Pemilu

Rizal Ramli: Cukong dan Oligarki Bikin Kebobrokan Proses Demokrasi di era Jokowi

KONFRONTASI- Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli (RR) mengatakan proses pencalonan hingga pemilihan pemimpin terpilih yang ada di dalam struktural pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah sekarang ini disokong oleh cukong alias pemilik modal yang bersekutu dengan oligarki politik. 

Musni Umar: Presidential Threshold 0 Persen, Paling yang Rugi Pemilik Modal

KONFRONTASI-Penerapan ambang batas atau presidential threshold (PT) 20 persen dinilai merusak iklim demokrasi dan merampas hak partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu PT 20 juga mengabaikan hak rakyat untuk bisa mendapatkan opsi calon pemimpin yang lebih banyak dan berkualitas.

Terkait hal ini, sosiolog senior Musni Umar pun menjadi salah satu yang sepakat bahwa pemilihan presiden perlu menghadirkan banyak calon. Untuk itu dirinya gencar menyuarakan agar ambang batas pemilihan nol persen.

Survei Indikator: PAN dan PPP Berpotensi Tak Lolos ke Senayan Pada Pemilu 2024

KONFRONTASI– Partai Demokrat secara mengejutkan bisa memperbaiki posisi dalam ‘perlombaan’ elektabilitas partai politik.

Hal itu sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang kondisi politik dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, yang dirilis Selasa (21/7/2020).

Dalam survei itu, posisi teratas masih ditempati PDI Perjuangan. Dominasi partai berlambang kepala banteng hitam itu pun tak tergoyahkan sama sekali.

Disebutkan, PDI Perjuangan mendapat dukungan dari responden sebesar 26,3 persen.

KPU Sebut Pemilu 2024 Kemungkinan Diundur 2027, Alasannya?

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

Dialog Humanika pimpinan Bursah Zarnubi : ‘Parliamentary Threshold’ Legalkan Hukum Rimba Dalam Pemilu

KONFRONTASI- Kenaikan Parliamentary Threshold (PT) diyakini akan memberangus prinsip kedaulatan rakyat yang mestinya tercermin dalam hasil Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, besaran PT justru hanya melegalkan hukum rimba dalam sistem poltik Indonesia.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam Diskusi Seri 2 Komunitas Humanika bertajuk “Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Atas Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (12/6/2020) malam.

PKB Dorong Presidential Threshold Diturunkan Jadi 10 Persen

KONFRONTASI-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong penurunan batas ambang pencalonan presiden-wakil presiden (Presidential Threshold) menjadi 10 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Penurunan ambang batas tersebut, bertujuan untuk menghindari tajamnya polarisasi dukungan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pemilu Yang Menjebak Rakyat: Indonesia pasca Reformasi 1998

KONFRONTASI-SEJAK reformasi politik 1998 sudah berkali-kali negeri kita menyelenggarakan pemilu. Sekilas, tampilan pemilu sesudah 1998 berbeda dengan zaman Orde Baru. Jumlah partai peserta pemilu bisa banyak, bahkan pernah 48 partai (pemilu 1999) karena memang diperbolehkan untuk mendirikan partai baru. Litsus (penelitian khusus) untuk menyaring calon legislatif tidak ada lagi. Tidak ada lagi birokrasi dan keluarga TNI-Polri yang dikerahkan untuk mendukung salah satu peserta pemilu (waktu itu Golkar).

MK Tolak Gugatan Pembatalan Pemilu Serentak

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan, MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Pede, Hatta Rajasa Targetkan PAN Masuk Tiga Besar di Pemilu 2024

KONFRONTASI-Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa mentargetkan partainya bisa masuk dalam tiga besar pada Pemilu 2024. "InsyaAllah kami kompak membesarkan partai ini, kami targetkan Insya Allah 2024 Partai Amanat Nasional tiga besar," kata Hatta dalam sambutan pada penutupan Kongres V PAN yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 12 Februari 2020. 

Pages