Pernikahan anak

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penyelenggara Pernikahan Anak

KONFRONTASI-Wahana Visi Indonesia (WVI), sebuah lembaga swadaya masyarakat peduli anak, meminta negara untuk menindak tegas pemberi jasa penyelenggara acara pernikahan yang mempromosikan perkawinan anak.

"Perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk memiliki kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Yang harus dilakukan adalah mencegah perkawinan anak, alih-alih mendorong perkawinan anak," kata Child Protection Team Leader WVI Emmy Lucy Smith melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hak Anak yang Sudah Terlanjur Dinikahkan Tetap Harus Dipenuhi

KONFRONTASI-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan hak anak yang dinikahkan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, harus tetap dipenuhi.

"Perkawinan melanggar hak anak, tetapi kalau sudah terjadi hak-haknya sebagai anak tetap harus dilindungi," kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Lenny mengatakan hak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi dua anak yang menikah tersebut harus tetap dipenuhi. 

Cegah Pernikahan Dini, Media Diminta Ikut Beri Edukasi

KONFRONTASI-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, meminta media massa agar ikut memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam upaya mencegah perkawinan anak.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan juga mengatur peran media dalam  perlindungan anak, salah satunya upaya mencegah perkawinan anak," kata Yohana seusai beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Rabu.