Polri

MK Harus Minta TNI dan Polri Buka Data C1 Sebagai Pembanding

KONFRONTASI - Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, Muhammad Adnan menilai Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memerintahkan KPUD/KIP Provinsi dan KPUD/KIP kab/kota untuk membuka kotak suara bersegel untuk mengambil data yang akan dijadikan bukti menimbulkan perdebatan hukum yang panjang. "Polemik ini berhenti ketika MK mengeluarkan keputusan sela yang mengizinkan KPU sejak 8 Agustus ini," katanya, Sabtu (9/8).

Tim Hukum Kubu Prabowo Laporkan KPU ke Bareskrim Polri

KONFRONTASI-Tim kuasa hukum Merah-Putih Prabowo-Hatta, Sabtu (2/8), mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, mereka melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penginstruksian yang diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah untuk membuka kembali kotak suara yang masih di segel.

Namun, kali ini tim kuasa hukum koalisi Merah-Putih yang diwakil oleh Sahoroni, mengadukan KPU yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan cara membuka kotak suara yang masih tersegel itu, menurut mereka adalah sebuah upaya merusak dan menghilangkan barang bukti.

Rekapitulasi Formulir C1 Bukan Urusan TNI, Mabes Polri Akui Catat Hasil Pilpres

KONFRONTASI - Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan tidak mendapat instruksi untuk mendata formulir C1 di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, Mabes Polri mengakui adanya rekapitulasi formulir C1 hasil pemungutan suara. Namun, data Polri bukanlah untuk perbandingan penghitungan suara.
 
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, petugas teritorial dari TNI-AD mencatat hasil pemungutan suara hanya untuk keperluan pemetaan kekuatan politik dan kerawanan konflik sosial di daerah tersebut.

Polri telusuri dugaan polisi tidak netral

KONFRONTASI-Petugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menelusuri laporan dugaan oknum polisi yang tidak netral saat penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Tentunya kita akan telusuri kebenaran informasi itu jika ditemukan pasti akan ada penegakan hukum," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta Selasa.

Boy mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tentang sejumlah oknum polisi yang diduga terlibat dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden.

Tersangka "Obor Rakyat" Mangkir dari Panggilan Polri

KONFRONTASI-Kedua tersangka kasus tabloid Obor Rakyat, yang diduga menyebarkan isu menyinggung persoalan suku, agama dan ras terhadap calon presiden Joko Widodo, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, belum memenuhi panggilan Polri untuk proses pemeriksaan.

"Hari ini Setyardi harusnya memenuhi panggilan Polri untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi beliau tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Darmawan juga tidak bisa hadir karena ada kesibukan," kata kuasa hukum kedua tersangka, Hinca Panjaitan, ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

JK Ultimatum Polri Terkait Obor Rakyat

KONFRONTASI - Untuk menghasilakan Pemilu yang baik dan demokratis, calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, serta TNI dan Polri, menjaga netralitasnya.

"Kalau ada yang tidak netral, maka sudah melanggar konstitusi," kata JK kepada pers di Bandung, Kamis.

Seraya mengutip amanat konstitusi, JK mengatakan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara pemilu harus netral dengan berdiri di atas semua kepentingan.

Para Jenderal TNI-POLRI Yang Kebelet Berpolitik di Pilpres, Bakal Dicopot SBY Bulan Juni Ini

KONFRONTASI-Di hadapan 200 perwira tinggi TNI dan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir adanya jenderal yang kebelet berpolitik. Jenderal tersebut sudah didekati tim sukses calon presiden (capres). Siapakah jenderal dimaksud?

Menurut sumber INILAHCOM, jenderal dimaksud memiliki jabatan strategis dalam satu angkatan. Jenderal itu disebut telah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebanyak dua kali, dan sempat menemui Jokowi saat pemeriksaan kesehatan di RSPAD beberapa waktu lalu.

Akan Terjadi Mutasi Besar-Besaran di Polri

JAKARTA - Mabes Polri akan melakukan mutasi besar-besaran. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menjelaskan dalam tujuh bulan ke depan atau dari Juni hingga Desember 2014, ada 56 polisi berpangkat Kombes dan perwira tinggi yang akan pensiun.

"Sebab itu dalam waktu dekat Polri diperkirakan bakal melakukan mutasi besar, mulai dari kapolres, kapolda maupun pejabat di lingkungan Mabes Polri," katanya, Kamis (22/5).

Pages