19 August 2018

Pemerintah

Meski Rupiah Lunglai, Pemerintah Pura-Pura Santai

KONFRONTASI -  Beberapa waktu belakangan nilai tukar rupiah kembali terpuruk, dalam perdagangan pembuka beberapa hari lalu rupiah sempat dilevel Rp14.650. Pelemahan ini adalah untuk kesekian kalinya, namun para pejabat negeri ini seolah santi, bahkan tak menggambarkan adanya sense of crisis.

Jadi Strategi Pembiayaan: Pemerintah Perbesar Pinjaman Program

KONFRONTASI  -    Pemerintah membuka opsi untuk memperbesar penarikan pinjaman program. Hal itu menjadi strategi pembiayaan pemerintah, saat investor wait and see atas keputusan investasi mereka seiring ekonomi global yang masih tidak pasti.

Pinjaman program merupakan salah satu instrumen pembiayaan utang pemerintah selain penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pinjaman program selama ini bersumber dari lembaga bilateral dan multilateral. 

Kurtubi (NASDEM): Pemerintah Sebaiknya Hentikan KK Freeport di 2021, Bukan Beli PI-Nya Rio Tinto yang Berpotensi Langgar UU

KONFRONTASI -   

Pemerintah sebaiknya menghentikan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia dan menyelesaikan Kontrak Karya pada tahun 2021. Hal ini menyeruak dalam rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta.

Pemerintah Diimbau Evaluasi Struktur Gaji Pejabat Negara

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo telah memutuskan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13untuk para 

Oknum BIN, Polri, TNI, Pemerintah Bahkan Negara Tidak Netral dalam Pilkada?

Oleh: Nasrudin Joha

"Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI," [SBY, CNN, 23/06].

Saya tidak menduga, tokoh sekelas SBY akhirnya tak kuasa untuk 'curhat' adanya ketidaknetralan dalam proses Pilkada. Meski menyebut 'oknum' namun Oknum ditubuh BIN, POLRI, TNI, PEMERINTAH bahkan NEGARA, adalah ungkapan yang sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah Bakal Cicil Utang ke Pertamina Rp20 T Hingga 2019

KONFRONTASI -  PT Pertamina (Persero) menyebut pemerintah akan membayar sisa utang dari subsidi minyak dan gas (migas) sebesar Rp20 triliun, secara bertahap selama dua tahun, yakni pada tahun ini dan tahun depan.

Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman menjelaskan, kemungkinan besar pemerintah akan membayar 50 persen dari total sisa utang sebesar Rp20 triliun atau Rp10 triliun di tahun ini. 

"Jadi yang subsidi itu, pembayaran akan dicicil tahun 2018 dan 2019," terang Arief, Kamis (18/1).

Impor Bawang Merah Berlabel Bombai Berpotensi Merusak Pasar

KONFRONTASI - Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa meminta pemerintah Jokowi  untuk mewaspadai importasi bawang merah yang berlabel bawang bombai karena berpotensi merusak pasar dan mengganggu harga bawang merah lokal.
       
Dwi Andreas dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan karakteristik antara bawang merah dan bawang bombai sangat berbeda sehingga sangat mengherankan apabila bawang bombai mudah terjual sebagai bawang merah.
       

Ryaas Rasyid Pertanyakan Kemampuan Pemerintah Urus Rakyat

KONFRONTASI -  Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid mengatakan, pernyataan yang dibuat dirinya soal kepala daerah bisa jadi pasien KPK kalau nekad melaksanakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang anjurkan daerah mengambil dana tak terduga dalam APBD, apalagi tanpa melalui prosedur perubahan anggaran ke DPRD, adalah sekedar warning.

Hal itu disampaikan Ryaas Rasyid dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/18).

Menjaga Marwah Pemerintah, Perlukah?

Oleh: Ainul Mizan, S.Pd

Pertimbangan guna menjaga marwah pemerintah, di samping untuk melawan ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintah, Presiden membentuk TPIJ (Tim Pembela Istana Jokowi) (Antaranews.com, 31 Mei 2018). Bahkan Tim Pembela Jokowi ini akan dibentuk di setiap daerah.

Keterangan Pers Bersama Pemerintah, BI, OJK, LPS: Ada Apa?

Oleh: Dr. Fuad Bawazier

 

 

Pages