26 January 2020

Perppu Ormas

ILUNI UI: Sejak Perppu Ormas Diterbitkan, Demokrasi Indonesia Makin Hancur

KONFRONTASI - Pengesahan Perppu ormas menyebabkan aktivis ILUNI UI memutuskan akan melawan dan memimpin gerakan penyelamatan demokrasi Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam konferensi pers ILUNI UI di Bakoel Koffie Cikini, 10 November 2017. 

Pada momentum hari pahlawan 2017 tersebut Ikatan Alumni UI (ILUNI) 21 Juli secara resmi mengajukan gugatan hukum ke PTUN atas dibubarkannya badan hukum dari ILUNI UI tersebut. 

UU Ormas Berpotensi Belenggu Kebebasan Berpendapat

KONFRONTASI-Disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang dapat membelenggu kebebasan masyarakat, terutama Ormas, dalam menyampaikan pandangan dan sikapnya.

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) MPR RI, Ali Taher Parasong, mengatakan hal itu pada diskusi "Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dalam Demokrasi Pancasila" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Pengamat: PAN Peduli Umat Terkait Perppu Ormas

KONFRONTASI - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Aswar Hasan menilai sikap PAN yang tegas menolak Perppu Ormas menunjukkan bahwa koalisi PAN dengan pemerintah bukan koalisi permanen tanpa reserve. Terutama berkaitan dengan sikap pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan umat. "Ini artinya PAN masih menunjukkan kepedulian dengan umat", kata Aswar.

Kemerdekaan Berserikat Tidak Bisa Hanya Dengan Kata Tolak Perppu Ormas

Oleh: Ferdinand Hutahaean

Gerindra Pesimis Perppu Ormas Bakal Direvisi di 2017

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pemisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang direvisi pada 2017.

"Saat ini sudah November dan anggota DPR RI masih reses. Masa persidangan berikutnya, sangat singkat hanya sebulan sampai pekan ketiga Desember. Setelah itu reses lagi sampai Januari 2018," kata Ahmad Riza Patria, pada diskusi "Perppu Ormas: Revisi Total atau Terbatas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Mahfud Anggap Positif Revisi UU Ormas

KONFRONTASI-Pakar hukum tata negara, Prof Dr Mahfud MD, menilai positif inisiatif revisi UU Organisasi Kemasyarakatan hasil dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017.

Ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat, Mahfud, mengatakan, jika nanti UU Ormas itu direvisi, diharapkan bisa memberikan jaminan prosedur formal pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

"Soal ada perubahan, saya kira itu boleh-boleh saja, itu biasa saja. Ada revisi, buat yang baru dan sebagainya. Menurut saya, itu positif, agar negara hukum lebih terjamin prosedur formalnya," ujar Mahfud, Senin.

Menurut Mahfud, perdebatan yang terjadi selama ini adalah terkait dengan apakah ormas yang tidak sesuai dengan ideologi negara dibubarkan terlebih dahulu, kemudian di bawa ke pengadilan. Atau, pemerintah yang membawa ke pengadilan dan pengadilan yang membubarkan.

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU.

Dengan disahkannya UU tersebut, lanjut Mahfud, maka perkara gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) akan gugur karena tidak ada lago objek sengketanya. MK akan mengeluarkan vonis bahwa permohonan tidak dapat diterima karena objek sudah tidak ada.

Mahfud mengatakan, jika nantinya UU tersebut dibawa ke MK untuk dilakukan judicial review dan dikabulkan, maka tidak akan menganulir keputusan sebelumnya karena putusan tersebut tidak bisa berlaku surut. Pemerintah sebelumnya menyusun Perppu tersebut untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Sekarang HTI sudah bubar berdasar UU yang berlaku sekarang, besok misalnya Desember 2017 UU ini dikabulkan oleh MK dinyatakan batal, HTI sudah bubar. Karena menurut UU tentang pembentukan peraturan perundangan itu tidak bisa pemberlakuan berlaku surut," ujar Mahfud.

MUI: Perppu Ormas Berpotensi Picu Konflik

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengomentari pengesahan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dapat memicu konflik.

"Di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik, baik konflik horisontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah," kata Zainut di Jakarta, Senin.

Ini Hasil Pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi di Istana

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan empat mata tersebut, disinggung soal Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi SP mengatakan, pertemuan itu berlangsung secara empat mata, yakni hanya dilakukan oleh Jokowi dan SBY, tanpa ada yang mendampingi. Ada beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan itu.

Perppu Ormas jadi UU: Mulai Sadarkan, Makanya Jangan Golput Lagi

Oleh : Acep Fathin Mulyana (Aktifis Pergerakan Kepemudaan Islam) 

PERPPU Ormas disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI lalu (24/10/17). 7 Fraksi menerima dan 3 Fraksi menolak. Lebih rincinya 314 org setuju, 131 tidak setuju. 

UU PERPPU Ormas Tegas Dibatalkan MK, Ini Alasannya.

Oleh: Prof.Refly Harun

 

Prof Refly Harun, Ahli hukum tatanegara pendukung setia Jokower, secara mengejutkan menolak Perppu Ormas yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.

Pages