20 November 2019

Pemindahan Ibu Kota

Prabowo Bertemu Jokowi di Istana, 3 Hal Ini yang Dibahas

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Selama 30 menit keduanya berbincang empat mata.

Pertemuan berlangsung tertutup. Setelah pertemuan berakhir, dua tokoh yang bersaing dalam Pilpres 2019 tersebut menggelar konferensi pers bersama.

Lokasi Pusat Ibu Kota Baru Belum Ditentukan

KONFRONTASI-Lokasi pusat ibu kota Negara Indonesia yang rencananya akan dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, hingga kini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro saat meninjau kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.

Bappenas: Ibu Kota Baru Bakal Tekan Penggunaan Mobil Pribadi

KONFRONTASI-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, konsep Ibu Kota baru yang bertempat di provinsi Kalimantan Timur akan ramah lingkungan. Terang dia, wilayah untuk ruang terbuka hijau akan mencapai 50% serta penggunaan mobil pribadi bakal ditekan.

FPKS Minta Pemindahan Ibu Kota Negara Dikaji Secara Komprehensif

KONFRONTASI- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.

"Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik," kata Jazuli Juwaini dalam diskusi bertajuk "Pemindahan Ibukota Negara" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Lahan Ibu Kota Baru Ternyata Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto, Wah!

KONFRONTASI-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan adanya penguasaan lahan Sukanto Tanoto di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Penguasaan lahan ibu kota baru itu melalui PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya.

Tanoto sendiri merupakan miliuner pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE).

Bambang mengatakan, penguasaan lahan Tanoto menjangkau 6.000 ha lahan yang bakal dibangun untuk tahap pertama ibu kota. Untuk luas lahan yang dikuasai Tanoto, Bambang belum bisa menyebut.

Ibu Kota Baru Diklaim Bebas Karhutla, Benarkah?

KONFRONTASI- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bap penas atau Kementerian PPN) menyatakan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bebas dari titik panas. Titik lokasi ibu kota baru yang dipilih terbebas dari lahan gambut yang mudah terbakar.

"Kita sudah cek dan (lokasi ibu kota baru) bukan yang mengandung gambut atau mudah terbakar," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat "Dialog Nasional Keempat Pembangunan Ibu Kota Baru" di Jakarta, Senin (16/9).

Soal Pemindahan Ibu Kota, Amien Rais: Batalkan Saja!

KONFRONTASI-Rencana pindah ibu kota yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan banyak pro dan kontra. Tanggapan ini juga keluar dari Politikus Senior PAN, Amien Rais.

Amien tak setuju dengan rencana tersebut. Tanpa berbelit-belit dan menjelaskan alasannya, dia hanya bilang tolak rencana pindah ibu kota.

"Pesan kita kepada Pak Jokowi nggak usah basa basi, jadi dibatalkan saja," ujarnya dalam acara seminar Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Pembangunan Ibu Kota Baru Harus Selaras dengan Jaringan Internet

KONFRONTASI-Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menilai kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus diikuti dengan infrastruktur internet yang selaras dengan kebijakan itu.

"Saat ini infrastruktur internet di Kaltim tentu saja sudah ada, walaupun belum seperti Jakarta. Dengan adanya rencana ibu kota baru tersebut, tentu saja infrastruktur internet harus dibangun selaras dengan perencanaan pemerintah tersebut," kata Jamalul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Din: Urus Papua Dulu, Jangan Pemindahan Ibu Kota

KONFRONTASI-Kritik keras disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin dan meminta pada pemerintah untuk mengalihkan fokus pemindahan Ibu Kota ke isu Papua. 

Din mengatakan masih ada permasalahan penting yang harus segera diselesaikan pemerintah, yakni mendamaikan kondisi di Papua.

Tanpa Payung Hukum, Pemindahan Ibu Kota Hanyalah Wacana

KONFRONTASI-KONFRONTASI-Pemindahan Ibukota adalah ide yang baik. Namun, tanpa legalitas pemindahan ibukota hanya akan menjadi sekadar wacana.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Yang paling penting sekarang adalah komunikasi dari pertanyaan why dan how harus diperjelas sehingga masyarakat siap-siap, ," ujar pria yang biasa disapa Hensat ini dalam Twitternya, Rabu (28/8).

Pages