Perppu

KONFRONTASI - Juru Bicara (Jubir) Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya membenarkan  pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang  mengakui bahwa partainya punya kesepakatan dengan KMP. Dimana Demokrat mendukung paket pimpinan DPR dari KMP dan KMP akan mendukung Perppu Presiden SBY terkait UU Pilkada. KMP sendiri, mengakui adanya kesepakatan tersebut. "Politik itu kan negosiasi. Jadi, kita tidak bisa menampikan hal itu (kesepakatan KMP dengan PD)," kata Tantowi Yahya kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 6 Oktober 2014.

KONFRONTASI - Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Twitter bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) telah sepakat mendukung Perppu Pilkada semakin menunjukkan Partai Demokrat bagian tak terpisahkan dari koalisi Prabowo.

"Ada agenda politik lain di balik keterusterangan SBY," katanya, Senin 6 Oktober 2014 malam.

KONFRONTASI- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 yang direken Presiden SBY bakal jadi bola panas.. Tak lama lagi akan dikirim ke DPR. Perppu Pilkada ini memiliki implikasi politik yang kontekstual dengan konstalasi politik mutakhir.

Ibarat bola, Perppu Pilkada bisa menendang kemana-mana, liar sifatnya. Kalangan Senayan beragam komentarnya. Meski pasca-pemilihan pimpinan DPR beberapa waktu lalu, soal Perppu Pilkada para politisi Senayan kian hati-hati meresponsnya.

KONFRONTASI-Pengamat politik pemerintahan Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai, nampaknya Koalisi Indonesia Hebat agak trauma terhadap Demokrat setelah aksi walk out anggota fraksi partai besutan SBY itu saat sidang paripurna guna memutuskan opsi Pilkada langsung atau tidak langsung.

"Ada persoalan psikologi, takut dikerjain tapi bukan berarti mereka (berhenti dekati Demokrat), karena ada kepentingan jangka panjang," kata Idil dalam diskusi mingguan di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).

KONFRONTASI - Presiden SBY kembali menjadi sasaran kritik terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Pengamat hukum Abdul Fickhar Hadjar mengatakan Perp tersebut tak tak berguna lagi. Sebab, Perppu itu masih akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemungkinan besar ditolak Koalisi Merah Putih (KMP) yang jumlah anggotanya 57% suara.

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin telah mengeluarkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Menanggapi hal tersebut, Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai apa yang dilakukan SBY tersebut sebatas hanya pemoles untuk menutup rasa malu.

KONFRONTASI-Fraksi Partai Demokrat akan memperjuangkan agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang ditandatangani Presiden Yudhoyono Kamis malam bisa disetujui oleh DPR RI.

"Tentu pertama akan mengajak fraksi-fraksi yang memang sudah sama ingin pilkada langsung, ada 4 fraksi (PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem)," kata politisi Partai Demokrat, Saan Mustofa, di Jakarta, Jumat.

KONFRONTASI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa berjalan walaupun Presiden Susilo Bamabng Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.

"Masih bisa berjalan karena UU tersebut sudah punya nomor, sedangkan Perppu nomor 1 tahun 2014 itu masih menunggu persetujuan DPR," kata Mahfud kepada Antara di Jakarta, Jumat.

KONFRONTASI - Guna mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang harus menerbitkan perpu. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, perpu yang ditandatangani SBY tidak perlu mendapat apresiasi berlebihan. "Terlepas bahwa suka atau tidak, tindakan untuk menerbitkan perpu harus diambil SBY. Tapi, dengan demikian tidak membuat SBY menjadi pahlawan," kata Titi mengutip Tempo, Jumat, 3 Oktober 2014.

KONFRONTASI - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby mengatakan publik akan merespon positif langkah Presiden SBY mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena, sebelumnya mereka menganggap SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas lolosnya UU Pilkada dengan sistem tidak langsung atau melalui DPRD.

"Menghilangkan kesalahan SBY sebelumnya tidak. Tapi ini bisa menyelamatkan muka SBY," kata Adjie Jumat 3 Oktober 2014.