KONFRONTASI-Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati cs terkait uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Pemilu 2019 menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan Pemilu 2019.
KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkapkan kejanggalan yang ia lihat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan Pilpres 2019 oleh Rachmawati Soekarnoputri dan enam orang tokoh lainnya.
Refly menjabarkan kejanggalan-kejanggalan putusan MA soal sengketa Pilpres 2019 itu melalui kanal Youtube-nya, Kamis (9/7/2020) sebagai berikut:
1. Putusan dibacakan terlambat
KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri soal aturan Pilpres KPU.
Menurut Refly, keputusan MA tersebut tak akan bisa membatalkan kemenangan Jokowi - Maruf Amin dalam Pilpres 2019.
MA memutuskan bahwa Rachmawati menang melawan KPU terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
KONFRONTASI-Kuasa pemohon Rachmawati Soekarnoputri, Mohamad Taufiqurrahman meluruskan polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019. Terutama mengenai substansi permohonan.
Taufiqurrahman menjelaskan, konteks guguatan Rachmawati dkk adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
OPINI-Saya Prof. Dr. H. Eggi Sujana Mastal, S.H.,M.S.i, berupaya untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam pengertian yang terbaru dalam kesempatan ini ada berita yang sangat menarik yaitu berkaitan dengan pengumuman atau telat dipublishnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 44 tahun 2019 yang tepatnya tanggal 28 Oktober 2019 tetapi baru dipublish tanggal 3 Juli 2020 jadi belum lama kurang lebih 4 hari lalu tapi yang menyatakan kemenangan Pasangan Jokowi Makruf batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Pemilu.
KONFRONTASI-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan batas ambang pencalonan presiden-wakil presiden (Presidential Threshold) menjadi 10 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Penurunan ambang batas tersebut, bertujuan untuk menghindari tajamnya polarisasi dukungan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
KONFRONTASI-Tingginya ambang batas pencapresan atau presidential treshold (PT) 20 persen sebagaimana telah dimasukkan dalam pembahasan RUU Pemilu yang tengah digodok di Komisi II DPR, dinilai perlu ditinjau ulang.
Pasalnya, tingginya angka PT tersebut akan membatasi para calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas untuk mencalonkan diri. Namun begitu, bukan berarti PT dihilangkan dalam menjaring calon berkualitas itu.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, M. Nasir Djamil dilansir RMOL, Rabu (10/6).
KONFRONTASI- Presidential Treshold yang baru diberlakukan sejak Pilpres 2004 berdasarkan UU no 23/2003 dengan persyaratan dukungan minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah dan kemudian diperberat menjadi 20% - 25% di pemilu 2009, 2014 dan 2019 adalah bentuk lain dari otoritarianisme baru yang dipromosikan, dimotori, didorong dan dinikmati oleh para elit politik yang menguasai negeri ini dan ingin terus menerus mendominasi perpolitikan di Indonesia.
KONFRONTASI-Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer menyebutkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto diunggulkan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, dengan persentase 22 persen.
"Dari simulasi 22 nama, tanpa menyertakan nama Joko Widodo, hasilnya adalah Prabowo Subianto memperoleh suara 22,5 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam paparannya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu.
KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merasa terganggu dengan beredarnya video yang mengaitkan namanya sebagai Calon Presiden 2024.
Hal itu disampaikan Tito kepada Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi yang merupakan sahabatnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).
Menurut Bursah, Tito menegaskan dirinya tidak memiliki gen politik dan tidak tertarik dengan politik praktis.