pks

Peluang PKS Masuk Kabinet Kecil, Ini Alasannya!

KONFRONTASI-Politik akomodasi tetap harus dipertimbangkan Presiden Joko Widodo jika memang berniat akan merombak kabinetnya.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dilansir RMOL.

"Termasuk membuka peluang bergabungnya partai-partai yang selama ini masih di luar pemerintahan, khususnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," ujarnya pada Senin (6/7)

Mardani Sebut Dana Penanganan Corona Membengkak, Rp108,48 Triliun Mengalir ke 7 BUMN

KONFRONTASI-Dana penanganan Covid-19 yang semula Rp 405 triliun membengkak menjadi Rp 667 triliun harus diawasi ketat oleh masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingat dana penanganan Covid-19 lebih besar dari rekapitulasi BLBI yang sebesar Rp 600 triliun.

Mardani tidak ingin perhatian publik terfokus pada penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dikhawatirkan akan membangkitkan komunisme di Indonesia.

PKS: Penempatan Sila Pertama Dalam RUU HIP Tidak Proporsional

KONFRONTASI-Fraksi PKS sejak awal tegas meminta pencantuman TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI serta ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme dalam draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Bahkan ketika draf RUU akhirnya tidak juga mencantumkan TAP MPRS tersebut, Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menyampaikan penolakan secara resmi dalam pandangan fraksi.

Begitu terang Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini kepada wartawan, Minggu (14/6).

PKS: Lagi-lagi Menteri Agama Offside

KONFRONTASI-Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 dinilai tidak selaras dengan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

UU tersebut telah mengatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, bahwa segala keputusan dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR.

Jokowi Sebut Relaksasi PSBB Baru Wacana, PKS: Siap-siap dengan Jurus Dewa Mabuk

KONFRONTASI-Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan belum ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seoalah tidak berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Mulai dari aktivitas di sejumlah pasar tradisional yang masih bejubel hingga antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai penyataan kepala negara soal tidak ada pelonggaran PSBB menunjukkan inkonsistensi kepemimpinan dan tanggung jawabnya menghadapi pandemik Covid-19.

Jokowi Naikan Iuran BPJS, Tiga Partai Ini Berang

KONFRONTASI -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi Kirim 31 Nama Calon Dubes ke DPR, PKS Sindir 'Bagi-bagi Kue Kemenangan' untuk Relawan

KONFRONTASI -    Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan 31 nama-nama calon duta besar RI kepada DPR.

Dari daftar tersebut, terdapat nama-nama relawan dan politikus dari partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 silam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai 'bagi-bagi kue kemenangan' melalui pembagian pos di duta besar sangatlah tidak etis.

PKS: Kasihan Rakyat Kalau Pemerintahnya Sesat

KONFRONTASI- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyambut baik sikap beberapa anggota DPR dari partai pendukung pemerintah yang turut mengkritik Perppu 1/2020.

Pasalnya, Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan konstitusi.

Begitu kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Kamis (30/4).

Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker, PKS: Jika Dilanjutkan Seperti Tak Punya Empati Pada Masyarakat

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab RUU kontroversial itu dinilai bukan menjadi prioritas saat pandemik virus corona.

Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS, Adang Daradjatun saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah, Selasa (14/4).  

Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI, PKS Kecewa?

KONFRONTASI-Terpilihnya Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah merupakan keputusan politik yang harus diterima oleh semua pihak termasuk PKS yang telah memperjuangkan Nurmansjah Lubis yang dinilai sangat memiliki kapasitas, meskipun kandas.

Jurubicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengucapkan selamat kepada Ariza, sapaan karib Ahmad Riza Patria yang telah terpilih mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di sisa periode kepemimpinannya.

Pages