Pemilu

Suhu Politik Memang Sedang Panas, Yang Penting Jangan Tabok-tabokan

KONFRONTASI-Partai Amanat Nasional (PAN) tidak masalah jika suhu politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 memanas. Asalkan, tidak ada masyarakat yang saling menabok.

"Mau sepanas apapun tidak masalah. Yang penting jangan berkelahi, jangan tabok-tabokan, jangan tembak-tembakan. Itu semua yang harus dijaga," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini dihubungi wartawan, Selasa (27/11/2018).

Ketua DPR RI: Digitalisasi Kunci Hemat Biaya Pemilu

Konfrontasi - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pelaksanaan pilkada dan Pileg 2019 di Indonesia saat ini masih menghabiskan biaya yang tinggi.

Dia menambahkan, sekitar Rp 7 triliun lebih uang negara digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah.

Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 5,9 triliun. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah ada sekitar Rp 15,15 triliun yang dikeluarkan.

Karena itu, kata Bamsoet, perlu strategi baru untuk dapat menghemat anggaran pelaksanaan pilkada maupun pemilu.

"Kunci menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu adalah digitalisasi," kata Bamsoet saat menjadi pembicara utama seminar 'Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia', di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurut Bamsoet, semua kegiatan perlu menggunakan cara digital, baik itu persiapan, tahapan, pelaksanaan, pemungutan maupun rekapitulasi suara. "Jika pemungutan suara menggunakan sistem elektronik akan menghemat biaya logistik seperti kertas suata, tinta maupun paku," ujar Bamsoet.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana menyelenggarakan pilkada dan pemilu yang semakin efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu berikutnya.

"Sehingga, dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia," ujarnya legislator Partai Golkar.

Dia menjelaskan, cara menekan biaya pilkada dan pemilu yang pertama adalah integrasi pendataan pemilih yang selama ini kerap dilakukan terpisah antara pilkada yang satu dan yang lain dengan pemilu nasional.

Fluktuasi Pemilih Harus Disikapi dengan Baik

KONFRONTASI-Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyatakan fluktuasi partisipasi masyarakat atau pemilih dalam pemilu harus disikapi seluruh pihak dengan baik. 

"Fenomena fluktuasi partisipasi masyarakat dalam pemilu harus disikapi dengan baik dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya pemilu bagi kehidupan bangsa dan bernegara," ujar Hadi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Kamis. 

Hadi mengatakan berdasarkan data, partisipasi publik dalam pemilu sejak 2004 cukup fluktuatif. Pada Pemilu 2004, partisipasi masyarakat sebesar 84 persen, Pemilu 2009 sebesar 71 persen dan Pemilu 2014 sebesar 74 persen. 

Pada Pemilu 2019, KPU RI menargetkan partisipasi masyarakat mencapai sedikitnya 77,5 persen. 

Menurut Hadi, diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk merealisasikan target tersebut. 

Kemendagri berharap Pemerintah Daerah juga dapat mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi dan bantuan fasilitas kelancaran penyelenggaraan pemilu. 

Mendagri Minta Pemda Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu

Konfrontasi - Mendagri Tjahjo sangat berharap Pemilu Serentak 2019 bisa berjalan aman dan lancar dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dia yakin, ini bisa terwujud jika ada atas kerjasama yang baik dari semua pihak, baik Penyelenggara, Pemerintah, Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BIN dan stakeholders lainnya.

Mendagri Perbolehkan Kepala Daerah Ikut Kampanye, Asal

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 asalkan sesuai aturan, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih rakyat melalui pesta demokrasi.

“Ya, boleh tidak netral tapi ada batasan aturan Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai,” kata Tjahjo di Rakornas KPU di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Calon Komisioner Bermasalah Diloloskan, Kredibilitas KPU Dipertanyakan, Pelaksanaan Pemilu Terancam Bobrok

KONFRONTASI -   Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan. Hal itu dikarenakan masih banyak calon komisioner KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten maupun Kota yang bermasalah, serta terindikasi kuat terlibat masalah, namun diloloskan.

Please, Parpol Jangan Sebar Hoax

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten, meminta partai politik tidak menyebar hoaks (berita bohong) selama masa kampanye melalui media sosial.

"Saya berharap parpol agar menciptakan kedamaian dan ketenangan selama masa kampanye yang dimulai 23 September 2018," kata Cedin Rosyad Nurdin, anggota KPU Kabupaten Lebak, Sabtu.

Selama ini, KPU Kabupaten Lebak belum menemukan adanya pemberitaan bohong melalui media sosial.

Bennie Akbar Fatah: Pemilu/Pilpres Harus Jurdil dan Bersih

KONFRONTASI-  Mantan pimpinan KPU 1999 dan aktor senior Gerakan 1998 Bennie Akbar Fatah  mendesak  pemerintah Jokowi melaklukan pemilu dan pilpres 2019 bersih,jujur-adil dan tidak menggunakan segenap alat kekuasaan untuk melakukan kemenangan secara curang. ''Banyak orang khawatir pemilu tidak bersih dan tak jurdil karena alat-alat kekuasaan didudga dipakai oleh kubu Jokowi.

Ribuan e-KTP Ditemukan Tercecer, Dugaan Pemilu Bakal Penuh Kecurangan Menguat

KONFRONTASI-Ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) ditemukan di sebuah kebun bambu di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Ribuan e-KTP itu dikemas dalam sebuah kardus yang terbungkus karung. Sebelumnya hal yang sama juga terjadi di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018) silam.

Pages