Prabowo-Sandi

KONFRONTASI - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi perkara pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, laporan tersebut bukanlah laporan baru. Tetapi, perbaikan dari laporan sebelumnya.

"Ini proses kasasi sebelum (gugatan ke) MK, yang (waktu itu) belum diterima oleh MA, karena ada syarat formil yang belum terpenuhi," ujar Dasco saat dihubungi wartawan, Rabu (10/7).

Oleh: Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan peluang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi memenangkan gugatan sengketa Pengitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) relative kecil.

Alasan Refly tidak ada hal yang signifikan dari keterangan para saksi fakta dan saksi ahli untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dari pemohon, dalam hal ini tim hukum Prabowo-Sandi. Meski demikian, Refly masih melihat ada kesempatan pihak pemohon agar gugatan mereka dapat dikabulkan majelis hakim MK.

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MK netral? Itu baru sebuah harapan. Sebuah ekspektasi. Realnya? Rakyat perlu uji. Tentu tak sekedar pidato ketuanya yang mengaku takut Tuhan. Tidak cukup juga dengan sebuah kalimat bahwa sidang ini diawasi oleh Tuhan. Tak menjamin!

MAHKAMAH KONSTITUSI RE Halaman 1 dari 146 Jakarta, 10 Juni 2019

Lampiran : Alat Bukti

Kepada Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KONFRONTASI - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Suhartoyo menjelaskan ketentuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 memang tidak diatur dalam UU. Namun hal itu bukan berarti perbaikan permohonan tidak dapat diajukan oleh kubu pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Suhartoyo berpegangan pada prinsip bahwa hal-hal pokok permohonan yang resmi adalah yang disampaikan dalam persidangan.

KONFRONTASI - Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan gugatan yang dibacakan di sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), kubu 02 menolak Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019.

KONFRONTASI -  Ketua Tim MK Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, membantah pesan di sejumlah WhatsApps group yang menyatakan bahwa nomor telegramnya tidak lagi dapat menerima laporan data dan video kecurangan pemilu.

KONFRONTASI - Analis Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengapresiasi langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

Menurutnya peluang kemenangan BPN dalam sengketa itu masih terbuka, selama mampu menghadirkan bukti konkret dalam persidangan.

“Kita apresiasi untuk BPN yang gunakan jalur konstitusional, setidaknya ini menandakan BPN masih percaya keadilan hukum di negara ini,” kata Dedi, Senin (27/5).

Konfrontasi - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, tim BPN akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pukul 20.30 malam ini.

Menurut dia, Bambang Widjojanto akan menjadi ketua tim pengacara yang akan memimpin tim hukum.

"Total anggota tim lawyer kami ada delapan tetapi nanti kami akan umumkan secara resmi sore atau sebelum Magrib," kata Andre di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.