Pilkada

MK Tolak 30 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada

KONFRONTASI-Sebanyak 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diputus tidak diterima Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

MK Tolak Gugatan Pilkada Bengkulu yang Diajukan Agusrin-Imron

KONFRONTASI- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang dimohonkan Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno MK yang disiarkan langsung secara daring melalui kanal jejaring media sosial Youtube milik MK, Selasa petang.

Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

LSM LIRA Apresiasi Keputusan DKPP Terkait Penyelenggara Pilkada Kutai Kartanegara

KONFRONTASI -   Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan Keputusan terhadap 15 Penyelenggara Pemilu, Rabu (10/2/2021).

Dari 15 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 78 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah Peringatan (15) dan Peringatan Keras (8). Sedangkan 53 penyelenggara pemilu mendapat Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pilkada Kutai Kartanegara dalam Sorotan

KONFRONTASI- Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah merupakan sarana manifestasi wujud kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan indikator penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip Jujur dan adil,

Bahwa dengan tidak terpenuhinya prinsip Jujur dan adil berpotensi menjadikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah delegitimasi

Ketika KPU Surabaya Bungkam di Sidang MK

KONFRONTASI-Siang itu dalam sidang lanjutan untuk mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tampak jemu.

Tidak ada jawaban terhadap berbagai dalil yang dilontarkan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman.

Padahal hanya dalam sidang itu KPU Surabaya memiliki kesempatan untuk menjawab, menjelaskan atau membantah semua dalil pelanggaran yang disebut pasangan nomor urut 2 itu apabila perkara tidak lanjut ke pembuktian.

Nama Risma Ikut Terseret Dalam Sidang Sengketa Pilkada Surabaya

KONFRONTASI-Nama Menteri Sosial, Tri Rismaharini disebut-sebut dalam sidang perdana gugatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020 yang dilayangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02, Mahfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/1).

Tim kuasa hukum Mahfud-Mujiaman, Veri Junaidi, yang membacakan pokok permohonan gugatan, menyebutkan Risma diduga melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai wali kota Surabaya untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji.

Komnas HAM Soroti Ketiadaan Transparansi Petugas Pilkada yang Terpapar Corona

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti kurangnya transparansi penyelenggara pemilu terkait dengan petugas yang positif COVID-19 saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI Hairansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mencontohkan Ketua KPU Tangerang Selatan positif terpapar COVID-19 tetapi tidak diumumkan sebelum hari-H pemungutan suara.

Cagub Kalsel Denny Indrayana Curiga Terjadi Kecurangan di Pilkada

KONFRONTASI-Calon Gubernur di Pilkada Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana menduga ada sejumlah kecurangan dalam penghitungan suara. Dia curiga sejumlah anggota KPPS melakukan hal yang tidak semestinya.

Denny mengatakan saksinya kesulitan mendapatkan salinan hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Bahkan harus berdebat dulu dengan petugas di TPS.

Pages