19 April 2019

Pemerintah

Fahri Hamzah: Hentikan Pengadilan Pemikiran Melalui UU ITE

KONFRONTASI -   Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah dan aparat kepolisian menghentikan "pengadilan" pemikiran dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rachland Nashidik Nilai Pelaporan Rocky Gerung di Kepolisian Sebagai Langkah Stop Kritik Pemerintah

Keterangan foto tidak tersedia.KONFRONTASI -  Politisi partai Demokrat, Rachland Nashidik, ikut berkomentar soal pelaporan pengamat politik, Rocky Gerung yang dipanggil oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana 'penista

Kehadiran Pemantau Internasional Awasi Pemilu/Pilpres 2019 Sangat Krusial, Urgen

KONFRONTASI- Pemerintah, KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait  sebaiknya mengundang lembaga pemantau internasional untuk mengawasi jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2019 agar tidak ada keraguan, ketidakpercayaan dan kegalauan dari rakyat bahwa pemilu bisa berlangsung bersih dan jujur-adil (jurdil) terlaksana.

Sangat Menguntungkan, Sayang Pemerintah Setengah Hati Kembangkan PLTS Atap

KONFRONTASI -   Pemerintah baru saja mengeluarkan regulasi terbaru terkait penggunaan Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 49 Tahun 2018. Aturan ini diterbitkan sebagai usaha pemerintah mengakomodasi peran masyarakat dalam pencegahan perubahan iklim (global warming). Di samping itu, regulasi ini juga digunakan untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) demi mencapai bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.

Kekosongan Narasi Pemerintah Membuat Kita Mundur 100 Tahun Ke Belakang

  
KONFRONTASI -  KONGRES Kebudayaan 2018 harus menghasilkan siasat kebudayaan dalam banyak hal termasuk dalam menghadapi revolusi digital yang berdampak serius bagi lalu lintas perdagangan dan produksi gagasan yang sedang membentuk manusia dan kebudayaan baru Indonesia
 

Pemerintah akan Pungut Dana Kebersihan di Tempat Wisata

KONFRONTASI -  Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman berencana untuk menerapkan pungutan atau dana kebersihan bagi para wisatawan yang mengunjungi sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia. Dengan dipungutnya dana kebersihan ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah.

Pemerintah Nambah Utang Dengan Bunga Hingga 11,6 Persen Lebih - Apakah Begitu Caranya Memperkuat Rupiah ?

Oleh: : Salamuddin Daeng

 

 

Banyak spekulasi bahwa rupiah menguat pekan ini karena ada pemilu sela di Amerika Serikat, mungkin juga benar.  Tetapi rupiah tidak hanya memguat terhadap USD, tapi juga terhadap SGD, terhadap Euro, terhadap Pound, terhadap dolar autralia. Ternyata minggu ini ada uang masuk besar ke dalam ekonomi indonesia. TAPI jangan lupa sumbernya dari utang, penerbitan Bond ugal ugalan, berikut transaksi minggu terakhir ;

 

Pemerintah Yang Bijak, Dapat Mengangkat CPNS Dari Pegawai Honorer Yang Telah Puluhan Tahun Mengabdi

Oleh: Jacob Ereste

 

 

Berdasarkan data real-time Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 2.592.348 pelamar CPNS pada Oktober 2018 yang memenuhi syarat verifikasi dan ikut Seleksiy Kompetensi Dasar (SKD).

Dari jumlah sebanyak itu yang lolos verifikasi CPNS naik sebanyak 200 ribu dari perhitungan sebelumnya. Setidaknya ada 537.664 pelamar yang gagal ikut proses verifikasi.

Pramono Sebut Kritik dari Oposisi Adalah Obat Buat Pemerintah

KONFRONTASI - Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan adanya kritik dari oposisi terkait kinerja pemerintahan yang sudah jalan empat tahun ini.

“Ini kan sudah masuk masa kampanye, tentu kita juga menyadari berbagai hal pasti akan disampaikan, tetapi pemerintah sendiri sudah siap, apa saja yang ingin dikritisi, disoroti oleh yang di luar pemerintahan,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Bogor, Senin (22/10).

Bhima Yudhistira: Pemerintah Harus Usir LSM Asing Yang Beroperasi Ilegal

KONFRONTASI  -  Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam ihwal sawit Indonesia, karena merugikan ekonomi dan investasi nasional. 

Disinyalir sejumlah LSM asing seperti Greenpeace Indonesia beroperasi secara ilegal karena tidak terdaftar resmi di Kementerian Luar Negeri, bahkan enggan melaporkan kegiatan maupun sumber pendanaan kepada pemerintah.

Pages