pendidikan

KONFRONTASI-Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerbitkan surat edaran dengan nomor 445/0017480 tentang Penanganan Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut terdapat empat poin. Salah satu poinnya, adalah penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) di satuan pendidikan PAUD hingga pendidikan masyarakat.

Ganjar menilai, kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum pasti ini menjadi salah satu penyebab pihaknya menerbitkan surat edaran.

"Ya kita tunda dulu karena semuanya belum pasti,” kata Ganjar dilansir RMOLJateng, Kamis (17/12).

KONFRONTASI-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menganggarkan dana hingga Rp3 triliun untuk membagikan laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya ini dikritik Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Fikri Faqih yang menilai kebijakan tersebut tidak disertai pemetaan kebutuhan belajar yang rinci di daerah.

KONFRONTASI-Survei suara guru yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Predikt menemukan 76 persen guru merasa khawatir kembali ke sekolah selama pandemi COVID-19.

KONFRONTASI- "Hidup adalah pilihan", kata2 ini sering kita dengar, dalam Al Qur'an juga ada ayat yang menyatakan " Allah swt tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tsb tdk berusaha mengubahnya". Jadi keadaan bangsa dan negara kita yg terjadi saat ini adalah pilihan dan akibat dari ulah bangsa ini sendiri.

KONFRONTASI-Setelah empat tahun silam menjadi mahasiswa baru termuda, kini Muhammad Dimas Nugraha Aryatama berhasil lulus dengan menyandang predikat wisudawan termuda dalam Wisuda Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ke-122.

Mahasiswa asal Banjarmasin ini akan diwisuda menjadi sarjana Teknik Komputer pada usia yang baru mencapai 19 tahun 7 bulan pada prosesi wisuda sesi ketiga, 24 Oktober 2020 mendatang. (Baca juga: Rektor UI: Ini 10 Kompetensi Utama yang Harus Dimiliki Mahasiswa)

KONFRONTASI-Imbauan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada mahasiswa agar tidak ikut aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja menuai kontroversi.

Pasalnya, surat bernomor 1035/E/KM/2020 tentang imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja yang diteken Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam, pada Jumat kemarin (9/10) itu dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik.

KONFRONTASI-Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak banyak belajar dari program Kartu Prakerja dalam penerapan subsidi kuota belajar.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari apa yang sudah dilakukan. Seharusnya kalau belajar dari Kartu Prakerja yang dibatasi tidak banyak bermanfaat, seharusnya tidak terjadi di bantuan kuota ini," katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

KONFRONTASI-Siti Nabila Triananda, mahasiswi IPB University yang sering berangkat kuliah pukul 03.00 WIB pagi sambil berjualan roti, menjadi lulusan terbaik Fakultas Teknologi Pertanian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,87.

Dalam siaran pers IPB University yang diterima di Jakarta, Rabu, Nabila yang merupakan mahasiswi Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan itu terus menekuni industri bakery semasa kuliah sehingga harus memulai aktivitas hariannya lebih dini.

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seharusnya memiliki Dewan Etis atau Komisi Etis yang bertugas untuk mengawasi kinerja Kemendikbud secara khusus. Salah satunya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etis dalam pertemuan staf.

Hal tersebut disampaikan Pengamat pendidikan Doni Koesoema dalam webinar yang digelar Institute for Political Ethics Studies (Isnpectus), Sabtu (26/9/2020).

KONFRONTASI-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan, tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah.

"Tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran sejarah. Bahkan hingga 2021 pun belum ada perubahan kurikulum nasional," ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (23/9/2020) kemarin.

Nadiem menambahkan, perlu pembahasan yang lebih intensif dengan DPR maupun dengan para pakar serta masyarakat, baru menemukan penyederhanaan kurikulum yang pas.