Perppu

KONFRONTASI - Wasekjen PAN, Muslim Ayub mengatakan partainya belum berubah pikiran untuk mendukung Perppu Pilkada. Pernyataan yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara otomatis yang menyebut PAN berkomitmen mendukung Pilkada langsung dimentahkan.

"Pada prinsipnya sekarang tetap mendukung Pilkada melalui DPRD, " Senin (8/12/2014).

JAKARTA-Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adrian Sopa menilai penolakan Partai Golkar terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah dapat melemahkan soliditas partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ia memprediksi, penolakan Golkar ini akan memicu perpecahan di KMP.

KONFRONTASI-Kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada langsung masih dianggap wajar oleh wakil ketua umum partai berlambang beringin, Ahmadi Noor Supit.

Anggota Fraksi Golkar di DPR itu mengatakan pernyataan SBY muncul sebelum adanya pembicaraan mendalam di DPR terkait Perppu yang diterbitkan SBY saat menjadi presiden lalu. Supit juga menepis adanya potensi perpecahan Koalisi Merah Putih (KMP).

JAKARTA-Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar salah satunya mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Keputusan ini sama saja menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam masa sidang ke depan bakal dibahas di DPR. Dua pilihan keputusan yang diambil parlemen, menerima atau menolak Perppu.

KONFRONTASI - Calon Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjajanto berharap, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mencari solusi politik supaya segera menjalankan fungsinya.

"Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera mencari solusi politik, sehingga pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa menjalankan peran masing-masing," kata Andi di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

KONFRONTASI - Menanggapi rencana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang akan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk menggantikan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Wapres JK menegaskan Jokowi tidak bisa seenaknya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Saya kira kita tidak boleh obral, itu Perppu," kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

KONFRONTASI - Karena merasa gagal merebut kursi pemimpin DPR, Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya, Romahurmuzy  mendesak pemerintah Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) guna menetralisir situasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, aat ini terjadi situasi yang abnormal di parlemen. Pasalnya, ada upaya pemaksaan terhadap sesuatu yang tidak sah karena menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan jumlah anggota yang tidak kuorum.

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai cara Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi pelajaran buruk.

Jika semudah itu menerbitkan Perppu, menurut Jimly, bisa saja presiden selanjutnya pengganti SBY, mengeluarkan perppu hanya untuk membunuh seorang wartawan.

KONFRONTASI - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta semua pihak khususnya para elite politik agar patuh terhadap Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, Perppu merupakan sarana penting dari hak kontitusi Presiden SBY dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pilkada berikut penyelenggaranya.

"Akan aneh kalau ada yang melawan Perppu ini," kata Hadar di akarta, Selasa (14/10/2014).

KONFRONTASI - Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, ahkamah Konstitusi akan tetap menyidangkan gugatan uji materi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Persidangan tetap digelar karena perkara tersebut sudah teregistrasi.

"UU yang jadi obyek permohonan telah dibatalkan melalui Perpu. Namun, kita akan tetap menjalankan sidang," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 6 Oktober 2014