PPP

Ketum PPP: Penyerangan Ulama: Pelakunya Eks Orang Kuat, Terkait Pilpres

KONFRONTASI -  Rentetan peristiwa penyerangan ulama jadi sorotan. PPP ikut turun tangan dengan menerjunkan tim pencari fakta dan menganalisis temuan-temuan.

Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengatakan tim pencari fakta yang diterjunkan PPP sudah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP.

PPP Soroti Kesejahteraan Jurnalis

KONFRONTASI- Fraksi PPP menyampaikan selamat atas hari pers nasional tahun 2018, semoga pers makin mengukuhkan sebagai pilar keempat demokrasi. Momentum memasuki tahun politik 2018 dan 2019 ini, diharapkan pers menjadi pilar keempat demokrasi. Kukuh dalam mengawal demokrasi dan NKRI.

Soal Cawapres Jokowi, PPP Minta Masukan Ulama

KONFRONTASI - Partai Persatuan Pembangunan akan menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada April 2018, yang bertujuan memberikan masukan nama calon wakil presiden kepada Joko Widodo.

"Kami setiap kali turun selalu bertanya kepada ulama dan bertanya kepada konstituen mengenai cawapres Pak Jokowi, dan kami pada April akan melangsungkan munas alim ulama membahas tersebut," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa.

PPP Minta Polisi Usut Tuntas Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Ulama

KONFRONTASI  - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk keras kekerasan dan penganiayaan yang menimpa KH Umar Basri, Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Bandung Barat.

"Apalagi penganiayaan dilakukan saat kiai tengah melakukan dzikir usai melaksanakan ibadah salat subuh, Sabtu (27/1/2018) subuh kemarin" kata Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (28/1)

PPP, katanya, meminta masalah tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian.

Djan Faridz Didesak Cabut Dukungan untuk Jokowi

KONFRONTASI-Sebanyak 32 DPW PPP yang berafiliasi kepada DPP PPP Muktamar Jakarta pimpinan Djan Farizd mendesak agar Ketua Umum DPP PPP Djan Farizd mencabut dukungan politik pada Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PPP ke III yang digelar digelar di Jalan Talang No. 3 Jakarta Pusat (Rabu, 20/12).

Kubu Romy Ambil Alih Kantor DPP-PPP, Kubu Djan Murka

KONFRONTASI-Tindakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Pondok Gede pimpinan Romahurmuziy alias Romi yang mengambil alih kantor dewan pimpinan pusat PPP di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat membuat murka PPP kepengurusan Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan, cara kubu Romi dinilai ilegal lantaran melawan hukum.

"Tindakan Romi dan kawan-kawan, saya kira itu cara-cara mereka biadab, tak sesuai prosedur hukum. Kami kutuk keras cara premanisme mereka, karena tidak mau ikuti proses hukum yang benar," kata Sudarto dilansir VIVA, Selasa, 12 Desember 2017.

Sudarto menekankan upaya pihak Romi ini juga berpotensi menambah panas hubungan dengan kepengurusan Djan Faridz. Ia menyindir cara Romi mengambil alih seperti cara paksa premanisme memunculkan kegaduhan yang tak elok ditonton publik.

"Kan bisa pakai cara santun. Tapi, kalau ini kami kecam keras. Mereka seperti anak kecil yang buat gaduh," jelas Sudarto.

Kemudian, ia mengingatkan pihak Romi yang sebelumnya pernah mengerahkan preman untuk menguasasi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro. Dengan kali ini, menurutnya sudah enam kali upaya paksa mengambil alih.

"Ini enam kalinya mereka. Heran kami, padahal kami yang punya kewenangan menggunakan kantor DPP mengacu putusan MK," ujar Sudarto.

Arwani Thomafi: Pernyataan Trump Legalkan Penjajah Israel atas Palestina

KONFRONTASI- Rencana pemerintah Amerika Serikat menjadikan Yerusalem (Al-Quds)  sebagai ibukota Israel jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis oleh berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina.  Rencana tersebut harus ditolak keras karena nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina.

DPR Dipimpin Tersangka, Fraksi PPP: Prihatin

Konfrontasi - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya proses etika Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyebutkan, di dewan ada mekanisme di MKD untuk menilai masalah etika kelembagaan ketika seorang pimpinan dewan berstatus tersangka.

"MKD-lah yang bisa menentukan batas-batasan mana yang harus ditindaklanjuti," ucap Reni, Minggu (19/11/2017).

Pages