Pemilu

KONFRONTASI -   Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis mengatakan, pihaknya berencana menyusun tahapan pemilu 2024 secara lebih awal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak adanya revisi terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Apabila UU Pemilu tak direvisi, pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 tetap akan digelar dalam waktu yang berimpitan di tahun yang sama. "KPU berencana menyusun tahapan pemilu lebih awal.

OPINI-Pertanyaan aneh tetapi rasional berdasarkan pengalaman empirik. Pemilu 2019 telah tewas lebih dari 700-an petugas secara misterius tanpa penyelidikan seksama. Di tambah saat aksi unjuk rasa 21-22 Mei.

Saat itu Pemilu digabung antara Pileg dan Pilpres. Nah, kini ada beberapa partai politik bersikukuh untuk menyelenggarakan Pemilu serentak bukan saja Pileg dengan Pilpres tetapi juga bersama Pilkada.

KONFRONTASI- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan perubahan terhadap UU 'Kepemiluan' meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. RUU yang merupakan hak inisiatif dari komisi itu saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Legislatif DPR.

KONFRONTASI-Komisi II DPR RI sedang mencoba melakukan penataan agar ambang batas pencalonan kepala eksekutif turun menjadi lima hingga sepuluh persen.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera di acara diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Refleksi 2020 dan Membaca Peristiwa Politik 2021".

"Kami di Komisi II sedang mencoba untuk melakukan penataan, menurunkan threshold, baik presidential maupun pilkada, turun 5 sampai 10 persen," ujar Mardani, Selasa (29/12).

KONFRONTASI- Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli (RR) mengatakan proses pencalonan hingga pemilihan pemimpin terpilih yang ada di dalam struktural pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah sekarang ini disokong oleh cukong alias pemilik modal yang bersekutu dengan oligarki politik. 

KONFRONTASI-Penerapan ambang batas atau presidential threshold (PT) 20 persen dinilai merusak iklim demokrasi dan merampas hak partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu PT 20 juga mengabaikan hak rakyat untuk bisa mendapatkan opsi calon pemimpin yang lebih banyak dan berkualitas.

Terkait hal ini, sosiolog senior Musni Umar pun menjadi salah satu yang sepakat bahwa pemilihan presiden perlu menghadirkan banyak calon. Untuk itu dirinya gencar menyuarakan agar ambang batas pemilihan nol persen.

KONFRONTASI– Partai Demokrat secara mengejutkan bisa memperbaiki posisi dalam ‘perlombaan’ elektabilitas partai politik.

Hal itu sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang kondisi politik dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, yang dirilis Selasa (21/7/2020).

Dalam survei itu, posisi teratas masih ditempati PDI Perjuangan. Dominasi partai berlambang kepala banteng hitam itu pun tak tergoyahkan sama sekali.

Disebutkan, PDI Perjuangan mendapat dukungan dari responden sebesar 26,3 persen.

KONFRONTASI-Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati cs terkait uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Pemilu 2019 menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan Pemilu 2019.

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

KONFRONTASI- Kenaikan Parliamentary Threshold (PT) diyakini akan memberangus prinsip kedaulatan rakyat yang mestinya tercermin dalam hasil Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, besaran PT justru hanya melegalkan hukum rimba dalam sistem poltik Indonesia.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam Diskusi Seri 2 Komunitas Humanika bertajuk “Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Atas Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (12/6/2020) malam.