pak Jokowi Juga Tidak Puas

Konfrontasi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi santai terkait ada beberapa pihak yang kecewa terkait pemilihan 34 Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia menjelaskan bukan hanya pihak-pihak tertentu saja yang tidak puas, dirinya bersama Presiden Joko Widodo juga ada rasa ketidakpuasan terkait komposisi kabinet.

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi Tunggu Proses Uji Materi di MK Selesai

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan untuk saat ini dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pages