pendidikan

KONFRONTASI-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan, tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah.

"Tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran sejarah. Bahkan hingga 2021 pun belum ada perubahan kurikulum nasional," ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (23/9/2020) kemarin.

Nadiem menambahkan, perlu pembahasan yang lebih intensif dengan DPR maupun dengan para pakar serta masyarakat, baru menemukan penyederhanaan kurikulum yang pas.

KONFRONTASI-– Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie Ling Piao mengkritik bantuan kuota internet dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dianggapnya salah sasaran.

Menurutnya penerima bantuan kuota internet ini harusnya bukan orang yang sedang menempuh pendidikan pascasarjan jenjang S3 seperti dirinya.

Alvin Lie pada hari Selasa (22/9) menggunggah bukti penerimaan bantuan kuota internet yang seharusnya diterima oleh pelajar yang masuk dalam program bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kemendikbud.

KONFRONTASI-Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat menilai wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerapkan kurikulum baru tidak tepat dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Ia beralasan, masih banyak masalah substansial lain yang lebih penting diselesaikan.

"Rencana kurikulum 2021 menurut saya dalam kondisi saat ini kurang tepat. Pembelajaran dan ranah pendidikan kita ini sekarang berada dalam suasana yang kita sebut krisis pendidikan," kata Rakhmat dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (12/9).

KONFRONTASI-Kemendikbud akan menerjunkan 2.000 mahasiswa untuk mengajar siswa di kawasan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program Kampus Mengajar Perintis.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pada September ini Kemendikbud akan meluncurkan program Kampus Mengajar Perintis. Melalui program ini Kemendikbud akan menerjunkan 2.000 mahasiswa yang terdekat dengan daerah 3T untuk menjadi asisten guru dalam mengajar.

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dalam APBN 2021 untuk program Digitalisasi Sekolah.

Dari anggaran sebesar itu terbagi dalam empat kategori. Pertama, untuk penguatan platform digital dialokasikan Rp109,85 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital sebesar Rp74,02 miliar, konten pembelajaran di TVRI sebesar Rp132 miliar, dan penyediaan sarana pendidikan sebesar Rp1,175 triliun.

KONFRONTASI-Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti banyaknya jenis bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Pemerintah menggelontorkan bantuan untuk masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan bagi para pengusaha mikro, kecil juga ultra mikro hingga subsidi bagi para karyawan bergaji di bawah Rp5 juta.

KONFRONTASI-Jaga dunia sosial khususnya civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) dihebohkan dengan tangkapan layar yang menampilkan uang pangkal mahasiswa baru Rp 87 miliar.

Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama pun membantah adanya pungutan hinggga Rp 87 miliar pada penerimaan mahasiswa baru lewat jalur seleksi mandiri yang diumumkan pada Jumat malam (21/8).

Rektor UNDIP berencana akan membawa permasalahan atau tuduhan ini ke ranah hukum.

KONFRONTASI-Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang pendidikan. Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah kongkret atas kondisi darurat pendidikan yang terjadi saat ini.

Konfrontasi - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang Pendidikan.

Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah konkret atas kondisi darurat Pendidikan yang terjadi saat ini.

Konfrontasi - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang akan melakukan berbagai langkah perbaikan ke depan, salah satunya di bidang pendidikan. Rencananya pada 2022 mendatang, proses belajar mengajar di ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini dilakukan selama lima hari.

“Sektor pendidikan merupakan salah satu proritas kita, semua tertuang dalam RPJMD,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2020).