Pemerintah

Bukan Bersaing dengan Negara Asing, Pemerintah RI Malah Saingi Petamburan

Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan, bukan negara asing seperti China dan AS.

 

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI yang sedang berusaha menindak Rizieq Shihab.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemerintah pusat justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan-- kediaman Rizieq Shihab--dibandingkan dengan negara asing seperti China dan AS.IFrame

Cegah Penyalahgunaan, Pemerintah Diminta Audit Penyaluran Bansos Corona

KONFRONTASI  -   Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mulyadi, mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19. Utamanya, terkait bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mulyadi menegaskan, realokasi anggaran tetap harus diprioritas terhadap keselamatan warga. Dia juga minta agar anggaran bansos tepat sasaran.

Pemerintah sediakan portal resmi UU Cipta Kerja untuk tampung masukan dari masyarakat

KONFRONTASI  -    Presiden Joko widodo (Jokowi) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Saat ini, pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Adapun, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres.

Rizal Ramli mengingatkan agar Sesneg Bekerja Profesional. Ada Kesalahan Dalam Pengesahan UU Cipta Kerja 2020

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengingatkan agar  Sesneg bersikap/bekerja profesional, bahwa Indonesia pernah punya Menteri menteri Sekneg yang hebat: Sudharmono & Moerdiono di era Pak Harto, Bambang Kesowo era Mbak Mega, Rajaguguk era Gus Dur.

‘’ Mereka ahli Tata Negara, dilligent & good administrator,''  tegas RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.

Refly Harun: Pemerintah Kini Cenderung Diktatorship, Jika Din Syamsuddin Ditangkap, Benar Adanya

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun: Din Syamsuddin ditangkap karena miliki pendapat yang berbeda terkait pemerintahan Jokowi saat sekarang ini, Refly Harun beri tanggapan. /-Foto: Tangkapan layar channel YouTube Refly Harun

 

   

Pemerintah Dan PLN Jangan Bohongi Rakyat !

 Oleh : Ahmad Daryoko

 

 

 

Situs berita online CNBC pada 15 Oktober 2020 lalu, memuat statemen Direksi PLN yang menyatakan PLN yakin akan meraih untung Rp 10 triliun pada tahun 2020 ini. Sedang pada 2019 Direksi tersebut mengatakan PLN hanya meraih untung Rp 4,27 triliun.

I. KONFIRMASI I ( Tahun 2019 ).

Catatan INVEST  terkait keuntungan PLN pada 2019 dari Laporan Statistik PLN 2019 adalah sbb :

Kali ini Pemerintah Jokowi Hadapi Lawan Berat yang sudah Nekad?

OPINI-Selain para Tenaga Medis yg kecewa dg rezim Jokowi sehingga rekan sejawatnya banyak yg tewas mengenaskan, Asosiasi Rumah Sakit yg anggotanya bangkrut, KAMI yg pengurusnya ditangkapi, Serikat Pekerja, Mahasiswa/Pelajar yg babak belur dan ditangkapi saat demo, Guru Besar/Dosen/Akademisi yg menangkap basah kedunguan dan kecurangan terkait OBL, Najwa Shihab/Jurnalis yg di kriminalisasi pengikut Jokowi, Purnawirawan TNI yg tersadar bahwa rezim Jokowi tdk sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, NU/MUHAMMADIYAH/MUI/LINTAS AGAMA yg kecewa krn himbauan2nya diabaikan,

Andi Arief: Akui Sajalah Pemerintah dan DPR Salah Sudah Sahkan UU Ciptaker

KONFRONTASI -   Politisi Partai Demokrat Andi Arief meminta pemerintah dan DPR RI mengakui kesalahan mereka telah mensahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @andiarief_.

Andi Arief meminta pemerintah dan para wakil rakyat yang telah menyetujui UU Cipta Kerja berbesar hati mengakui kesalahan mereka.

"Pemerintah dan DPR yang setuju di paripurna 5 Oktober mengaku sajalah bahwa melakukan kesalahan," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Senin (12/10/2020).

Pemerintah Impoten Karena Disandera Oligarki

Oleh: Rizal Ramli*)

 

 

Oligarki yang sudah super-kaya diberikan kemudahan konsensi tambang, tanah dan hutan dengan mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal. Inilah daging wagyu super, kekayaan oligarki akan naik 20-100 kali ! Itu terjadi karena 12 komite Omni-Cilaka terkait bisnis tambang dan perkebunan. Bos mah mudah diakali.

7 Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia Soal UU Cipta Kerja, Nomor 3 Khusus untuk DPR dan Pemerintah

Polemik yang ditimbulkan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat sorotan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Ada tujuh pernyataan sikap FRI yang ditandatangani Ketua Prof Dr Arif Satria dan Wakil Ketua Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA.

 
Prof Arif mengaku, FRI bisa memahami lahirnya RUU Cipta Kerja karena dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang per tahun dan adanya sekitar 5 juta pengangguran baru.

Pages