Pilpres

Diminta Maju Lagi di Pilpres 2024, Ini Respon Prabowo

KONFRONTASI-Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa banyak kader partai berlambang burung garuda itupun meminta agar ketua umum Prabowo Subianto untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai Presiden di tahun 2024 mendatang.

"Seluruh DPD dan DPC tadi meminta pak Prabowo untuk maju dalam pilpres tahun 2024," ujar Muzani di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Sudah 6 Lembaga Survei Nyatakan Prabowo Capres Terkuat 2024

KONFRONTASI-Hasil survei lembaga Akurat Poll memastikan kalau Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Hasil survei lembaga ini merupakan hasil lembaga survei keenam yang menyatakan kalau Parabowo sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi jika berkompetisi di Pilpres 2024.

Direktur Akurat Poll, Adlan Nawawi mengatakan, dalam hasil survei Akurat Poll kali ini, elektabilitas Prabowo sebesar 12,7 persen.

Refly Harun Nilai Putusan MA Terkait Pilpres Sudah Tidak Ada Manfaatnya

KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkapkan kejanggalan yang ia lihat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan Pilpres 2019 oleh Rachmawati Soekarnoputri dan enam orang tokoh lainnya. 

Refly menjabarkan kejanggalan-kejanggalan putusan MA soal sengketa Pilpres 2019 itu melalui kanal Youtube-nya, Kamis (9/7/2020) sebagai berikut:

1. Putusan dibacakan terlambat

Mungkinkah Keputusan MA Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf?

KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri soal aturan Pilpres KPU.

Menurut Refly, keputusan MA tersebut tak akan bisa membatalkan kemenangan Jokowi - Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

MA memutuskan bahwa Rachmawati menang melawan KPU terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dengan Keluarnya Putusan MA, KPU Dianggap Kehilangan Pijakan Tetapkan Pemenang Pilpres 2019

KONFRONTASI-Kuasa pemohon Rachmawati Soekarnoputri, Mohamad Taufiqurrahman meluruskan polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019. Terutama mengenai substansi permohonan.

Taufiqurrahman menjelaskan, konteks guguatan Rachmawati dkk adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MA No.44 Tahun 2019 Batalkan Hasil Pilpres?

OPINI-Saya Prof. Dr. H. Eggi Sujana Mastal, S.H.,M.S.i, berupaya untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam pengertian yang terbaru dalam kesempatan ini ada berita yang sangat menarik yaitu berkaitan dengan pengumuman atau telat dipublishnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 44 tahun 2019 yang tepatnya tanggal 28 Oktober 2019 tetapi baru dipublish tanggal 3 Juli 2020 jadi belum lama kurang lebih 4 hari lalu tapi yang menyatakan kemenangan Pasangan Jokowi Makruf batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Pemilu.

PKB Dorong Presidential Threshold Diturunkan Jadi 10 Persen

KONFRONTASI-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan batas ambang pencalonan presiden-wakil presiden (Presidential Threshold) menjadi 10 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Penurunan ambang batas tersebut, bertujuan untuk menghindari tajamnya polarisasi dukungan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Presidential Treshold 20 Persen Harus Direvisi agar Calon Berkualitas Punya Kesempatan

 KONFRONTASI-Tingginya ambang batas pencapresan atau presidential treshold (PT) 20 persen sebagaimana telah dimasukkan dalam pembahasan RUU Pemilu yang tengah digodok di Komisi II DPR, dinilai perlu ditinjau ulang.

Pasalnya, tingginya angka PT tersebut akan membatasi para calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas untuk mencalonkan diri. Namun begitu, bukan berarti PT dihilangkan dalam menjaring calon berkualitas itu.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, M. Nasir Djamil dilansir RMOL, Rabu (10/6).

Pages