Perppu

Untuk Anulir Pilkada Tak Langsung, SBY Keluarkan 2 Perppu

JAKARTA, KONFRONTASI — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.

"(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pakar Hukum: Presiden SBY Mempermalukan Lembaga Sendiri

KONFRONTASI - Pakar hukum tata negara Universitas Andi Djemma Palopo, Sulsel, Prof Lauddin Marsuni mengatakan Perppu pengganti sementara UU Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tepat menurut kaidah hukum. Menurutnya Perppu baru dikeluarkan jika dalam keadaan genting

"Menurut pandangan saya saat ini negara tidak dalam ikhwal kegentingan yang memaksa, karena warga negara yang dirugikan hak konstitusional dapat menggunakan prosedur judicial review ke MK," kata Lauddin di Makassar, Kamis 2 Oktober 2014.

SBY Siap Tanggung Risiko Politik Terkait Perppu

KONFRONTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari bahwa ada risiko politiknya dalam menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Pilkada.

"Saya menyadari bahwa penerbitan Perppu ini ada risiko politiknya, karena memerlukan persetujuan DPR RI," ujar Presiden SBY saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/10/2014) malam.

Tetapi, dia mengaku wajib mengambil risiko itu untuk menegaskan perjuangan bersama dengan rakyat, serta guna menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Margarito Kamis: Perppu Hanya Sekedar Menghibur Kawan-kawan Pendukung Pilkada Langsung

KONFRONTASI - Pakar Hukum Ilmu Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Margarito Kamis mengatakan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dikeluarkan Presiden SBY hanya sekedar menghibur publik yang mendukung Pilkada secara langsung.

Menurutnya, Presiden mengerti bahwa baik mengusung Pilkada melalui secara langsung atau melalui DPRD keduanya tidak bertentangan dengan konstitusi.

Jawab Kemarahan Rakyat, SBY Terbitkan Dua Perppu

KONFRONTASI - Guna mengubah pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya secara resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dua Perppu yang baru saja ditandatangani SBY lantaran kuatnya penolakan di kalangan masyarakat terkait disahkannya Undang-Undang Pilkada oleh DPR, Jumat, 26 September 2014 lalu.

Jika Perppu Ditolak Maka Ada Peluang Membatalkan UU Pilkada

Konfrontasi - Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang akan diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang membatalkan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah, meskipun kelak ditolak DPR.

"Kalau ditolak kita masih punya peluang membatalkan UU Pilkada," kata Refly di Jakarta, Kamis (2/10).

Mayoritas Responden LSI Dukung SBY Keluarkan Perppu

KONFRONTASI - Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas respondennya mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluarkan perppu pilkada langsung. “Mereka yang mendukung sangat mayoritas. Sebesar 75,2 persen publik menyatakan setuju dengan rencana Presiden SBY itu. Hanya 19,4 persen yang menyatakan tidak setuju dan sisanya 5,4 persen yang tidak menyatakan pilihannya,” ujar peneliti LSI Fitri Hari di Jakarta, Kamis (2/10).

Jika Perppu Ditolak, Pemerintah Telah Siapkan Obsi Lain

Konfrontasi - Pemerintah telah menyiapkan opsi lain jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada ditolak oleh DPR RI, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (2/10).

"Sebelum Perppu itu terbit, tentu kami sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Yang pasti, Perppu itu secara subyektif menjadi hak Presiden dan secara obyektif ada di DPR. Biarlah obyektif DPR itu kita lihat nanti setelah Perppu terbit," kata Gamawan.

SBY Didesak agar Tidak Keluarkan Perppu Pilkada

JAKARTA- Rencana Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai akan dikecam banyak pihak. Sebab, rencana dikeluarkannya perppu itu kurang tepat. Dia didesak agar tak membuat Perppu karena bisa jadi  kontroversi dan bumerang.

Salah satunya Dewan Pakar The Founding Fathers House (FFH) Jack Yanda Zaihifni Ishak. Dia menilai, dikembalikannya pemilihan kepala daerah lewat DPRD sudah tepat. Karena, kepala daerah yang dipilih langsung banyak terjerat kasus korupsi.

Pages