KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) menjadi undang-undang melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Oleh: AB Latif *
KONFRONTASI -
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan otoriter.
"Pemerintah harus punya ketegasan, bukan berarti diktator, kalau pemerintah kurang tegas lalu dianggap lemah. Ketegasan itu beda dengan diktator," sebut Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menanggapi polemik Perppu tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas), kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.
"Barusan saya tanya ke Presiden soal perppu ormas itu, dan jawaban Presiden kemungkinan besok akan disampaikan Pak Menkopolhukam," ujarnya kepada wartawan di lingkungan Istana Presiden, Jakarta, Selasa.
KONFRONTASI - Target pemerintah membubarkan HTI memang sudah tercapai. Dicabutnya status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tanggal 19 Juli kemarin, yang merujuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, membuat organisasi itu langsung bubar.
KONFRONTASI - Setiap orang ingin sukses. Namun bagi seorang Muslim, bukan sukses biasa dalam arti hanya sukses secara materi. Sukses yang dikejar seorang Muslim adalah sukses sejati, yakni sukses dunia dan akhirat.
Apakah kriteria sukses sejati itu? “Paling tidak ada enam kriteria sukses sejati, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Alquran, Surat Al-Mu’minun (surat ke-23) ayat 1-11,” kata Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS saat mengisi pembukaan pengajian guru dan karyawan Sekolah Bosowa Bina Insani (SBBI) di Bogor, Jumat (21/7).
Oleh: Denny JA (Pendiri LSI)
Bagaimanakah kelak sejarah akan mengenang Jokowi setelah terbitnya Perpu Ormas (Perpu No 2 tahun 2007)? Seandainya karena kemampuan politiknya Perpu Ormas ini lolos dari judicial review MK dan disahkan pula oleh DPR, akankah Jokowi dikenang sebagai strong leader yang tegas mengambil sikap di era kegentingan?
Ataukah Jokowi akan dikenang sebagai tokoh yang membalikkan Indonesia ke era “demokrasi seolah olah,” atau sebagai bapak anti hak asasi manusia?
Oleh: Suteki*
Sebutan anti Pancasila itu harus benar-benar fiks dan rigid. Tidak boleh "ngaret" sehingga benar-benar tepat untuk mendiagnosis pembubaran ormas tertentu. Meski disadari bahwa pembubaran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terbaik adalah membina, merangkul untuk mencegah tindakan radikalisme dan terorisme. Menggebuk, memukul hanya akan menyisakan dendam berkepanjangan.
KONFRONTASI - Pemerintah baru saja resmi menerbitkan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Langkah menerbitkan Perpu ini karena UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak relevan dalam menindak Ormas yang diduga bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Demikian disampaikan Sekjend Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Girindra Sandino melalui siaran pers yang dikirim kepada redaksi, Sabtu (15/7).
KONFRONTASI - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu.
Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.