2 April 2020

PNS

Pemerintah Siapkan Rp8 Triliun untuk Gaji 13 dan 14 PNS

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk gaji ke 13 dan 14 bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2016 mencapai Rp8 triliun.

"Kebutuhan Rp7 triliun-Rp8 triliun," kata Askolani di Jakarta, Rabu.

Askolani menegaskan pencairan gaji 13 dan 14 tidak akan dilakukan secara bersamaan karena kedua insentif tersebut memiliki manfaat yang berbeda.

"Kemungkinan tidak berbarengan, mungkin nanti ada jeda, karena kalau 14 untuk THR, yang 13 untuk pendidikan," katanya.

Percepat Pelayanan, Pemkab Purwakarta 'Hapus' Apel dan Seragam Dinas

Konfrontasi - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menghapus kewajiban apel pagi bagi kalangan aparatur sipil negara serta tidak mewajibkan mereka untuk mengenakan seragam pegawai negeri. 

"Pola pengembangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Purwakarta diarahkan pada pengembangan kultur, bukan pendekatan formalistik," katanya, di Purwakarta, akhir pekan ini.

Ia menilai, pengembangan dengan pendekatan formalistik bisa menjenuhkan dan miskin inovasi. Bahkan cenderung kurang responsif terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Polisi Ringkus Penipu PNS yang Ngaku Densus 'Abal-Abal'

Konfrontasi - Seorang pria yang mengaku anggota Densus 88 Polri bernama BS ditangkap aparat Polresta Depok, Rabu (18/5) malam. Pasalnya, dia merampas motor PNS Dinas Perhubungan Depok bernama Diky Riswanto.

Tipu Puluhan Warga Hingga Miliaran, Oknum PNS Dicokok Polisi

KONFRONTASI-Kasus penipuan berkedok lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhasil dibongkar Satreskrim Polresta Palembang.

Ironisnya, penipuan tersebut dilakukan Oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bernama Irawan Lemi.

Tak tanggung-tanggung, diketahui sebanyak 40 orang warga menjadi korban penipuan yang dilancarkan tersangka Irawan dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah.

2017, 300 PNS Bakal Dirumahkan

KONFRONTASI-Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi PNS sebanyak 300 ribu pada 2017. Kemudian dua tahun berikutnya juga melakukan rasionalisasi sebanyak 358.568. 

Menurut Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, agar PNS tidak kena rasionalisasi, kompetensi pegawai harus tinggi. 

Di mana, setiap pegawai harus bisa menguasai IT, Bahasa Inggris, serta memenuhi kompetensi bidang dan pelayanan.

Wali Kota Blitar Berang Empat Bawahannya Tertular HIV

Konfrontasi - Empat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur dikabarkan positif mengidap HIV. Legislatif menilai masalah itu tidak bisa dibiarkan dan mereka akan secepatnya memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan.

“Kita akan secepatnya meminta klarifikasi ke Dinas Kesehatan terkait kasus ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar kepada wartawan, Minggu (15/5/2016).

Razia Tempat Hiburan Malam, Satpol PP Garut Amankan Empat PNS Asal Palembang

Konfrontasi - Empat orang pegawai negeri sipil (PNS) asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, terkena razia di lokasi hiburan malam dan hotel di Kota Garut, Jawa Barat. Razia itu digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan militer gabungan.

Keempat PNS itu dijaring bersama 29 orang wanita yang berprofesi sebagai Pemandu Lagu (PL), 11 anak di bawah umur, 18 orang lelaki di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam.

Jambret Mahasiswi, PNS Kemenkumhan Kini Berurusan dengan Hukum

Konfrontasi - Status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ternyata belum memuaskan Wanda Lismana Putra. PNS di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat itu juga punya aktivitas lain untuk menggelembungkan koceknya.

Wanda memilih menjadi copet demi mendapatkan uang lebih. Korban terbarunya ialah mahasiswi. Namun, Wanda kali ini apes. Aksinya menjambret mahasiswi di Jalan Suwignyo, Pontianak, Rabu (27/4) malam ketahuan anggota Dit Sabhara Polda Kalbar, Bripda Septa Dave Kurniawan.

PNS Lulusan SMA Terancam Dipensiunkan Dini

KONFRONTASI - Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang lulusan SMA terancam dipensiunkan dini, jika kebijakan dari pemerintah pusat untuk memangkas pegawai tamatan sekolah tingkatan tersebut mulai diberlakukan.

"Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) akan memberlakukan kebijakan pensiun dini jika sudah ada petunjuk teknis dari pusat," kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Juanda di Martapura, Rabu (6/4).

Waduh, PNS Lulusan SMA akan Dipensiunkan Dini

KONFRONTASI-Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang lulusan SMA terancam dipensiunkan dini, jika kebijakan dari pemerintah pusat untuk memangkas pegawai tamatan sekolah tingkatan tersebut mulai diberlakukan.

"Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) akan memberlakukan kebijakan pensiun dini jika sudah ada petunjuk teknis dari pusat," kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Juanda di Martapura, Rabu.

Pages