Pemerintah

Ekonom: Burden Sharing BI Bukti Pemerintah Gagal Bayar

KONFRONTASI    -    Ekonom menilai skema berbagi beban (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah merupakan bentuk dana talangan (bailout) dari bank sentral. Burden sharing dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di Hadapan Ketua BPK, Jokowi Minta Pemerintah Tak Dipersulit

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara "Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi" di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Pemerintah Diminta Konsisten Akui Hak Tanah Adat

KONFRONTASI -   Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengingatkan, konflik agraria dan pertanahan tidak akan pernah bisa diselesaikan selama tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengakui hak tanah adat.

"Pada dasarnya konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui tanah hak adat," kata Rizal Ramli, dalam diskusi "Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona," di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Doyan kritik pemerintah, ternyata segini penghasilan Rocky Gerung dari Youtube

KONFRONTASI -    Pengamat politik sekaligus akademisi di Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung kerap membuat video di saluran Youtube pribadi yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Rupanya, kegiatan tersebut menguntungkan. Sebab, Rocky bisa meraup penghasilan yang terbilang lumayan.

Rizal Ramli: Pemerintah Ini Tak Mampu Bawa Indonesia Hindari Resesi

KONFRONTASI -   Pakar ekonomi Indonesia, Rizal Ramli (RR) sangat pesimis Presiden Joko Widodo dan para menterinya mampu membawa Indonesia keluar dari jurang resesi. Kompetensi dari para pembantu jokowi di kabinet menurutnya menjadi persoalan utama yang membuat ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk.

Pemerintah Tak Perlu Khawatir Deklarasi KAMI, IPW Sebut di Era SBY Pernah Ada Gerakan Serupa

KONFRONTASI -   Ketua Presidium Indonesia Police Watch(IPW), Neta S Pane menyatakan, Pemerintah Jokowi, terutama TNI-Polri tidak perlu khawatir terhadap terbentuknya Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang akan melakukan deklarasi hari ini.

"Sebab apa yang dilakukan tokoh tokoh yang tergabung dalam KAMI adalah wujud dari hak berdemokrasi anak-anak bangsa yang dijamin UU," kata Neta saat dihubungi Sindonews, Selasa (18/8/2020). (Baca juga; Sekjen KMPK Buka-bukaan Soal Rencana Amien Rais Hadiri Deklarasi KAMI)

Analis: Pemerintah Perlu Antisipasi Gerakan Masyarakat Cabut Mandat, Sentrifugalisme dan Krisis Multi Dimensi yang mengarah ke Disintegrasi

KONFRONTASI-  Pemerintah perlu antisipasi bahwa sangat mungkin terjadi gerakan rakyat  dan gerakan mahasiswa untuk cabut mandat terhadap rezim Jokowi.  Gerakan masyarakat dan mahasiswa   sangat mungkin terjadi  untuk  menerjang/mendepak rezim Jokowi karena  krisis ekonomi dan globalisme pandemi Corona bisa membuat NKRI roboh dan pecah akibat kegagalan Jokowi mengatasi  krisis multi dimensi termasuk krisis ekonomi dan pandemi Corona.

Jika Kepercayaan Sudah Luntur, Adakah Niat Pemerintah Mau Berkorban Untuk Mundur dari Jabatan Politik?

Oleh: Pierre Suteki

 

Tanggal 28 Juli 2020, GridHEALTH.id -mewartakan bahwa Universitas tua di Inggris yang terkenal karena reputasinya yaitu Oxford University mencoba mengukur sejauh mana ketanggapan pemerintah di berbagai negara dalam mengatasi krisis corona.  Oxford  membuat index yang memuat angka 0 sampai 100. Semakin tinggi angkanya maka kian baik kinerja penanganan pemerintah.

Pages