Pilkada Serentak

Tak Ingin ada Klaster Baru Selama Libur Akhir Tahun, DPRD Jateng Desak Ganjar Lakukan Ini

Konfrontasi - Menyikapi perkembangan terakhir sebaran Covid-19 di Jawa Tengah, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto minta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo lebih fokus waktu dan perhatiannya di Jawa Tengah dalam menekan penyebaran Covid-19. Dia berharap munculnya klaster baru di SMK Negeri Jateng bisa dijadikan pelajaran.

Waktu Kampanye Berakhir, Bawaslu Tertibkan APK Hingga Patroli Medsos

Konfrontasi - Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 resmi berakhir pada 5 Desember, dan memasuki masa tenang 6-8 Desember. Untuk itu, tak diperkenankan segala bentuk kampanye baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

"Mulai hari ini sudah memasuki masa tenang. Banyak hal dilakukan pengawas di masa tenang," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Rofiudin, Minggu (6/12/2020).

Pilkada Serentak KPU Perbolehkan Konser, Ini Kata Menkopolhukam

KONFRONTASI  -   Menteri  Koordinator Politik Hukum dan HAM ( Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan  tengah menggodok ulang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2020. Bekas Ketua MK ini mengatakan, dalam dua hari kedepan akan menyesuaikan peraturan Pilkada agar tidak bertentangan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Polisi Tangkap 5 Orang dari 7 Pelaku Penusukan Pendukung Cawalkot Makassar di Palmerah

Konfrontasi - Jajaran Polda Metro Jaya menangkap lima dari tujuh orang yang terlibat dalam kasus penusukan terhadap MM (48) di Jalan Tentara Pelajar Raya, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Polisi mengatakan, kasus penusukan yang terjadi pada 7 November 2020 itu terkait dengan persaingan pada Pillkada Kota Makassar 2020.

Lima orang yang telah ditangkap yakni F (40), MNM (50), S (51), AP (46), dan AR (39). Dua orang lainnya, yaitu R dan JH, masih dalam pengejaran polisi.

Bila Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Dilanjutkan, ICW: Presiden Jokowi Mengabaikan Keselamatan Masyarakat

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020, karena pandemi covid-19 semakin parah.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyebut, Jokowi semestinya memiliki alasan kuat untuk menunda sementara Pilkada 2020. Apalagi, penyebaran virus covid-19 dan masyarakat yang terjangkit positif setiap harinya terus meningkat.

Respon Tegas Pernyataan Mendagri, Rizal Ramli: Risiko Kematian Covid Besar. Utamakan Kemanusian, Ingat Pancasila !! Jangan Pidato Doang. Undur

Konfrontasi - Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada.

Instruksi AHY untuk Cakada dari Demokrat: Disiplin Protokol Covid-19

Konfrontasi - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kadernya yang menjadi calon kepala daerah (cakada) disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020. Perintah itu sebagai upaya menghindarkan munculnya klaster baru di Pilkada.

AHY menyampaikan perintah itu saat memberikan pidato pada Perayaan HUT ke-19 Partai Demokrat yang disiarkan di salah satu TV swasta, Jumat (25/9/2020).

Sindir Kelompok Kumpul Ramai-ramai Demi Birahi Politik, Ini Komentar Najwa Shihab vs Luhut

Konfrontasi - Najwa Shihab mencecar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Mata Najwa yang disiarkan secara langsung di Trans7, Rabu malam (23/9/2020) lalu.

Awalnya, Luhut menyindir kelompok yang sering kumpul ramai-ramai untuk menyuarakan birahi politiknya. Meski tak menyebut nama kelompok itu, Luhut diduga menyindir para tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Luhut meminta agar kelompok tersebut menahan diri sampai krisis pandemo Corona berakhir.

PBNU Tegas Minta Pemerintah dan Parlemen Tunda Pilkada Serentak 2020 dengan Alasan Ini

Konfrontasi - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan parlemen untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

“Meminta kepada KPU RI, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam siaran persnya, Minggu (20/9/2020).

Pages