Pemilu

Nggak Percaya Hasil Pemilu? Sah-sah Saja

Oleh: Yudistira Farjana

Sah dan etiskah ungkapan Amien Rais yang tak percaya hasil Pemilu Serentak 2019? Ya, sah-sah saja! Toh, jutaan orang mungkin puluhan juta lainnya juga merasakan hal yang sama. Ini kritik, sekaligus 'tamparan' untuk KPU.

"Kami tidak akan percaya sama sekali hasil penghitungan KPU," kata Amien Rais," 

Ya betul, bagaimana mau percaya ketika banyak salah input data yang ujung-ujungnya penggelembungan suara untuk paslon tertentu di Situng KPU?

Anggota KPU Terancam Penjara Bila Sengaja Salah Input Hasil Pemilu

KONFRONTASI - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS), Ismail Rumadan, menilai KPU harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan entri suara rakyat melalui aplikasi Situng tersebut. Karena kesalahan tersebut tidak hanya sekali.

"Alasan semacam ini tidak dapat dibenarkan atau diterima karena kesalahan yang terjadi berkali-kali. Oleh karena itu KPU tidak segampang itu meminta maaf atas kesalahan yang terjadi berulang-ulang tersebut, KPU harus bertanggung jawab secara hukum," kata Ismail, Kamis, 2 Mei 2019

Pemilu yang Mengenaskan

Oleh: Angga Trenggana

Kematian satu orang adalah tragedi, sementara kematian ribuan orang adalah statistik. Kata-kata diktator Uni Soviet Joseph Stalin patut direnungkan di tengah perhelatan kontestasi Pemilu 2019. 

Jumlah angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama Pemilu 2019, memang tak mencapai ribuan seperti kata Stalin. Hingga Selasa, 30 April 2019 jumlah petugas KPPS meninggal karena Pemilu mencapai 318 orang. Sementara, yang sakit sakit 2.232 orang. 

TNI akan Ambil Alih Tugas KPU, Itu Hoax!

KONFRONTASI-Sebuah laman mengunggah informasi tentang TNI yang sudah siap mengambil alih tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Dalam informasi yang disebarkan tersebut juga disebutkan tentang tanggapan KPU menepis anggapan negatif tentang input hasil pemungutan suara.

Klaim    :  TNI siap mengambil alih tugas KPU bila ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Mahfud Usulkan Presidential Threshold Disamakan dengan Parlementary Threshold

KONFRONTASI-Peraturan pemilu mengenai presidential threshold sebesar 20 persen sebagai syarat partai politik agar bisa mengusung capres-cawapres menjadi sorotan bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud menilai syarat 20 persen perlu dikaji ulang.

Mahfud mengaku setuju dengan adanya presidential threshold sebagai syarat parpol mengusung capres-cawapres. Hanya saja presidential threshold sebesar 20 persen dianggap terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik politik.

Pengalaman Buruk dari Pemilu yang Tidak Jujur

Pengalaman buruk dari kekuasaan yang otoriter terutama yg didapatkannya dari proses pemilihan umum yang tidak jujur....

  1. Pilihan umum yg tidak jujur, akan menyebabkan pemimpin2 yang terpilih akan kesulitan selama dia berkuasa , karena mereka akan disandera oleh para pendukung yang tahu ttg  ketidak jujuran nya.... 2. Para pemimpin tsb harus meladeni para pendukungnya , yg terutama pendukung dana dan kekuatan bersenjata, yang setiap waktu menagih janji2 untuk memberikan fasilitas2 istimewa pd golongannya  .

BPN Pastikan Tak Ada Agenda Rekonsiliasi: Pemilu Bukan Perang!

Jakarta-Wacana agar dua kandidat capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2019 agar melakukan rekonsiliasi ditanggapi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa.
 
Seperti seruan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan rekonsiliasi antara capres petahana Joko Widodo dengan capres penantang Prabowo dilakukan secepatnya.
 
Dian mengingatkan Pemilu bukanlah perang. Karena itu, ia memastikan tidak ada agenda rekonsiliasi antara BPN dengan siapapun. 

Pages