Pilkada Serentak

Jaga Netralitas ASN, Kepala Dinas Lapor ke Bawaslu Nunukan Nomornya Diretas untuk Kampanye

Konfrontasi - Seorang kepala dinas di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara berinisial FA mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan. Ia melaporkan dugaan peretasan nomor ponselnya yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.

Orang tak bertanggung jawab itu mengampanyekan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menggunakan nomor ponsel itu. Ia mengunggah foto dan video pasangan calon di grup aplikasi pesan instan WhatsApp.

Kapolri Instruksikan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Kecuali yang Lakukan Ini

Konfrontasi - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram khusus untuk menjaga netralitas Polri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Telegram dengan ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020 itu memuat tentang penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Pilkada Serentak 2020 di Era New Normal, Bawaslu: Potensi Politik Uang Semakin Marak

Konfrontasi - Politik uang dan mahar politik berpotensi marak terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Apalagi, pesta demokrasi di 270 daerah itu digelar di tengah pandemi virus Covid-19 yang berdampak ke sejumlah sektor seperti ekonomi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo menyebut, jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada 2020 sebenarnya tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya.

Pilkada Serentak 2020 di Era New Normal, Bawaslu: Potensi Politik Uang Semakin Marak

Konfrontasi - Politik uang dan mahar politik berpotensi marak terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Apalagi, pesta demokrasi di 270 daerah itu digelar di tengah pandemi virus Covid-19 yang berdampak ke sejumlah sektor seperti ekonomi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo menyebut, jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada 2020 sebenarnya tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya.

2 Penyebab Ketua KPU Pesimis Pilkada Serentak Bisa Digelar 9 Desember 2020

Konfrontasi - Ketua KPU Arief Budiman menyangsikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa digelar 9 Desember 2020. Alasannya, belum dapat dipastikan pandemi Covid-19 akan selesai. Kedua, pemerintah tidak juga mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang. Padahal sudah mendekati akhir April 2019.

"Problemnya tak ada yang bisa pastikan kapan Covid-19 kelar dan kapan Perppu keluar. KPU sudah buat targetnya, April harus sudah keluar kalau mau dilaksanakan Desember," ujar Arief dalam web diskusi, Minggu (19/4/2020).

Dominasi Senyap Parpol Islam di Pilkada Serentak

Oleh Fitriyan Zamzami*

 

Partai-partai berbasis massa Islam secara kumulatif banyak memenangkan pasangan calon yang diusung maupun didukung dalam perhelatan pilkada serentak 2018, terutama di tingkat pemilihan gubernur. Sejumlah kader parpol berbasis massa Islam, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur, juga berhasil unggul merujuk hitung cepat.

Ganjil Genap Pilkada Serentak 2018

Oleh: Hanif Kristianto
Analis Politik dan Media

Pesta pora demokrasi di Indonesia memasuki fase baru. Gegap gempitanya mengalahkan piala dunia. Dana yang dihabiskan triliunan rupiah. Kursi kepala daerah diperebutkan anak bangsa. Partai politik berlomba mengunggulkan jagoannya. Rakyat pun larut sebagai pendukungnya. Pun rakyat ada yang diam dan adem ayem. Ada juga yang marah dan beringas tatkala jagoannya kalah. Itulah potret pilkada dan pemilihan dalam politik demokrasi.

Pages