Pemerintah

Manuver Sri Mulyani Tanda Pemerintah Mulai Kehabisan Amunisi Fiskal di Tahun Kedua Covid-19

KONFRONTASI -   Cara pemerintah menangani kekurangan shortfall penerimaan pajak dengan menerbitkan SUN baru sangat disayangkan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun itu mengatakan, manuver Sri Mulyani ini memperlihatkan tanda-tanda pemerintah mulai kehabisan amunisi fiskal di tahun kedua penanganan pandemi Covid-19.

Per Maret 2021, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 6.445,07 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yakni sebesar Rp 5.192 triliun, terjadi peningkatan utang sebesar Rp 1.253 triliun.

Mengapa Pemerintah Baru Bertindak Tagih Utang BLBI? Mahfud MD: Karena Sekarang Kami yang Memerintah

Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diterbitkan Presiden Jokowi pada 6 April 2021. (Sumber: Dok Sekretariat Negara)

 

KONFRONTASI -   Pemerintah mulai menyiapkan penagihan utang para obligor BLBI yang data terakhir jumlahnya mencapai Rp110 triliun lebih. Setiap jaminan yang bisa dieksekusi, bakal segera diambil alih pemerintah.

Pemerintah Terlihat Bingung

Oleh:  M Rizal Fadillah

 

Memang paradoks, di satu sisi kran impor dibuka luas hingga banjir impor, di sisi lain membenci produk luar negeri. Ini artinya Pemerintah sudah konslet, terganggu kesehatan fikiran, budaya, ekonomi, dan politiknya. Panik soal kebijakan ekonomi domestik. ke sana salah ke sini keliru.

Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Pemerintah dan Parpol Dinilai Aneh

KONFRONTASI -   Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR. (Baca juga: Eks Komisioner KPU Sebut Motif Revisi UU Pemilu Jadi Rutinitas)

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Memaksa Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19

KONFRONTASI -   Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk vaksinasi Covid-19. Namun, kata Erick, pemerintah menargetkan sebanyak 67 persen rakyat Indonesia bisa tervaksinasi. "Karena harus menjadi herd immunity, saling menjaga," tegas Erick dalam webinar Kerja Bareng untuk Negeri" yang digelar Shopee, Sabtu (12/12).

Prof Azyumardi Azra Sebut Pemerintah Makin Otoriter, Bandingkan dengan Era Orba

KONFRONTASI -   Cendekiawan muslim Prof Azyumardi Azra meminta civil society kembali meluruskan demokrasi di tanah air. Hal ini untuk mencegah semakin meluasnya praktik otoritarianisme. "Kita harus memperjuangkan civil society kembali meluruskan demokrasi, melakukan upaya mencegah semakin meluasnya praktik otoritarianisme," katanya di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia. Ditambahkannya, usaha ini memang tidak mudah di tengah ancaman dan gertakan kepada masyarakat yang bersuara kritis. Namun, kondisi saat ini tidak seburuk di masa orde baru dulu.

Cak Nun Minta Stop Narasikan Istilah Islam Radikal, Yang Radikal itu Pemerintah

KONFRONTASI -    Cak Nun, dlm ceramahnya mengenai paham Islam radikal di Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Cak Nun mengatakan, ada pihak atau kelompok tertentu yg hendak membangun narasi seakan2 Islam mengerikan, padahal tidak, Islam Rahmatan lil alamin

Gak Manusiawi, Fadli Zon Sebut Pemerintah Menjadikan Rizieq Shihab sebagai Musuh

KONFRONTASI -   Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menilai bahwa saat ini pemerintahan Joko Widodo tampak menjadikan pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab sebagai musuh.

Hal ini, kata Fadli, tampak dari proses hukum kasus pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan oleh Rizieq dan penembakan enam anggota laskar FPI.

Pages