Pilkada Serentak

Bila Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Dilanjutkan, ICW: Presiden Jokowi Mengabaikan Keselamatan Masyarakat

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020, karena pandemi covid-19 semakin parah.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyebut, Jokowi semestinya memiliki alasan kuat untuk menunda sementara Pilkada 2020. Apalagi, penyebaran virus covid-19 dan masyarakat yang terjangkit positif setiap harinya terus meningkat.

Respon Tegas Pernyataan Mendagri, Rizal Ramli: Risiko Kematian Covid Besar. Utamakan Kemanusian, Ingat Pancasila !! Jangan Pidato Doang. Undur

Konfrontasi - Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada.

Instruksi AHY untuk Cakada dari Demokrat: Disiplin Protokol Covid-19

Konfrontasi - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kadernya yang menjadi calon kepala daerah (cakada) disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020. Perintah itu sebagai upaya menghindarkan munculnya klaster baru di Pilkada.

AHY menyampaikan perintah itu saat memberikan pidato pada Perayaan HUT ke-19 Partai Demokrat yang disiarkan di salah satu TV swasta, Jumat (25/9/2020).

Sindir Kelompok Kumpul Ramai-ramai Demi Birahi Politik, Ini Komentar Najwa Shihab vs Luhut

Konfrontasi - Najwa Shihab mencecar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Mata Najwa yang disiarkan secara langsung di Trans7, Rabu malam (23/9/2020) lalu.

Awalnya, Luhut menyindir kelompok yang sering kumpul ramai-ramai untuk menyuarakan birahi politiknya. Meski tak menyebut nama kelompok itu, Luhut diduga menyindir para tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Luhut meminta agar kelompok tersebut menahan diri sampai krisis pandemo Corona berakhir.

PBNU Tegas Minta Pemerintah dan Parlemen Tunda Pilkada Serentak 2020 dengan Alasan Ini

Konfrontasi - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan parlemen untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

“Meminta kepada KPU RI, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam siaran persnya, Minggu (20/9/2020).

Paslon Banyak Positif Covid-19, Perludem Harap Pilkada Serentak 2020 Tidak Jadi Cluster Baru

Konfrontasi - Kasus virus corona alias Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan untuk kasus meninggal akibat corona kian meningkat.

Seiring dengan hal tersebut, sebanyak 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota justru akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang.

Sementara di satu sisi banyak pasangan calon (paslon) kepala daerah yang terpapar Covid-19.

Jaga Netralitas ASN, Kepala Dinas Lapor ke Bawaslu Nunukan Nomornya Diretas untuk Kampanye

Konfrontasi - Seorang kepala dinas di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara berinisial FA mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan. Ia melaporkan dugaan peretasan nomor ponselnya yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.

Orang tak bertanggung jawab itu mengampanyekan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menggunakan nomor ponsel itu. Ia mengunggah foto dan video pasangan calon di grup aplikasi pesan instan WhatsApp.

Kapolri Instruksikan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Kecuali yang Lakukan Ini

Konfrontasi - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram khusus untuk menjaga netralitas Polri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Telegram dengan ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020 itu memuat tentang penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Pages