Pilkada

Komnas HAM Rekomendasikan Pilkada Ditunda Hingga Pandemi Berakhir

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimungkinkan secara peraturan. Secara persyaratan juga memenuhi karena kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan, pilkada serentak di 270 daerah bisa ditunda dan dilanjutkan kembali ketika pagebluk sudah berakhir. Komnas HAM mengkhawatirkan terjadi penularan virus Sars Cov-II. 

Pilkada sebaiknya Ditunda, Banyak Masalah. LP3ES: 34 Juta Orang Bakal Terpapar Corona Jika Pilkada Tetap Digelar!.

KONFRONTASI- Tokoh nasional/Ekonom senior Rizal Ramli (RR)  sudah menghimbau agar pilkada ditunda karena krisis ekonomi dan Corona. Rizal mengatakan bahwa anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh yang kini banyak terkendala ketersediaan infrastruktur penunjang.  "Anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp15 triliun. KPU minta tambah Rp4,7 triliun. Total nyaris Rp20 triliun. Manfaatnya nyaris tidak ada karena hanya teruskan tradisi oligarki & KKN.

KPU Diminta Tangguhkan Konser Musik untuk Kampanye Pilkada

KONFRONTASI-Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangguhkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemi COVID-19.

"Walaupun konser musik, pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan warga," kata Zulfikar di Jakarta, Kamis.

Pilkada 2020 Berpotensi Jadi Ledakan 'Bom Atom' yang Mengerikan

KONFRONTASI-Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari menyebut bom waktu kasus COVID-19 bakal meledak jika Pilkada 2020 tak ditunda. Qodari mengungkapkan, jika tahapan kampanye nanti tetap dilakukan dengan tatap muka di 1.042.280 titik (asumsi 100 orang per-titik), maka potensi orang tanpa gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari nanti diperkirakan mencapai 19.803.320 orang.

Kasus Corona Melonjak, DPD Minta Tunda Pilkada Serentak

KONFRONTASI-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi menekankan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Ia meminta pemerintah menunda pilkada hingga tahun 2021.

"DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya," katanya dikutip Antara, Sabtu (12/9).

Mahfud: Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Harus Ditindak Tegas

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar aturan.

Demo Mahasiswa/Masyarakat Meminta Jokowi Turun/Mundur Bakal Terjadi dan itu Sah, Tidak akan Ditumpas sampai Pilkada 2020 Rampung

KONFRONTASI – Presiden Jokowi gagal  dan kian mengalami krisis kepercayaan dari rakyat dan pasar serta dunia internasional dimana 59 negara asing menolak WNI masuk negeri mereka.  Ngototnya Jokowi ajukan anaknya Gibran di Pilkada Solo dan menantunya Bobby di Pilkada Medan menambah kekecewaan dan kejengkelan rakyat pada  istana negara, selain buruknya ekonomi dan pandemic Corona.  Diprediksi, demo Mahasiswa/Masyarakat meminta Jokowi Turun/Mundur  bakal meledak tahun ini dan itu sah saja serta tidak akan Ditumpas sampai Pilkada 2020 rampung.

Rizal Ramli: Cukong dan Oligarki Bikin Kebobrokan Proses Demokrasi di era Jokowi

KONFRONTASI- Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli (RR) mengatakan proses pencalonan hingga pemilihan pemimpin terpilih yang ada di dalam struktural pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah sekarang ini disokong oleh cukong alias pemilik modal yang bersekutu dengan oligarki politik. 

Pages