Pilkada Serentak

Cegah Korupsi, KPK Bakal 'Pelototi' Pilkada Serentak

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengawasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015 untuk mencegah korupsi ketika peserta Pilkada terpilih menjadi kepala daerah.

"Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, salah satunya dikarenakan tingginya biaya yang diperlukan untuk mengikuti ajang demokrasi ini," kata Komisioner KPK Adnan Pandu Praja di Bandung, Jabar, Jumat.

Ia menuturkan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah menjadi celah bagi  pejabat negara untuk korupsi.

Biaya Pilkada Serentak Ternyata Lebih Tinggi, Apa Kata KPU?

KONFRONTASI-Anggaran pilkada serentak ternyata lebih mahal dari pilkada sebelumnya. Hal tersebut tentu saja menuai kritik dari banyak kalangan. Namun kritik tersebut ditanggapi santai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik.

Menurutnya, pihak-pihak yang mengaku kecewa terhadap tingginya anggaran pilkada, sebaiknya membaca undang-undang dengan baik. Karena hanya dengan membaca UU, akan mengetahui apa yang menjadi penyebab tingginya anggaran pilkada terjadi.

Bengkalis Siap Sukseskan Pilkada Serentak

Konfrontasi - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa pihaknya siap menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember 2015.

"Kami mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, dari segi dana Bengkalis sudah siap. Begitu juga dengan dukungan aparatur untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pelaksanaan Pilkda serentak ini," kata Bupati Bengkalis, melalui Kepala Bagian Humas Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, Senin (4/5).

Parpol Tak Siap Hadapi Pilkada Serentak

KONFRONTASI - Ternyata, Partai Politik belum siap menghadapi pilkada serentak 2015.  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung jika pemerintah mengundurkan jadwal pilkada serentak ke 2016.

"Karena memang partai-partai belum siap, tata kelola pemerintahan kita di daerah juga belum siap. Kalau mau jujur pemilu kemarin banyak masalah sehingga pilkada serentak ini harus matang," ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Utara Jafar Alkatiri ketika dihubungi Sindonews, Senin (12/1/2015).

Pilkada Serentak Hemat Anggaran

KONFRONTASI - Sistem pemilihan kepala daerah bisa menghemat anggaran. "Penghematan anggaran dalam pemilihan kepala daerah bisa saja dilakukan dengan pilkada serentak, karena itu DPR harus melakukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pilkada tersebut," kata Pengamat sosial dan politik Anak Agung Gede Putra Arjawa di Denpasar, Selasa (9/9).

Hal itu dikatakan Putra Arjawa menyikapi sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin merevisi rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah agar dilakukan oleh DPRD setempat.

Pages