PDIP

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rapat terbatas pada Senin (30/3) mulai memberlakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan penjarakan fisik demi mencegah penularan Covid-19 di Indonesia. Jokowi juga menetapkan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan dua kebijakan tersebut.

KONFRONTASI-Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan partainya telah menetapkan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan diusung dalam Pilkada Solo 2020.

"Pilkada Solo sudah selesai, sudah (diputuskan), di depan Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah selesai," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia enggan mengungkapkan siapa pasangan calon yang akan diusung PDIP di Pilkada Solo tersebut, karena bukan kewenangannya untuk mengatakannya.

KONFRONTASI-Sindiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya tidak memaksakan anak masing-masing atau keluarga masuk dunia politik menimbulkan spekulasi. 

Menurut Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam, sindiran Megawati Soekarnoputri itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

KONFRONTASI-Langkah menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution maju Pilkada Serentak 2020 di Kota Medan belum juga dipastikan oleh PDIP pada saat pengumuman Cakada hari ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) , asto Kristiyanto menyampaikan, pencalonan Pilwalkot Medan akan dilakukan di gelombang ketiga.

"Pengumuman belum dilakukan karena keputusan belum diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

KONFRONTASI-Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2).

Gugatan praperadilan oleh MAKI tersebut meminta agar KPK menetapkan tersangka baru terhadap perkara dugaan suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KONFRONTASI-Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau, dari PDI Perjuangan Morlan Simanjuntak melaporkan petinggi partainya ke Bareskrim Mabes Polri.

Ia mengklaim dipecat dari PDIP lantaran difitnah telah melakukan pidana Pemilu berupa politik uang.

Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

KONFRONTASI-Pernyataan dari Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie yang memastikan kader PDIP Harun Masiku berada di tanah air sejak 7 Januari seolah menampar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pasalnya Yasonna sempat mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Bagi Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, pernyataan yang layak dipercaya adalah Dirjen Ronny. Pasalnya, Imigrasi memiliki data akurat mengenai keluar masuknya warga negara Indonesia.

KONFRONTASI-Penangkapan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ternyata berbuntut panjang. Ada nama Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu muncul karena dua staf Hasto ikut tertangkap dalam OTT KPK.

Alih-alih, security di DPP PDI Perjuangan malah menolak kantornya diperiksa dan menurut berita yang tersebar, sempat ada pemindahan berkas-berkas malamnya.

KONFRONTASI-Kehadiran Menteri Hukum dan hak Asasi manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam acara konferensi pers Tim Hukum PDI Perjuangan akhirnya berbuntut panjang. Dia dinilai telah melakukan `obstruction of justice` atau tindakan menghalangi penyelesaian sebuah kasus korupsi di KPK dengan jabatannya sebagai Menkumham.

“Kacaunya, menteri hukum ini bisa dianggap lakukan “obstruction of justice”,” kata Ketua DPP partai Gerindra Iwan Sumule seperti dikutip dari Rmol.id.

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tebang pilih dalam mengungkap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan petinggi PDI Perjuangan (PDIP). Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj seraya memberikan dukungan terhadap operasi tangkap tangan KPK.

Ia mengatakan KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. "Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping," kata dia di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.