22 July 2018

Pilpres 2019

Nilai Jual Jokowi dan Prabowo Sudah Turun, Capres Alternatif Punya Kesempatan

KONFRONTASI-Pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah digelar serentak di 17 provinsi dan hasil hitung cepat (quick qount) berbagai lembaga survei menunjukkan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak menggembirakan.

PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 justru kalah di 11 provinsi, dan Gerindra hanya menang di tiga provinsi.

Pemilih PAN dan Demokrat Cenderung Pilih Jokowi

KONFRONTASI-Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan pemilih Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat cenderung memilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di pilpres 2019.

Survei tersebut menyebutkan ada 45,8 persen pemilih PAN dan 53,3 persen pemilih Demokrat yang menginginkan Jokowi sebagai capres dalam pilpres 2019. Sedangkan sisanya menginginkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.

Parpol Koalisi Tolak JK Jadi Cawapres Jokowi Lagi

KONFRONTASI- Jusuf Kalla (JK), berdasarkan UU Pemilu yang berlaku saat ini, tidak dimungkinkan maju kembali sebagai cawapres Jokowi, sedang digugat oleh Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu itu diajukan Perindo agar JK bisa kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2019.

Berbeda sikap dengan Perindo, partai pengusung Jokowi lainnya, satu suara menolak usul JK kembali jadi cawapres Jokowi di 2019. PDIP, NasDem, Hanura, PPP, tetap berpegang dengan UU Pemilu bahwa JK tidak bisa maju kembali karena telah menduduki jabatan wapres sebanya dua kali. Parpol pendukung Jokowi berharap JK tak lagi mendampingi Jokowi. 

Sebagai pengusung utama Jokowi, PDIP menyebut uji materi yang diajukan Perindo serupa dengan gugatan yang diajukan kelompok masyarakat sebelumnya. Sehingga, menurut dia, gugatan Perindo tidak akan membuat MK berubah pikiran.

“Putusan MK yang lalu sebenarnya sudah jelas, MK menolak gugatan serupa,” kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (20/7).

Oleh karena itu, Hendrawan tak sepakat dengan upaya Perindo yang mendorong JK menjadi wapres kembali. Namun demikian, Hendrawan memastikan bahwa Jokowi sebagai capres akan memilih sosok cawapres yang kapasitasnya setara dengan JK.

“Jangan ditanya kalau sudah jelas. Jadi capres pasti memilih calon lain dengan atribut kualitas setara (dengan) JK,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.

Meski begitu, kata Hendrawan, PDIP menghormati upaya hukum yang dilakukan Perindo. 

Senada dengan PDIP, NasDem menyebut aturan di UU Pemilu sudah jelas. Ketua DPP NasDem Willy Aditya, meminta semua pihak menaati konstitusi dan tidak menabrak UU hanya untuk memuluskan langkah JK di Pilpres 2019. 

"Kalau NasDem taat pada konstitusi, itu asasnya NasDem. Politik kita, demokrasi, ini back to Rechtsstaat (negara hukum). Kemudian itu yang harus menjadi aturan main," ujar Willy kepada kumparan, Jumat (20/7).

Willy tidak sependapat dengan alasan Perindo bahwa JK dapat memberikan suasana kondusif jelang Pilpres. Apalagi, soal jaminan kemenangan jika JK menjadi cawapres Jokowi.
Menurut dia, tiap zaman memiliki tantangan masing-masing. Tantangan yang terjadi hari ini tentunya harus dijawab oleh Jokowi dengan memilih cawapres yang sesuai tapi tidak menabrak undang-undang.

"Kalau berandai-andai, ini menjaga kohesivitas. Sekalian saja berandai-andai, kenapa kita enggak panggil lagi Sukarno-Hatta untuk memimpin republik ini?" katanya heran.

Begitu juga dengan PPP, Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Ia mengungkapkan, aturan yang termaktub di Pasal 7 UUD 1945 soal syarat pencalonan capres-cawapres sudah jelas. Pun, uji materi ini bertentangan dengan UUD 1945.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi UUD tidak membolehkan. Soal gugatan diajukan ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Toh Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas mengenai ketentuan jabatan presiden dan wapres," kata Achmad Baidowi ketika dihubungi, Jumat (20/7). 

PPP tidak mau berandai-andai apakah JK akan dipilih menjadi cawapres jika gugatan Perindo dikabulkan MK.  "Kami masih berpatokan pada ketentuan yang ada saat ini. Sekarang ini ikuti saja proses di MK," jelasnya. 

Tak jauh berbeda dengan parpol pendukung Jokowi lainnya, Hanura menilai sudah saatnya sosok cawapres Jokowi diisi oleh figur baru.

“Kita apresiasi kepada JK, tapi sudah waktunya muncul tokoh lain untuk mendampingi Jokowi,” kata Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah melalui pesan singkat kepada kumparan, Jumat (20/7).

Menurut Inas, tidak ada kebuntuan dalam menentukan cawapres Jokowi. Upaya mendorong JK wapres kembali, kata Inas, memang dilakukan oleh orang-orang yang berambisi agar JK bisa menjadi wapres kembali. 

“Sebenarnya tidak ada kebuntuan dalam memilih kandidat cawapres Jokowi, tapi masih saja ada orang di sekitar JK yang sangat ambisius untuk menjadikan JK (sebagai) cawapres Jokowi, bahkan dengan cara menggugat aturan main,” tegas Inas.

“Yang dipertanyakan tujuan orang-orang tersebut, bisa saja ada udang di balik bakwan,” tandasnya.

Demokrat Tolak Calon Tunggal di Pilpres 2019

KONFRONTASI-Menjelang dibukanya pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Partai Demokrat kembali menegaskan posisinya menolak terjadinya calon tunggal dalam Pilpres 2019.

Prabowo Bakal Jadi Capres atau King Maker?

KONFRONTASI-Direktur Populi Center Usep S Ahyar menilai Ketua Umum DPP Partai Gerindra harus hati-hati mengambil sikap politiknya di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena elektabilitasnya cenderung stagnan sehingga perlu upaya serius mengatasinya.

Pilih Cawapres, Prabowo Jangan Terjebak Pada Keinginan Parpol Koalisi

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus berhati-hati dalam menentukan figur cawapresnya, bila ingin menang atas Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
     

Soal Capres atau King Maker, Prabowo Masih Berhitung di Pilpres 2019

KONFRONTASI - Direktur Populi Center Usep S Ahyar menilai Ketua Umum DPP Partai Gerindra harus hati-hati mengambil sikap politiknya di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena elektabilitasnya cenderung stagnan sehingga perlu upaya serius mengatasinya.

"Apakah Prabowo akan maju di pilpres atau menjadi `king maker`, keduanya masih mungkin terjadi karena melihat konstelasi politik saat ini," kata Usep di Jakarta, Rabu.

Politikus PKS: Prabowo Sedang Cari Jalan Lain Menuju Pilpres 2019

KONFRONTASI-Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang mencari jalan lain menuju Pilpres 2019 dengan cara membuka komunikasi dengan banyak tokoh.

Pilpres 2019, Rakyat Terbelah?

KONFRONTASI - Jelang pemilihan presiden 2019, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa, menyatakan adanya kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya isu yang dapat memecah belah persatuan masyarakat.

"Publik khawatir terjadinya pembelahan masyarakat atas isu agama, seperti kasus pilkada DKI Jakarta 2017. Publik yang khawatir sebanyak 64,2 persen," ujar Ardian di kantornya, Jalan Pemuda Nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 17 Juli 2018.

10 Cawapres Pendamping Jokowi, Siapa Terpilih?

KONFRONTASI - Calon wakil presiden (Cawapres) pendamping petahana Presiden Joko Widodo, ternyata belum mengerucut. Sampai saat ini, masih ada 10 cawapres yang disebut-sebut masih dikantongi Jokowi sapaan akrab Kepala Nagera.

Ke-10 orang itu adalah Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pages