Perppu

Perppu Perlindungan Anak Dinilai Tak Cukup Lindungi Anak dan Emosional

KONFRONTASI - Lembaga kajian hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak cenderung emosional.

Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, kebijakan itu tidak berdasar pada perumusan hukum rasional dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menristekdikti Tunggu Perppu Produksi Microchip Anti-Predator Seks Secara Massal

Konfrontasi - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan produksi secara massal microchip yang akan dipasang untuk membatasi gerak pelaku kejahatan seksual kepada anak masih menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Usai menutup Raker Kopertis X, di Jambi, Sabtu (21/5) malam, Nasir mengatakan taman teknologi Politeknik Negeri Batam sudah bisa memproduksi microchip itu.

Surya Paloh Menilai Perppu Soal Pilkada Belum Perlu

Konfrontasi - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai Presiden Joko Widodo belum perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada meski tujuh daerah terancam tak mengikuti pilkada lantaran hanya memiliki calon tunggal.

"Kalau baru tujuh, delapan daerah belum perlu. Perppu perlu dikeluarkan kalau sudah 81 daerah dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak," kata Surya usai membuka Sidang Pleno Istimewa terkait Pilkada di DPP Partai NasDem, Senin (10/8).

KPU Pastikan Presiden tidak Akan Keluarkan Perppu

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015.

"Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (5/8).

Pihaknya turut serta menghadiri rapat konsultasi antara Presiden, Wakil Presiden dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor.

Menteri Tedjo: Perppu Pilkada Terserah Jokowi

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan, pemerintah akan membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada dalam rapat khusus.

"Nanti akan dirapatkan, perlu tidaknya (perppu). Tetapi kami sudah menyiapkan draft perppu. Nanti terserah Presiden akan dikeluarkan atau tidak," kata Tedjo seusai membuka Konferensi Kepolisian Asean di kawasan Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015).

Bila Jokowi Terbitkan Perppu: Akan Banyak Politisi Dompet Gendut yang Borong Parpol

KONFRONTASI - Presiden Jokwoi tidak perlu mengeluarkan Peratuan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menyangkut calon tunggal dalam Pilkada serentak karena langkah itu dinilai Totok berbahaya.

Demikian dikatakan Ketua DPP PAN Totok Daryanto di Jakarta, Selasa (4/8).

"Presiden sebaiknya tidak menerbitkan Perppu terkait bolehnya calon tunggal lawan bumbung kosong," kata Totok

Pengamat: Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu Pilkada Serentak

KONFRONTASI - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai Pemerintah belum perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada. Karena, hal itu akan berdampak hingga pilkada berikutnya.

"Karena kalau Perppu itu dikeluarkan maka tidak hanya pilkada 2015 saja yang berdampak tetapi juga pada pilkada berikutnya lagi sampai akan adanya revisi UU," katanya Sabtu 1 Agustus 2015.

Kata Wapres JK, Perppu ISIS Tak Perlu

KONFRONTASI - Guna menangkal penyeberan dan keterlibatan WNI dalam gerakan Negara Islam irak Suriah (ISIS), Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap  tak perlu dengan perppu. 

"Tidak perlu pakai perppu untuk itu. Pakai undang-undang yang ada saja," ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (26/3).

Sebelumnya, sejumlah menteri seperti menilai upaya untuk menangkal ISIS tidak cukup hanya dengan UU Antiiteror. Menkumham Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno merasa perlu ada perppu untuk mengatur lebih rinci larangan terkait ISIS.

KMP Tak Akan Boikot Perppu Pimpinan KPK

Konfrontasi - Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat tidak akan memboikot Perppu tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK dan pengajuan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dari Presiden Joko Widodo.

"KMP meskipun tidak puas pada keputusan Menkumham soal perselisihan internal Partai Golkar dan PPP tapi tetap harus berpikir rasional agar pemerintahan berjalan baik," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/3).

Pages