Pilkada Serentak

Namanya Dicatut Parpol, Yusuf Mansur Berikan Klarifikasi

Konfrontasi - Ustaz Yusuf Mansur geram melihat pihak yang menggunakan foto dan namanya untuk kepentingan pada tahun politik ini. Dia meminta pihak tersebut segera mencopotnya. 

Pernyataan itu disampaikan Yusuf Mansur dalam posting-an video di akun Instagram-nya, yusufmansurnew. Dia sekaligus menegaskan tidak bergabung dalam partai apa pun maupun menjabat posisi di salah satu partai. 

Abraham Samad Puji Sikap KPK Tolak Permintaan Menkopolhukam

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Abraham Samad menilai, sudah tepat KPK menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi. Jika meluluskan permintaan lembaga negara lain, KPK bisa diartikan memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

KPK Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Korupsi

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo‎ berjanji segera mengumumkan tersangka baru kasus korupsi dari kalangan kepala daerah. Pengumumannya akan disampaikan dalam pekan ini. Agus tak menyebutkan harinya.

"Minggu ini kita umumkan,"‎ kata Agus di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Tiru SBY, Bu Mega Bakal Turun Gunung Menangkan Gus Ipul-Mbak Puti

Konfrontasi - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan turun langsung mengampanyekan jagonya di Pilkada Jatim 2018, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno atau Gus Ipul-Mbak Puti.

Bu Megawati pengin all out membujuk warga Jatim mencoblos kandidat nomor 2 tersebut.

“Ketua Umum kami, ibu hajah Megawati Soekarnoputri, insyaallah akan turun kampanye untuk Gus Ipul-Mbak Puti,” kata ujar Ketua Tim Internal PDI Perjuangan untuk Pemenangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, Ahmad Basarah, Minggu (11/3/2018).

10 Parpol Peserta Pemilu 2019 Dapat Dana Rp1,085 Miliar

Konfrontasi - Sebanyak 10 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menerima dana hibah dari pemkab setempat sebesar Rp1,085 miliar.

“Ada 10 parpol yang akan mendapatkan dana hibah, sedangkan empat partai lainnya belum mendapat dana hibah karena partai baru,” kata Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari, Suparjono di Muarabulian, Minggu (4/3/2018).

Dikatakannya, setiap partai politik akan menerima dana sesuai dengan jumlah perolehan suara partai pada Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Perbedaan jumlah peneriaman dana hibah tersebut dilihat dari berapa besar jumlah suara dan kursi dewan perwakilan rakyat pada partai politik tersebut.

“Artinya semakin besar dan banyak jumlah suara maka semakin besar dana hibah yang akan di peroleh partai politik,” kata Suparjono.

Dari 10 partai politik yang menerima dana hibah tersebut, ada tiga parpol yang mendapat dana tertinggi dilihat dari jumlah suara dan perolehan kursi.

Puluhan Ribu Warga Blitar Berpotensi Golput

Konfrontasi - Sedikitnya 27 ribu warga Kabupaten Blitar terancam kehilangan hak pilih dalam Pilgub Jawa Timur tahun ini. Mereka diketahui belum mengikuti pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dilaksanakan KPU setempat. Jika tidak tertangani dengan segera tingkat partisipasi Pilgub Jatim di Kabupaten Blitar akan merosot. Puluhan ribu warga akan menjadi golput (golongan putih) secara teknis. 

Disdukcapil Sulsel Kelabakan Lakukan Perekaman E-KTP

Konfrontasi - Jelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 Juli 2018 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil) nampak masih kelabakan dalam melakukan perekaman daftar pemilih.

Ardiles Seggaf, Selaku Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Provinsi Sulsel, membeberkan alasan belum rampungnya perekaman KTP Elektronik sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018, bisa rampung sebanyak 100 persen. Selain itu alat dan fasilitas yang telah disiapkan sendiri sudah banyak yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini rusak.

"Kita masih terkendala dalam proses perekaman menjelang pemilihan kepala daerah, lantaran beberapa alat yang digunakan hampir 50 persen masih mengalami kerusakan. Bahkan kami terus berupaya melakukan perekaman hingga target yang telah ditetapkan. Namun kami belum bisa memberikan garansi untuk pilpres sendiri mencapai 100 persen pada akhir bulan Desember mendatang," kata Ardiles, Jumat (2/3/2018).

Untuk mentaktis permasalahan dilapangan, Ardiles mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data aktual daftar pemilih tetap (DPT) tetap yang akan memilih pada pesta demokrasi. Tercatat sedikitnya daftar pemilih penduduk potensial (DP4) dan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), sebanyak 6,7 juta yang melakukan perekaman.

"Untuk wajib pilih yang tercatat sedikitnya 9,4 juta penduduk Sulsel yang seharusnya memiliki KTP dan 6,7 juta penduduk yang telah terdaftar. Karena mayoritas penduduk kita yang ada di Sulsel adalah sebagai perantau. Problem perekaman ini kemudian masih menjadi kendala bagi mereka padahal kami memiliki cara yang tepat untuk melakukan perekaman melalui situs online," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan, hingga pertengahan bulan Februari ini, total data warga yang sudah melakukan perekaman sekitar 85 persen. Dan sampai saat ini proses perekaman masih berlangsung.

"Yang pasti kita harus capai target 100 persen agar capaian pemilih juga bisa lebih meningkat. Tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga kuantitas," ungkap Sukarniaty.

KPK Diminta GOROK Usut Tuntas Korupsi Kepala Daerah Jelang Pilkada

Konfrontasi - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Ogah Korupsi (Gorok), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut praktek korupsi yang melibatkan kepala daerah jelang Pilkada serentak.

“Usut tuntas aktor di balik praktek suap dan korupsi yang menjadi tersangka dalam OTT (operasi tangkap tangan) kepala daerah, serta keterkaitan praktek tersebut dalam pusaran pilkada,” kata juru bicara GOROK, Budi ketika menyampaikan aspirasinya di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Pages