Pemilu

Jangan Gelar Pemilu Sebelum DPT Ganda Beres

KONFRONTASI-Parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) final yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat  menyatakan temuan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melempar temuan data pemilih ganda itu sisaan Pemilu 2009.

Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Ladang Pembantaian Bagi Partai Kecil

KONFRONTASI-Pemilihan presiden dan anggota legislatif yang berlangsung serentak di 2019 mendatang, diprediksi bakal menjadi ladang pembantaian bagi partai politik kecil dan menengah.

Pasalnya, partai harus berlomba-lomba meningkatkan popularitas di mata pemilih.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).

Pupus Harapan Parlemen Bersih Jika Mantan Napi Korupsi Diperbolehkan 'Nyaleg'

KONFRONTASI-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai langkah partai politik mengajukan mantan narapidana kasus korupsi memupus harapan akan parlemen yang bersih.

"Dengan dicalonkannya para mantan koruptor oleh mayoritas parpol peserta pemilu maka hilang sudah harapan publik kepada parlemen baru," kata Lucius dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sejak awal partai-partai sudah menyemaikan tradisi serta komitmen buruk dan tidak serius terkait pemberantasan korupsi.

Thomas lembong: Pemilu Membuat Investasi 2019 Melambat

KONRONTASI -  Realisasi investasi atau penanaman modal langsung di Tanah Air diperkirakan melambat hingga tahun depan. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 menyebabkan semakin banyak pengusaha yang menunggu alias wait and see. Sedangkan tahun ini pengusaha sudah menunda investasi karena perekonomian yang tertekan.

Mengurai Benang Kusut Koalisi

Keinginan ganti presiden makin kuat. Tentu di 2019. Kenapa? Pertama, rakyat kecewa. Soal apa? Ketidakadilan hukum, ketimpangan dan kesulitan ekonomi, pencabutan berbagai subsidi, pengangguran dan serbuan tenaga Aseng, dan janji-janji yang tak ditepati. Begitulah isu yang muncul. 

Pages