9 April 2020

PNS

Tagih Janji Istana, Honorer K2 Desak Revisi UU ASN Dipercepat

Konfrontasi - Peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan diskresi tentang pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi PNS sepertinya sangat tipis.

Betapa tidak, hingga hari ini tidak ada kabar apapun dari istana menyangkut pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. 

Bahkan, surat yang sudah diajukan pascademo besar-besaran honorer K2 pada 10-12 Februari belum ada tanggapan.

Seluruh PNS Kota Subulussalam Akan Diperiksa, Salah Apa?

Konfrontasi - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Subulussalam menjadwalkan tes urine kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut dalam waktu dekat.

“Ini sebagai bentuk keseriusan kita memerangi penyalahgunaan narkoba di Subulussalam termasuk di kalangan PNS,” kata Baginda Nasution, Sekretaris BNNK Subulussalam dalam diskusi Saweu Keude Kupi bersama Kapolres Aceh Singkil, Rabu (23/3/2016) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Subulussalam.

Dijodohkan dengan PNS, Ayu Ting-Ting : Doain Aja, Insya Allah

Konfrontasi - Putus dari bintang Bollywood Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting dikabarkan tengah dekat dengan seseorang pria. Kabarnya, ia dijodohkan oleh sang ayah dengan pria yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 

Ayu pun tak menampik ketika ditanya oleh wartawan mengenai kabar tersebut. Bahkan, pelantun Sambalado itu meminta didoakan. "Doain aja, Insya Allah," ujarnya singkat saat ditemui di acara pembukaan gerai karaoke keluarga miliknya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (19/3/2016)

PNS Solo Siapkan Dana 'Saweran' Dukung Rio Haryanto di F1

Konfrontasi - Para pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Solo akan mengumpulkan dana iuran untuk disumbangkan kepada pebalap mobil Formula 1, Rio Haryanto. Mereka pun menyelenggarakan nonton bareng aksi Rio yang pada Minggu 20 Maret 2016 siang yang akan adu cepat di sirkuit Melbourne, Australia.

Ini Alasan Menteri Yuddy Lakukan Rasionalisasi PNS

KONFRONTASI-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan upaya rasionalisasi pegawai negeri sipil dilakukan karena belanja aparatur negara di 244 kabupaten/kota tidak rasional.

"Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya di atas 50 persen. Hal tersebut merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik. Karena itu harus ada rasionalisasi pegawai," katanya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis.

Polisi Tangkap Oknum Kejaksaan Gunakan Sabu

Konfrontasi - Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat, berhasil meringkus dua pelaku pemakai narkoba jenis sabu, pada Sabtu (12/3/2016). Salah satu tersangka, diketahui merupakan jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Penangkapan ini dilakukan di Jalan Ganting I Rt 03/Rw 06, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, pukul 10.15 WIB.

Nih Kriteria PNS yang Bakal Kena Rasionalisasi

KONFRONTASI-Secara bertahap pemerintah berencana melakukan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah yang ada saat ini, yakni 4.517 juta orang, akan dipangkas hingga menjadi 1,3 juta.

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono memastikan yang terkena rasionalisasi akan dipensiundinikan. Mereka akan diberi pesangon untuk modal usaha.

Oknum PNS Kemenhub Tipu Wartawan Istana, Lucu Deh

Konfrontasi - Seorang jurnalis radio pemerintah, Syarif Hasan Salampessy, mengalami kerugian hingga Rp33 juta akibat ditipu oknum PNS di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pessy, biasa ia disapa, kesehariannya bertugas meliput Presiden Joko Widodo di Istana. Selain itu, dia juga bertugas di Kementerian Koperasi dan UKM serta di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KemenPAN RB Minta Polisi Tindak Situs Penerimaan PNS Abal-abal

KONFRONTASI - Sebanyak 17 pemilik atau pengelola situs diduga melakukan tindak pidana berupa memuat, mengunggah informasi, atau berita bohong menyesatkan terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016.

Honorer K2 Tuntut jadi PNS, Yuddy Chrisnandi: Kalau Saya Terabas UU, Saya Dipenjara

KONFRONTASI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),Yuddy Chrisnandi, mengklaim sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya karena terhalang ketentuan dalam UU.

Namun ia berjanji akan terus membuka komunikasi dengan para eks tenaga honorer K2 yang meminta segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pages