Perppu KPK

Menyoal Perppu yang Tak Jadi

KONFRONTASI-Lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Ini peribahasa yang bukan saja berlaku dalam kaitan beda adat beda penghargaan, tetapi bisa juga nampaknya diperluas dengan lain situasi lain pula penyikapannya. 

Pengamat Sebut ICW Tidak Punya Kewenangan Terkait Menko Polhukam Mundur Menyangkut Perppu KPK

 

KONFRONTASI -   Mantan Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan lembaga negara serta tidak punya hak dan kewenangan meminta seorang menteri mundur dari jabatannya.

Itu menyusul sikap ICW yang menyebut Mahfud MD lebih baik mundur dari jabatan Menko Polhukam, jika dalam 100 hari pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi Tunggu Proses Uji Materi di MK Selesai

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan untuk saat ini dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Jokowi Abu-abu Soal Perppu KPK, Mahasiswa UIN Jakarta: Jangan Salahkan Kami Aksi Lagi

KONFRONTASI -   Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menilai sikap Presiden Joko Widodo tidak jelas dalam menyikapi desakan mahasiswa untuk segera menertibkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undangan (Perppu) tentang KPK.

Dalam hal ini mahasiswa UIN Jakarta terus mengawasi sikap pemerintah dalam menyambut desakan masyarakat soal pelemahan KPK.

Polisi Larang Demo, BEM SI akan Tetap Gelar Aksi Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

KONFRONTASI-Meski polisi telah melarang aksi demo hingga pelantikan presiden usai, namun BEM Seluruh Indonesia (SI) akan tetap kembali menggelar demo pada Kamis (17/10). Rencananya demo akan dipusatkan di depan Istana.

Menurut Koordinator BEM SI Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit (Abbas), tuntutan demo besok adalah mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. 

"Ya betul (mahasiswa berdemo di Istana), untuk besok kita fokus pada Perppu KPK," jelas Ketua BEM UNJ itu saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Soal Perppu KPK, Mahfud: Presiden Dilematis

KONFRONTASI-Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan berlaku pada Kamis 17 Oktober 2019. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU mulai berlaku 30 hari setelah disahkan. 

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, mulai Kamis 17 Oktober 2019, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku. 

Tolak Perppu KPK, BEM Jakarta Pilih Jalur Konstitusi

KONFRONTASI -  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menolak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR RI periode 2014-2019 dan memilih jalur konstitusi.

“Kami khawatir, narasi-narasi yang dibangun akan saling membenturkan antarlembaga negara, yang berakibat timbulnya kegaduhan politik,” kata Presiden BEM Universitas Mpu Tantular, Fauzi ditulis Sabtu (12/10).

Soal Perppu KPK, Pakar Tata Negara: Jokowi Jangan Mencla-mencle

KONFRONTASI-Guru besar hukum tata negara, Prof M Fauzan, meminta Presiden Joko Widodo jangan menjadi peragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK, menunggu judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tetap dengan UU KPK yang disahkan. 

M Fauzan awalnya melihat Jokowi tegas yaitu mendukung UU KPK, menolak Perppu KPK dan mendukung judicial review di MK. Tapi belakangan akan mempertimbangkan Perppu KPK setelah mengundang para tokoh ke Istana.

Guru Besar Hukum soal Perppu KPK: Jokowi Jangan Ragu-ragu

KONFRONTASI -   Guru besar hukum tata negara, Prof M Fauzan, meminta Presiden Joko Widodo jangan menjadi peragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK, menunggu judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tetap dengan UU KPK yang disahkan.

M Fauzan awalnya melihat Jokowi tegas yaitu mendukung UU KPK, menolak Perppu KPK dan mendukung judicial review di MK. Tapi belakangan akan mempertimbangkan Perppu KPK setelah mengundang para tokoh ke Istana.

Jokowi Tak Kunjung Keluarkan Perppu KPK, YLBHI: Ada yang Salah dengan Hati dan Kepalanya

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan UU KPK hasil revisi. Hingga kini produk pemerintah itu belum juga dikeluarkan.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Perppu bisa diterbitkan "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa." Penilaian adanya unsur kegentingan bergantung pada subjektif presiden. Artinya, Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Perppu berdasarkan keputusannya.

Pages