Polri

Soal Omnibus Law, Polri Tak Bersama Rakyat. Ia Bersama Penguasa

Polisi mengamankan pelajar yang akan mengikuti aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

 

Oleh: Felix Nathaniel 

 

 

"Namanya demo, kan dijamin konstitusi," kata Presiden Joko Widodo jelang pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 untuk periode kedua.

Ray Ingatkan Polisi, Syahganda dan Jumhur Berjasa Pemisahan TNI dan Polri

KONFRONTASI -    Alasan polisi menetapkan elite Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan (SN) dan Jumhur Hidayat (JH) hingga keduanya ditahan dianggap sangat berlebihan. Sebab, unggahan keduanya di media sosial tidak berhubungan jelas dengan aksi gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Sabtu (17/10/2029).

Dia menjelaskan, setelah membaca dasar penetapan tersangka SN dan JH, ia merasa penahanan mereka amat sangat berlebihan.

Polri Pastikan Tindak Tegas Oknum Anggota Berperilaku LGBT

Konfrontasi - Polri memastikan bakal menindak tegas anggota yang ketahuan terlibat kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT. Bahkan, Polri siap memberikan sanksi pemecatan hingga pidana bagi anggota yang LGBT.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, tindakan tegas yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rizal Ramli Sesalkan Polisi Borgol Aktivis (KAMI), Polisi Jangan jadi Alat Kekuasaan. Ini Penjelasan RR

 KONFRONTASI- Tokoh nasional/Ekonom senior Rizal Ramli (RR) menyesalkan atas perlakuan pihak kepolisian kepada sejumlah aktivis pergerakan (KAMI) yang ditangkap lantaran terkait dengan aksi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta kerja. RR, mantan Menko Bidang Kemaritiman ini menyoroti kebijakan Polri yang memborgol Jumhur Hidayat dan sejumlah aktivis lain. Alasannya, para aktivis itu bukan teroris atau koruptor.

Polri Imbau Buruh Daerah Tak Datang ke Jakarta

KONFRONTASI-Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan pihaknya mengimbau kepada buruh yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi untuk tidak berangkat melaksanakan demonstrasi di Jakarta.

"Polri telah melakukan imbauan untuk rekan-rekan serikat pekerja dari wilayah khususnya di luar Jabodetabek untuk tidak melaksanakan demo di Jakarta. Kenapa? Jangan sampai terjadi klaster baru (penyebaran COVID-19)," ujar Awi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Aksi Inkonstitusional Polri

Oleh: Radhar Tri Baskoro

 

 Masalahnya sudah pasti bukan aturan atau hukum. Menurut Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 1995 perizinan hanya diperlukan untuk pertemuan dalam bentuk pesta berupa Pekan Raya, festival, Bazar dan lain sejenisnya; keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazar, pertunjukan ketangkasan, aktraksi dan lain sejenisnya; pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan ketangkasan atau aktraksi dan lain sejenisnya. 

Miris, DPR Ungkap Banyak Proyek Polri Bernilai Ratusan Miliar Mangkrak

KONFRONTASI - Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar 19,688 triliun. Sementara pagu anggaran Polri yang ditetapkan Kementerian Keuangan saat ini Rp 111,975 triliun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

KPK Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra Jika Polri dan Kejagung Lakukan Kebodohan Ini

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengambil alih kasus skandal pelarian Djoko Tjandra apabila Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melindungi pejabat di institusi masing-masing.

Sejauh ini, KPK hanya melakukan supervisi dan melihat sejauh mana Polri serta Kejagung memproses kasus tersebut di internal mereka.

4 Kali Mediasi, Dua Keluarga Sumpah Pocong Gara-gara Kasus Sengketa Tanah

Konfrontasi - Menindak lanjuti hasil mediasi sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.

Dijelaskan Bahwa Tanah Register nomor petok C.288 persil 2 luas tanah 250 M2 atas nama Tanja Boesandi antara ibu Rukyati sebagai penggugat dan ibu Sri Widiarti sebagai tergugat.

Pages