Polri

Miris, DPR Ungkap Banyak Proyek Polri Bernilai Ratusan Miliar Mangkrak

KONFRONTASI - Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar 19,688 triliun. Sementara pagu anggaran Polri yang ditetapkan Kementerian Keuangan saat ini Rp 111,975 triliun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

KPK Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra Jika Polri dan Kejagung Lakukan Kebodohan Ini

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengambil alih kasus skandal pelarian Djoko Tjandra apabila Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melindungi pejabat di institusi masing-masing.

Sejauh ini, KPK hanya melakukan supervisi dan melihat sejauh mana Polri serta Kejagung memproses kasus tersebut di internal mereka.

4 Kali Mediasi, Dua Keluarga Sumpah Pocong Gara-gara Kasus Sengketa Tanah

Konfrontasi - Menindak lanjuti hasil mediasi sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.

Dijelaskan Bahwa Tanah Register nomor petok C.288 persil 2 luas tanah 250 M2 atas nama Tanja Boesandi antara ibu Rukyati sebagai penggugat dan ibu Sri Widiarti sebagai tergugat.

Psikolog Forensik Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Itu Biasa Aja Gak Usah Dibesar-besarkan, Bongkar Code Of Silence Dong

Konfrontasi - Keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra menuai pujian dan apresiasi dari banyak pihak. Pasalnya, buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu sudah sekitar 11 tahun melarikan diri.

Sementara kelakuannya beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Tanah Air.

Dimana sosok yang dijuliki Joker itu dengan mudahnya ‘mengendalikan’ sejumlah aparat hukum untuk kepentingannya. Yakni memuluskan pelariannya sekaligus upaya agar bisa lolos dari jeratan hukum.

Akan tetapi, bagi psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai, penangkapan Djoko Tjandra oleh Tim Bareskrim dan Propam Polri itu adalah hal biasa. Bahkan, Reza meminta agar agar penangkapan itu tidak dibesar-besarkan. Sebab, adalah sebuah hal yang wajar aparat kepolisian menangkap seorang penjahat.

“Djoko Tjandra tertangkap, okelah ini bagus. Namun, bagi saya penangkapan itu wajar-wajar saja. Enggak ada yang luar biasa tuh,” kata Reza dalam pesan elektroniknya, Jumat (31/7/2020).

Menurutnya, keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra itu hanya membuktikan kerja yang dinilai serius. Sebab selama ini, kata dia, disinyalir masyarakat menilai kepolisian tidak serius menuntaskan kasus Djoko Tjandra.

Pun demikian saat nantinya diproses hukum sekalipun, lanjutnya, adalah hal yang biasa pula.

“Ini proses yang normatif. Yang namanya penjahat ya kudu diburu lembaga penegakan hukum,” ucapnya.

Dengan dasar sikap seperti itu, walau tidak dinihilkan, menurut Reza, tidak ada nilai tambah dari penangkapan tersebut. Apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan isu jelang pergantian kapolri.

“Saya lebih respek kalau penangkapan ini menjadi jalan pembuka bagi pembersihan di seluruh lembaga penegakan hukum,” ujarnya.

“Pembersihan lewat penindakan organisasi dan pidana, lalu hasilnya diumumkan ke publik,” jelas Reza.

Reza berpendapat, di institusi penegakan hukum, marak subkultur bernama Blue Curtain Code atau Code of Silence. Yaitu kebiasaan menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan sesama kolega.

Code of silence terdapat pada seluruh lapisan organisasi penegakan hukum. Namun efeknya lebih destruktif ketika berlangsung di jajaran petinggi.

“Alhasil, siapapun yang mampu menolak Code of Silence itu, artinya sanggup melakukan pembersihan internal, dialah yg cocok menjadi orang nomor satu di organisasinya,” tandas Reza.

Polri Kirim Surat Pencekalan Anita Kolopaking ke Imigrasi

Konfrontasi - Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Bareskrim Polri telah mengirim surat pengajuan permohonan pencekalan Anita Kolopaking ke Imigrasi.

Anita diketahui adalah salah satu dari tim kuasa hukum buronan Djoko Tjandra.

“Jadi, per 22 Juli 2020 Tim Khusus Baresreskrim kirim surat ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno Hatta pencegahan keluar negeri, atas nama Anita Dewi Kolopaking," ujar Argo di Bareskrim Polri, Jumat (24/7/2020).

Sering Bolos, Anggota Polri Dipecat dengan Tidak Hormat

KONFRONTASI-Seorang anggota Polri bernama Bripda Faden Wahyu dipecat dengan tidak hormat karena melanggar kode etik dan sering tak masuk kerja.

Hal itu diungkap Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya pada upacara pemberian reward dan funishment di halaman Mapolres, Senin (20/7).

Dalam kesempatan itu, Bripda Faden tak datang secara langsung sehingga upacara pemberhentian (PTDH, red) digelar secara simbolis.

“Kami upacarakan meski secara simbolis karena yang bersangkutan tidak hadir,” ungkap AKBP Wayan.

Agar Tidak Menguap, Komisi III DPR Minta KPK Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

Konfrontasi - Pengungkapan terhadap buronan kelas kakap Djoko Tjandra belum selesai. Setelah memecat jenderal bintang satu dari posisi yang diduduki setelah terlibat dalam kehadiran sang buron ke tanah air, kini Polri didesak untuk menangkap buron tersebut.

Hal itu dilakukan agar pihak kejaksaan dapat menyelesaikan kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang dilakukan Djoko Tjandra dengan terang benderang. Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman pun mengajak rakyat untuk mengawal kasus ini agar tidak menguap begitu saja.

Kolonel TNI Purn Sugeng: TNI dan Polri Jangan Terseret Penguasa !

TNI DAN POLRI JANGAN TERSERET PENGUASA !
oleh  Kolonel Purn Sugeng Waras


KONFRONTASI - RAKYAT harus mencintai TNI dan POLRI nya, TNI POLRI harus mencintai RAKYAT nya,  kemudian bersama sama mengoreksi dan mengevaluasi kinerja PEMERINTAH, disinilah saatnya TNI POLRI berdiri tegak sebagai alat negara dan bukan alat penguasa, STOP dan sudahi TNI POLRI dan rakyat saling hujat dan saling salahkan. Situasi dan kondisi seperti sekarang, bukan TNI, POLRI atau RAKYAT yang salah, tetapi dengan tegas dan jelas PEMERINTAH yang salah. 

Pages