Pemindahan Ibu Kota

FPKS Minta Pemindahan Ibu Kota Negara Dikaji Secara Komprehensif

KONFRONTASI- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.

"Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik," kata Jazuli Juwaini dalam diskusi bertajuk "Pemindahan Ibukota Negara" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Lahan Ibu Kota Baru Ternyata Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto, Wah!

KONFRONTASI-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan adanya penguasaan lahan Sukanto Tanoto di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Penguasaan lahan ibu kota baru itu melalui PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya.

Tanoto sendiri merupakan miliuner pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE).

Bambang mengatakan, penguasaan lahan Tanoto menjangkau 6.000 ha lahan yang bakal dibangun untuk tahap pertama ibu kota. Untuk luas lahan yang dikuasai Tanoto, Bambang belum bisa menyebut.

Ibu Kota Baru Diklaim Bebas Karhutla, Benarkah?

KONFRONTASI- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bap penas atau Kementerian PPN) menyatakan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bebas dari titik panas. Titik lokasi ibu kota baru yang dipilih terbebas dari lahan gambut yang mudah terbakar.

"Kita sudah cek dan (lokasi ibu kota baru) bukan yang mengandung gambut atau mudah terbakar," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat "Dialog Nasional Keempat Pembangunan Ibu Kota Baru" di Jakarta, Senin (16/9).

Soal Pemindahan Ibu Kota, Amien Rais: Batalkan Saja!

KONFRONTASI-Rencana pindah ibu kota yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan banyak pro dan kontra. Tanggapan ini juga keluar dari Politikus Senior PAN, Amien Rais.

Amien tak setuju dengan rencana tersebut. Tanpa berbelit-belit dan menjelaskan alasannya, dia hanya bilang tolak rencana pindah ibu kota.

"Pesan kita kepada Pak Jokowi nggak usah basa basi, jadi dibatalkan saja," ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Pembangunan Ibu Kota Baru Harus Selaras dengan Jaringan Internet

KONFRONTASI-Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menilai kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus diikuti dengan infrastruktur internet yang selaras dengan kebijakan itu.

"Saat ini infrastruktur internet di Kaltim tentu saja sudah ada, walaupun belum seperti Jakarta. Dengan adanya rencana ibu kota baru tersebut, tentu saja infrastruktur internet harus dibangun selaras dengan perencanaan pemerintah tersebut," kata Jamalul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Tanpa Payung Hukum, Pemindahan Ibu Kota Hanyalah Wacana

KONFRONTASI-KONFRONTASI-Pemindahan Ibukota adalah ide yang baik. Namun, tanpa legalitas pemindahan ibukota hanya akan menjadi sekadar wacana.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Yang paling penting sekarang adalah komunikasi dari pertanyaan why dan how harus diperjelas sehingga masyarakat siap-siap, ," ujar pria yang biasa disapa Hensat ini dalam Twitternya, Rabu (28/8).

Lapor Pak Jokowi! Isu Papua Lebih Penting Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

KONFRONTASI-Isu pemindahan ibukota dianggap tidak penting dibandingkan dengan isu Papua karena menyangkut persatuan Indonesia. 

"Justru dalam keadaan riskan seperti ini rencana pindah ibukota tidak perlu dijalankan dan tidak perlu diangkat ke permukaan," ungkap Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Junaedi Rachbini dalam diskusi online LP3ES mengenai Papua, Rabu (28/8). 

Ngotot Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Ingin Muluskan Oligarki Ekonomi?

KONFRONTASI-Pemindahan ibukota yang direncanakan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai cara untuk memuluskan kepentingan politik bahkan dianggap sebagai oligarki ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), Ubedilah Badrun. Menurutnya, banyak persoalan yang belum diselesaikan pemerintah berkaitan dengan rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Walikota Bogor: Kita Dukung Rancana Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

Konfrontasi - Walikota Bogor Bima Arya mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Jakarta ke Kalimantan. Ia pun akan mensosialisasikan rencana tersebut.

"Kita dukung, kita sukseskan kita sosialisasikan rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan," kata Bima, kepada wartawan, Minggu (18/8/2019).

Bima menilai, rencana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak sembarangan tetapi sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan secara matang baik oleh Presiden Jokowi dan pemerintah pusat.

Pages