pks

Usung Tiga Paslon, PKS Targetkan Sapu Bersih Pilkada di DIY

KONFRONTASI- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan sapu bersih pilkada di DIY pada Desember mendatang. Berdasarkan survei yang dilakuan pasangan calon (paslon) yang diusung PKS unggul dibanding kandidat lainnya.

Untuk diketahui dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang DPW PKS DIY mengusung tiga pasangan calon masing-masing di Kabupaten Bantul mengusung pasangan Suharsono -Totok Sudarto, Kabupaten Sleman Sri Muslimatun -Amin Purnomo dan di Kabupaten Gunungkidul mengusung Sutrisna Wibawa - Mahmud Ardi Widanto.

PKS: Pemerintah Jangan Gunakan Influencer untuk Tujuan Politik Menggiring Opini Publik

KONFRONTASI-Sehubungan pemberitaaan media adanya sejumlah artis dan influencer yang dikontrak untuk mendukung atau mempromosikan omnibus law RUU Cipta Kerja melalui video bertagar #IndonesiaButuhKerja pada akun Instagram mereka.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyayangkan jika para artis dan influencer digunakan untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang dianggap kontroversi atau bermasalah oleh masyarakat.

Politikus PKS Puji Puan Maharani yang Rintis Karir Politik dari Bawah, Sindiran untuk Gibran?

KONFRONTASI-Dinasti politik sudah menjadi hal umum yang tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga negara lain. Namun sayang, nuansa dinasti politik yang belakangan terasa dalam majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution pada Pilkada 2020 tidak dipersiapkan dengan matang.

PKS Rayu 8 Parpol di Solo untuk Tumbangkan Gibran

KONFRONTASI-– Sebagai partai yang bertekad untuk mencegah terjadinya calon tunggal di Pilwalkot Solo, Partai Keadilan Sosial (PKS) yang punya 5 kursi di DPRD Solo dianggap hanya bekerja sendirian.

Hal ini dibantah Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih. Apalagi PKS butuh minimal dua atau tiga partai untuk bisa mengusung sosok yang bisa menjadi lawan bagi Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo 2020.

“Siapa bilang PKS sendirian? Enggak kok. Kalau PKS masih yakin, yang lain masih bisa,” ujar Fikri, Senin (20/7).

PKS dan Gerindra Adu Mulut di DPR Soal BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS di DPR adu mulut soal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Kejadian bermula saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mengajukan interupsi sejak pembukaan. Namun permintaannya selalu dimentahkan oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, karena alasan waktu.

PKS Tuding Pemerintah Gunakan Akal Bulus, Dana Covid-19 Digunakan Untuk Bayar Utang

KONFRONTASI-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta menyatakan bahwa Pemerintah melakukan akal bulus dalam memberikan bantuan dana dengan total Rp 152 triliun ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Sukamta, pada kenyataannya pemerintah memberikan Rp 128,13 trilliun untuk membayar utang pemerintah dan BUMN, sisanya Rp 22,27 triliun dalam bentuk penyertaan modal.

PKS Puji Kinerja Mendagri, Bakal Dilamar Jadi Capres 2024?

KONFRONTASI-Pujian anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja bersama di gedung kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/7), menyiratkan sesuatu yang besar.

Di mata Mardani, mantan Kapolri itu memiliki kinerja baik. Meskipun, dia juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah dalam situasi krisis saat ini.

Peluang PKS Masuk Kabinet Kecil, Ini Alasannya!

KONFRONTASI-Politik akomodasi tetap harus dipertimbangkan Presiden Joko Widodo jika memang berniat akan merombak kabinetnya.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dilansir RMOL.

"Termasuk membuka peluang bergabungnya partai-partai yang selama ini masih di luar pemerintahan, khususnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," ujarnya pada Senin (6/7)

Mardani Sebut Dana Penanganan Corona Membengkak, Rp108,48 Triliun Mengalir ke 7 BUMN

KONFRONTASI-Dana penanganan Covid-19 yang semula Rp 405 triliun membengkak menjadi Rp 667 triliun harus diawasi ketat oleh masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingat dana penanganan Covid-19 lebih besar dari rekapitulasi BLBI yang sebesar Rp 600 triliun.

Mardani tidak ingin perhatian publik terfokus pada penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikhawatirkan akan membangkitkan komunisme di Indonesia.

Pages