Perppu

Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

KONFRONTASI -    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu serta lembaga terkait untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Alasannya, karena pandemi Covid-19 yang semakin meningkat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan diharapkan bisa segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk menunda Pilkada 2020. Seruan ini disampaikan langsung Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti saat jumpa pers secara daring PP Muhammadiyah menyikapi Penanganan Covid-19 dan Politik Elektoral, Senin (21/9).

Pertanyaan Mendasar Dibalik Munculmya Perppu Nomor 1 Tahun 2020

KONFRONTASI -  

Saya merasa tersentak ketika membaca secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dari Judul Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang begitu panjang dan menimbulkan banyak pertanyaan yg mendasar :

Blunder Pak Jokowi? PDIP Persoalkan Perppu 1/2020. Berat sekali, Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Lindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Kalau PDIP waras, maka adanya Perppu 1/2020 oleh Presiden Jokowi jelas akan ditentang dan ditolak oleh partai banteng moncong putih itu. Mengapa? Karena Perppu itu.melanggar Konstitusi dan  sangat berpotensi/berpeluang melindungi korupsi-kolusi serta memangkas/mencabut kontrol DPR-RI terhadap pemerintah. Wah.

Blunder Pak Jokowi ? DPR-RI dan Civil Society Tolak Perppu No.1/2020: Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Melindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ditentang berbagai kalangan. 24 tokoh mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19  ini ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai Perpu ini  membuka ruang/peluang dan potensi  untuk disalahgunakan pemerintah untuk  melindungi korupsi-kolusi dan memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya utang luar negeri. 

KPK dan 'serangan udara' komisi antikorupsi di tengah tarik ulur soal Perppu

KONFRONTASI - Tarik ulur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK diwarnai dengan "serangan udara" terhadap lembaga antirasuah ini, menurut analisa lembaga yang meneliti media sosial.

Sejumlah akun media sosial diyakini sedang melakukan pembunuhan karakter penyidik KPK, Novel Baswedan, dan lembaga ini sebagai upaya mendorong Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Bocornya Data Facebook, DPR Dorong Pemerintah Keluarkan Perppu

KONFRONTASI -  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar pemerintah secepatnya menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut anggota Komisi I DPR, Sukamta, belum diserahkannya draf RUU menjadi masalah seiring dengan adanya data pengguna Facebook asal Indonesia yang ditambang oleh konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analytica.

Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu untuk Ganti Calon Kepala Daerah Korup

KONFRONTASI -  Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah yang diduga korup oleh partai politik. "Kalau bisa ditempuh dengan cara itu (penerbitan perppu), maka saya kira akan baik untuk pendidikan politik kita. Artinya, beri opsi penggantian calon yang tersangkut kasus hukum, sehingga kalau partai mau mengganti boleh, kalau tidak pun juga boleh tetapi dengan risiko tanggung sendiri," kata Djohermansyah di Jakarta, Rabu.

Pages