21 January 2020

Pemerintah

Ngegas, Pemerintah Langsung Tarik Utang Rp 63,3 Triliun di Awal 2020

KONFRONTASI -   Pemerintah langsung tancap gas menarik utang pada awal 2020. Tak tangung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 63,3 triliun. Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Jumat (10/1/2020), penarikan utang tersebut terdiri dari 2 kali lelang Surat Utang Negara (SUN).

Pertama, lelang SUN rupiah dilakukan pada 7 Januari 2020 sebesar Rp 20 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari total penawaran yang masuk yang mencapai Rp 81,5 triliun. 

Peneliti Indef, Rusli Abdullah: Pemerintah Harus Bersiap Antisipasi Ketegangan AS-Iran

KONFRONTASI -  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa Indonesia harus bersiap mengantisipasi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran karena dapat menambah beban laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tentu ketidakpastian global itu mempengaruhi ekonomi kita. Investor yang tadinya ingin melakukan ekspansi bisnis ke dalam negeri menjadi 'wait and see'. Indonesia harus bersiap menerima ketidakpastian baru," ujar Peneliti Indef Rusli Abdullah ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (07/1).

Pemerintah Diminta Segera Basmi KKB Papua Merdeka

KONFRONTASI -   Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah segera membasmi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua setelah terjadi baku tembak yang antara personil TNI AD dengan kelompok itu, di Kabupaten Intan Jaya. Dua personel TNI AD tewas pada kontak senjata yang terjadi kesekian kalinya itu.

"Sedih sekali ketika kembali baku tembak dan menelan korban jiwa akibat serangan dari KKB Papua Merdeka. Saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga pahlawan Indonesia," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/12).

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Radikal Hadapi Radikalisme

KONFRONTASI -   Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah tidak menggunakan cara radikal dalam menangani gerakan radikalisme. Dia menilai cara-cara kekerasan dalam menangkal radikal tidak akan menyelesaikan masalah.

Haedar mengatakan pemerintah perlu memahami secara mendalam segala aspek penyebab suatu kelompok masyarakat terpapar radikalisme. Sebab jika salah penanganan, ia menyebut kelompok yang teradikalisasi mudah dieksploitasi oleh paham lebih ekstrem seperti terorisme.

Label “Radikal”, Pemerintah Ancam Kampus?

Isu radikalisme di kampus kembali muncul dengan ditangkapnya seorang dosen IPB yang diduga akan memprovokasi dan menciptakan kerusuhan di Jakarta. Beberapa kasus terorisme memang memiliki keterkaitan kuat dengan sivitas akademika kampus. Namun, isu radikalisasi kampus yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menuai banyak kritikan dan berpotensi bertabrakan dengan prinsip kebebasan akademik. Lalu, seperti apa dinamika radikalisme kampus di Indonesia?

 

Pemerintah Guyur Parpol Rp6 T per Tahun Mulai 2023

KONFRONTASI -   Pemerintah menyatakan siap mengucurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana bantuan mencapai sekitar Rp6 triliun per tahun.

Bantuan tersebut akan direalisasikan pada 2023 atau tahun ke empat pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II.

Pemerintah Resmi Buka Seleksi CPNS, Paling Banyak Posisi Guru

KONFRONTASI -   Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) resmi membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 11 November 2019. Sebanyak 152.286 formasi dibuka yang tersebar di pemerintah pusat hingga daerah.

“Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan instansi daerah 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (30/10).

Pelemahan KPK, Amnesti Internasional: Kumpulan Buaya Melawan Cicak

Konfrontasi - Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.

Usman mengungkit kembali pertarungan cicak dan buaya yang menjadi polemik beberapa tahun lalu. Dia berkata, kali ini KPK, yang dikonotasikan lemah sebagai cicak, melawan kumpulan buaya.

UNICEF Tegaskan Pemerintah Harus Ijinkan Anak STM Ikut Demo

KONFRONTASI -   Menanggapi maraknya anak STM dan pelajar lainnya ikut demo akhir-akhir ini, UNICEF (United Nations Children’s Fund / Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) menegaskan bahwa anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan diri. Ditegaskan pula, ada aturan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia ketika mereka terlibat demonstrasi kemudian bersentuhan dengan hukum.

Pemerintah Berperan Melindungi dan Memberdayakan Petani

KONFRONTASI -    Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyayangkan masih adanya pihak yang mendeskreditkan kinerja pembangunan sektor pertanian era pemerintahan Jokowi-JK, padahal syarat dengan minimnya pengetahuan yang aktual. Baru-baru ini, ada pihak yang menilai bahwa negara mengambil alih tugas dan tanggung jawab kerja petani.

Pages