29 March 2020

PNS

MenPAN-RB: PNS yang Bolos Tanggal 31 Mei dan 1 Juni Bakal Kena Sanksi

KONFRONTASI - Tanggal cuti bersama libur lebaran telah ditetapkan. Namun, bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bolos pada 31 Mei dan 1 Juni. Ini menyusul keputusan bersama tiga menteri soal cuti bersama PNS.

“30 Mei libur. 31 Mei itu wajib masuk. Kemudian 1 Juni wajib ikut upacara,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di kantornya, Senin (27/5).

Syafruddin menegaskan, akan ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sanksinya yakni sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ibu Kota Negara Dipindah, Pemerintah Siapkan Dua Skenario untuk PNS

KONFRONTASI- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada dua skenario untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di tingkat pusat saat pemindahan ibu kota terealisasi. Skenario tersebut dengan right sizing (pendekatan untuk mengurangi staf di mana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas) atau tidak.

Soal Status Honorer, Empat Tahun Ngapain Saja?

Oleh: Fazwan Janu

Sepertinya Presiden Joko Widodo kini mendadak melek. Dia bilang ada 17.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) yang belum diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (SN). Agak heran, kok baru sekarang tahu? Hampir empat tahun ini kemana saja? 

Rancangan Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri Ditarget Selesai Akhir Januari

KONFRONTASI -   Penuntasan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri tengah dikebut. Ditargetkan draf bisa selesai akhir bulan ini.

Komisi X DPR: Guru-guru PNS Perlakukan Honorer Seperti Babu

Konfrontasi - Anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat mengaku prihatin melihat kondisi guru honorer di Indonesia. Sudah dibayar dengan gaji supermurah, tapi dipekerjakan layaknya pembantu.

"Saya melihat guru-guru PNS memperlakukan guru non PNS seperti babu. Mereka disuruh melakukan hal di luar bidang kompetensinya. Seperti disuruh membelikan makanan dan lainnya," ujar Toriq, Sabtu (15/12/2018).

Rezim Jokowi Terlalu, Honorer K2 Jadi Buruh Bangunan Demi Bertahan Hidup

Konfrontasi - Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengakui banyak guru honorer K2 yang menyambi kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Banyak yang sambi jadi sales, buruh bangunan, jualan makanan, kue, dan lain-lain. Kalau enggak gitu emang cukup gaji Rp 150 ribu per bulan yang diterima per triwulan itu," kata Titi, Jumat (16/11/2018).

Alternatif Pekerjaan Bagi Kaum Millenial Selain PNS, Konsultan Kesehatan Gigi.

KONFRONTASI - Pemerintah saat ini sedang membuka lowongan CPNS di berbagai instansi. Seperti pada tahun tahun sebelumnya peminatnya tentu bakal banyak. tidak semua pelamar diterima dalam seleksi ini. untuk kamu kamu yang gagal jadi PNS, jangan berkecil hari ya. Di era globalisasi serta era teknologi informasi seperti sekarang ini. pilihan profesi banyak kok. Bahkan kamu bisa bersaing dengan orang orang luar negeri untuk mendapatkan peluang kerja meski kamu tinggal di indonesia.

Pemprov DKI Akan Pecat PNS yang Terbukti Inkrah Kasus Korupsi

KONFRONTASI -    Sekretaris Daerah DKI memastikan akan memecat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta yang terbukti berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap dalam kasus korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan pernyataan resmi terkait sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berstatus inkrah masih bekerja di lingkungan pemerintahan. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 52 orang masih bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

PNS di Kota Bekasi Cuma Diberi THR 60 Persen

KONFRONTASI-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hanya mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 60% untuk aparatur sipil negara (ASN). Pemberian THR ini disesuaikan dengan postur keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan, mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri bernomor 903/3386/SJ kepada semua pemerintah daerah. Yang mana disebutkan pemberian THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD.

Komisi II DPR Tuding Isu Gaji PNS dan Honorer Berbau Politis

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai rencana kenaikan gaji PNS dan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS sarat dengan muatan politis.

Politikus Partai Gerindra ini tidak asal tuding. Dia menyampaikan alasan, pertama isu ini menurutnya sudah masuk dalam janji kampanye Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Selain berjanji mengangkat honorer menjadi CPNS, meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri, juga menjanjikan mengangkat perangkat desa menjadi PNS.

Pages