23 April 2019

Pemilu 2019

106 Petugas dan Polisi Meninggal, Jusuf Kalla : Pemilu 2019 Perlu Dievaluasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Pemilu 2019 perlu dievaluasi terkait sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) maupun anggota Polri yang gugur saat melaksanakan tugas. Berdasarkan data KPU, Senin (22/4/2019) malam, petugas KPPS yang meninggal dunia 91 orang, dan polisi yang gugur dalam tugas pengamanan pemilu sebanyak 15 orang.

 

 

Kesaksian Mantan Petugas Situng KPU: Kesalahan Input Akibat Sistem IT Kurang Canggih atau Disengaja?

Ketua KPU angkat bicara tentang kesalahan entry data hasil penghitungan suara (Situng) KPU di beberapa daerah, sebut saja di Dumai, Riau, hasil scan Plano C1 menunjukkan perolehan suara Prabowo Sandi 141, tetapi perolehan suara di Situng KPU atau Real Count KPU diinput 41 suara. Orang terlambat bijak akan berkata "jangan buruksangka pada KPU, itu kesalahan input saja, 141 diinput 41, itu manusiawi".

DKPP: KPU Jangan Coba Main-main Dalam Rekapitulasi Suara

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan bagi para penyelenggara pemilu agar tak main-main dalam melaksanakan pemilu. Terlebih dalam melakukan rekapitulasi surat suara.

"Kami dari dewan kehormatan pemilu tentunya, selalu mengingatkan jangan coba main-main, khususnya bagi pemilu agar tidak ada pelanggaran kode etik," kata Anggota DKPP Alfitra Salam di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Mahfud Kritik KPU: Masak Salah Input Data Sampai 9 Daerah?

KONFRONTASI-Prof. Dr. Mahfud MD lewat akun twitternya pada 21 April 2019 menuliskan: "Kekisruhan yang sekarang terjadi, antara lain, disebabkan juga oleh kurang antisipatifnya KPU dalam penanganan IT, sehingga terkesan kurang profesional. Masak salah input data sampai 9 daerah?. Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen. Penghitung swasta / perorangan saja sudah lebih di atas 50 persen." 

Polisi Didesak Tangkap Semua Komisioner KPU

KONFRONTASI-Aparat Kepolisian diminta untuk segera menangkap dan memproses hukum para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, mereka diduga telah melakukan kejahatan demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip moral sesuai UUD 1945.

Desakan itu sebagaimana disampaikan Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara dalam konferensi pers di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

"KPU tidak hanya langgar aturan administratif, tapi langgar kejahatan kriminal," katanya.

Margarito: Pemilu Jurdil Cuma Semboyan Belaka

KONFRONTASI--Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengaku pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden 2019 agak susah untuk memenuhi asas Jujur dan Adil (jurdil).

Sebab, menurut Margarito, banyak kecurangan terjadi hampir sebagian TPS seluruh Indonesia. Bahkan kecurangan itu dipertontonkan secara jelas kepada publik.

Kantor Situs Jurdil2019 Diintai Orang Tak Dikenal

KONFRONTASI-Tak seperti biasanya kantor situs Jurdil2019.org, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diduga diintai oleh orang tak dikenal.

Salah seorang penjaga rumah yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, bahwa dirinya selama beberapa hari melihat kendaraan Fortuner berwarna hitam dengan antene panjang selalu terparkir di pinggir jalan dekat kantor Jurdil2019.org.

Melihat gerak gerik yang mencurigakan, ia pun langsung menanyakan pada pengguna kendaraan itu. Namun orang tersebut tak mengatakan apa-apa dan langsung pergi.

Mengemuka, Wacana Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu

KONFRONTASI-Sepanjang pelaksanaan pemilu tahun ini, khususnya Pilpres 2019, begitu banyak beredar informasi berseliweran tentang dugaan kecurangan sejak masa kampanye hingga penghitungan suara di TPS. Baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama menuding adanya dugaan kecurangan. Namun ujung dari itu semua masih abu-abu alias tidak ada kejelasan.

Pemilu 2019 Banyak Masalah, Mesti Dievaluasi

KONFRONTASI -   Pemilu serentak 2019 dikritik sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang. Koalisi Pemantau Pemilu menyodorkan solusi agar memisahkan pemilu serentak di tingkat nasional dan tingkat daerah.

Pemilu 17 April lalu begitu melelahkan bagi Dedi yang mengampu tugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 48, Kampung Ciputat, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

"Wah, dobel capeknya," ujar Dedi, Minggu (21/04).

"Tidak tidur dari mulai pemungutan suara sampai beres. Penghitungan itu beres jam 22.00 WIB, terus lanjut siapin formulir C1 itu sampai jam 24.00 WIB. Banjir juga kan daerah saya, jadi harus menunggu perahu datang untuk diantar ke kelurahan," sambung Dedi.

Ia bercerita, baru betul-betul merampungkan pekerjaannya sekitar pukul 07.00 WIB keesokan harinya, atau pada 18 April.

"Yang bikin lama itu, penghitungan DPRD, kan anakannya banyak. Kalau penghitungan capres-cawapres sih cepat. Cuma karena ini ada lima kotak kan, jadi seperti kerja lima kali," ujarnya sambil tersenyum kecut.

Sebagai wilayah rawan bencana banjir, Dedi, sudah diwanti-wanti agar mempersiapkan dengan matang pelaksanaan pemilu kali ini. Sehari sebelum pencoblosan, ia dan enam anggota KPPS bolak-balik memboyong tenda beserta meja dengan perahu ke lokasi TPS.

"Saya aja kasihan sama anggota yang lain, kan tidak anak muda semua. Ada yang sudah tua, ibu-ibu juga ada." KPPS mengenakan kostum penari Reog Ponorogo melakukan penghitungan perolehan suara Pilpres Pemilu 2019 di TPS 003 Sukosari, Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Meski tak kapok bertugas membantu penyelenggaraan pemilu, tapi Dedi, berharap ada evaluasi menyeluruh. Setidaknya dengan beban kerja yang begitu berat, honor untuk petugas KPPS ditambah dari yang saat ini Rp500 ribu.

"Honornya dikali lima juga harusnya. Kerjanya kan ini lima kali."

"Pemilu kali ini memang ribet banget, jadi mending dipisah aja kali ya."

Evaluasi Pemilu Serentak

Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanannya diwarnai sejumlah persoalan.

Sejauh ini, sedikitnya 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah korban terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun empat lainnya di Sulawesi Selatan.

Hal lain, banyak pemilh kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas.

Berbagai masalah tersebut diakui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo.

"Memang barangkali ada kekurangan, kelemahan dalam pelaksanaannya baik di dalam negeri dan luar negeri," kata Soedarmo ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (21/04).

"Misalnya kurangnya kertas suara dan tidak siapnya penyelenggara. Kelemahan-kelemahan itu sudah kita catat dan nanti kita bahas untuk didiskusikan untuk pelaksanaan Pemilu ke depan," sambungnya.

Kendati terkait meninggalnya belasan anggota KPPS, menurut Soedarmo, tak lepas dari takdir Tuhan.

"Itu takdir. Kita enggak bisa memprediksi kematian seseorang," tukasnya.

Namun demikian, persoalan tersebut menjadi catatan penting pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya dinilai perlu untuk menambah anggota KPPS, maka hal itu bisa saja dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu.

Hanya saja, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu saat ini, jumlah KPPS tak bisa diutak-atik lagi yang hanya berjumlah tujuh orang.

"Itu semua ada di Undang-Undang kita tidak bisa sembarangan menambah petugas-petugas itu. Semua sudah ditetapkan Undang-Undang."

Lebih jauh, Soedarmo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa opsi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, melihat pada masalah yang timbul pada Pemilu 2019.

Yakni mengubah sistem keserentakannya, dibagi menjadi serentak nasional dan serentak daerah atau serentak eksekutif dan serentak legislatif.

"Pemilu 2024 itu kan ketetapannya serentak, tapi seperti apa serentaknya? Itu akan dibicarakan lagi setelah evaluasi oleh pemerintah dan DPR. Supaya tidak terjadi seperti sekarang ini," imbuhnya.

Pada Pemilu 2024, masyarakat Indonesia tidak hanya disodorkan pada pemilihan lima entitas yaitu Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi ditambah dengan kepala daerah.

Meski begitu, Soedarmo menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan cukup baik.

"Kalau kita lihat secara umum berhasil, aman, lancar, damai."

Pemilu 2019 Dinilai Jauh dari Prinsip Jurdil

Jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi.
 
Tak hanya di luar negeri seperti di Malaysia, di dalam negeri juga terdapat rekomendasi serupa seperti di 103 TPS di Sumatera Barat, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau dan beberapa tempat lainnya.
 
Bahkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan 1.261 laporan kecurangan pada Pemilu 2019. 
 

Pages