Perppu

KONFRONTASI - Presiden SBY akan segera mengirimkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ke DPR. SBY mengatakan drafnya sudah rampung. "Juga barang kali sore atau malam hari saya kirimkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI setelah saya tandatangani," kata SBY di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu menjelang dini hari (1/10).

JAKARTA-Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengecam usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Selain dianggap tidak konsisten, Yani juga menilai rencana SBY membawa masalah baru bagi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jika diajukan, perpu akan dibahas pada masa sidang selanjutnya, yaitu ketika Jokowi memerintah. Di situlah problem baru akan dimulai karena Jokowi tidak setuju pemilihan oleh DPRD," kata Yani ketika dihubungi pada Selasa, 30 Oktober 2014.

Konfrontasi - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan UU Pilkada harus dikaji secara mendalam.

KONFRONTASI - Alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkada langsung masih belum jelas. Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan saat ini tidak ada sesuatu atau kondisi yang genting sehingga memaksa Presiden SBY untuk mengeluarkan Perppu.

KONFRONTASI - Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh tidak gembira terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Pilkada. "Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada Perppu itu," kata Surya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Menurut dia, upaya pemerintah mengeluarkan Perppu tidak perlu jika sejak awal SBY bisa mengonsolidasikan partainya.

KONFRONTASI - Sikap dan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu untuk mengganti UU Pilkada makin membinggungkan rakyat.

Menurut Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bisa diterbitkan, jika situasi sedang genting atau mendesak.

"Apakah situasi sekarang itu genting dan mendesak akibat UU Pilkada?" kata Tantowi Yahya Selasa 30 September 2014 malam.

KONFRONTASI - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menganggap lucu rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.

"Kami ketawa dan kaget. Kan lucu," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Sebab, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) itu adalah gagasan Presiden SBY. "Mendagri mewakili beliau. Masa beliau mau batalkan produk beliau sendiri," kata adik kandung Prabowo Subianto itu.

KONFRONTASI - Mantan Presiden BJ Habibie tak banyak komentar mengenai rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pengesahan UU Pilkada oleh Paripurna DPR yang pada akhirnya memutuskan pilkada melalui DPRD.

"Perppu-nya itu baik," kata Habibie saat menghadiri pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

JAKARTA- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebutkan tidak ada kegentingan memaksa bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan perppu atas Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kami di Koalisi Merah Putih (KMP) menilai tidak ada yang genting dan mendesak," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).

Menurutnya wajar, jika ada yang menolak dan menerima suatu undang-undang. "Ini tidak terjadi anarkis, dan membahayakan negara tidak ada kok," ujarnya.

KONFRONTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap bermain pencitraan terkait Perppu Pilkada. Namun Partai Demokrat membantah keputusan SBY mengeluarkan Perppu Pilkada, demi memulihkan citra yang belakangan menjadi pembicaraan publik.

"Siapa yang memutarbalikkan fakta, kan pak SBY menginginkan pilkada langsung dan bentuk perppu ini adalah konsistensi beliau dalam memperjuangkan pilkada langsung," kata Nurhayati seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Holten Sultan, Jakarta, Selasa.