penyadapan

Polri: Surat Penyadapan Densus 88 Mau Tangkap Perwira TNI Aktif Hoaks

Konfrontasi - Beredar foto surat yang menyebut ada rencana Densus 88 menyadap dan menangkap perwira TNI aktif.

Surat itu mengatasnamakan Wakadensus Brigjen Pol Martinus Hukom, SIK, M.H pada Kadensus. Mabes Polri menegaskan surat tersebut hoaks dan dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab.

Divisi Humas Mabes Polri menjelaskan ada beberapa kesalahan dalam surat hoaks tersebut.

Politikus PDIP: Daripada Teriak-teriak Di Luar Sebaik SBY Bicara Di Pengadilan

Konfrontasi - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai ada baiknya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadirkan dalam sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Keinginan Tim Penasehat Ahok untuk menghadirkan SBY sebagai saksi, merupakan konsekuensi logis dari tuduhan SBY mengenai penyadapan atas dirinya," ujar Andreas dilansir Tribunnews.com, Sabtu (4/2/2017).

Usai Ancam Ketum NU, Pengacara Ahok Ancam SBY

Konfrontasi - Penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai dugaan penyadapan terhadapnya, membuat pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tommy Sihotang, merasa curiga. Karena itu, dalam sidang berikutnya, tim kuasa hukum Ahok akan meminta hakim untuk menghadirkan mantan Presiden Indonesia itu.

Presiden Jokowi Temui SBY Setelah 15 Februari, Ini Kata JK

Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar. Dia meyakini Jokowi akan menerima SBY setelah 15 Februari 2017.

Kalla mengatakan pertemuan setelah 15 Februari dilakukan supaya semua pihak tenang. "Semua kita lebih tenang lah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 lah. Jadi pasti diterima lah itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.

Apa Relevansinya Gulirkan Hak Angket Penyadapan?

KONFRONTASI - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Masinton Pasaribu menilai saat ini tidak ada urgensi bagi dewan menggulirkan Hak Angket Penyadapan. Wacana ini digagas politikus Partai Demokrat Benny K Harman.

Masinton mengatakan, mengusulkan hak angket memang hak konstitusional anggota DPR dan dijamin UUD. Teknisnya juga telah diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Ferdinand Hutahaean: Penyadapan Adalah Ancaman Keamanan Negara, TNI dan DPR Harus Selidiki

Oleh: Ferdinand Hutahaean*

Dugaan penyadapan terhadap alat komunikasi Presiden RI Ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono adalah sesuatu yang sangat serius. Kejahatan memata-matai lawan politik dengan penyadapan adalah tindakan tercela dan bentuk kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman berat sesuai UU Telekomunikasi dan UU ITE.

Pernah Terjadi di AS, Presiden Lengser karena Skandal Penyadapan

KONFRONTASI - Terkait wacana hak angket yang digulirkan Partai Demokrat, ahli hukum tata negara, A. Irmanputra Sidin menilai wajar dan bukan tanpa dasar.

Partai Demokrat nampaknya serius menyikapi dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan partai berlambang bintang mercy itu berniat mengajukan hak angket DPR untuk penyelidikannya.

DPR Mendesak Polri Segera Proses Penyadapan Percakapan SBY - Ma'ruf Amin

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta Kepolisian untuk tetap memproses dugaan penyadapan ilegal percakapan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Meskipun, KH Ma'ruf Amin telah memaafkan Ahok, pelanggaran hukum harus tetap ditindaklanjuti. Apalagi, kasus pelanggaran bukan delik aduan.

Pages