Pilkada

Pilkada di Tengah Pandemi, Kesehatan Masyarakat Dipertaruhkan

KONFRONTASI-Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini bukan hanya pertaruhan elektoral, tapi juga menjadi pertaruhan kesehatan masyarakat. Sementara, penambahan anggaran yang dijanjikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) tak kunjung dicairkan.

Politik Uang Bisa Sembunyi di Balik Bantuan Corona Jika Pilkada Digelar Saat Pandemi

KONFRONTASI-KPK bicara soal risiko-risiko yang terjadi jika pilkada tetap dilakukan pada masa pandemi virus Corona (COVID-19). KPK menyebut program penanganan COVID-19 berpotensi dijadikan alat untuk politik uang.

"Risiko yang dihadapi, politik uang akan bersembunyi di program COVID-19," kata Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dalam diskusi bertema 'Menolak Pilkada di Tengah COVID-19: Perspektif Ancaman Politik Uang/Korupsi pada Pilkada 2020', Selasa (16/6/2020).

Ibadah Haji Saja Ditunda, Kok Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada?

KONFRONTASI-Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi II DPR dan penyelenggara pemilu menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember.

Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena Indonesia saat ini masih berjuang keluar dari pandemik Covid-19 yang masih terjadi.

Desakan untuk penundaan pilkada pada akhir tahun ini juga disampaikan oleh anggota Komite I DPD RI, Sultan Husain Alting Syah, senator asal Provinsi Maluku Utara.

Please, Jangan Manfaatkan Pandemi Corona untuk Ajang Pencitraan Demi Menangkan Pilkada

KONFRONTASI- Badan Pengawas Pemilu mengimbau kepada para bakal calon kepala daerah Pilkada serentak 2020 untuk mengedepankan sisi moral dengan tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai ajang pencitraan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Selasa, mencontohkan bakal calon yang melakukan upaya pencitraan diri dengan membantu sosialisasi, penyemprotan disinfektan atau tindakan serupa lainnya hanya karena pencitraan diri hendaknya dihentikan.

Penyaluran Bantuan Corona Jangan Sampai Ditunggangi Kepentingan Pilkada

KONFRONTASI- - Anggota DPR RI H Muhammad Nur mengajak semua pihak termasuk para kepala daerah agar benar-benar bekerja ikhlas dalam menghadapi pandemi COVID-19 termasuk dalam pengananan masyarakat terdampak.

"Bantuan untuk masyarakat terdampak yang telah dialokasikan anggaran besar oleh Pemerintah Pusat yang penyalurannya di daerah jangan sampai ditunggangi kampanye kepala daerah untuk kepentingan menghadapi Pilkada serentak tahu 2020," ucap politisi Partai Gerinda itu saat berada di Banjarmasin, Sabtu.

Pilkada Diundur, MK Lakukan Penyesuaian Regulasi Terkait Sengketa

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan penyesuaian regulasi penyelesaian sengketa setelah DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pemungutan suara pemilihan kepala daerah.

"Yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi berarti melakukan penyesuaian regulasi di Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada setelah KPU menetapkan dan mengumumkan hasil pilkada," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dilansir ANTARA, Rabu.

DPR: Pilkada Serentak Sepakat Digelar 9 Desember 2020

KONFRONTASI-Pemerintah dan DPR RI menyepakati gelaran Pilkada Serentak digelar akhir tahun 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Selasa (14/4).

Pages